PPDB Jabar
Soal Surat Rekomendasi Titipkan Siswa oleh Dadang Supriatna saat PPDB Dinilai Mencederai
Abdul Hadi menuturkan dirinya pun sudah meminta konfirmasi kepada yang bersangkutan dan menyatakan hal tersebut sesuai faktanya.
"Yang harus dipahami juga, pimpinan di DPRD bukan struktur atasan. Jadi kami dari pimpinan fraksi tidak punya kewenangan memberi sanksi apapun kepada anggota. Kami masing-masing independen. Dari komisi sendiri, ini adalah pencederaan dari kesepakatan," ujarnya.
• Tata Cara Daftar PPDB Online untuk SMP dan SMA, Ada 3 Alur Pendaftaran, Cek di siap-ppdb.com
• Ini Tahapan dan Persyaratan PPDB Jakarta Tahun 2020, Klik di situs www.ppdb.jakarta.go.id
Ia pun mengimbau kepada seluruh stakeholder terkait agar pelaksanaan PPDB ini dapat berjalan sebaik mungkin.
• BREAKING NEWS: Pasien Positif Covid-19 di Kabupaten Cirebon Bertambah Dua Orang, Total Ada 8 Orang
• Kabar Baik, Vaksin Covid-19 Bisa Beredar Akhir 2020, Ini Penjelasan Para Ahli Selengkapnya
Secara normatif, berbagai pihak harus menghindari hal-hal berpotensi akan menjadi permasalahan di kemudian hari.
PPDB lanjut Abdul Hadi, merupakan siklus pendidikan tahunan di Jawa Barat.
Dalam pengalaman sekian tahun penyelenggaran PPDB, permasalahan muncul pada tahap akhir atau setelah pengumuman.
"Yang tidak keterima masih ngotot, dan dia akan mencari jalur mulai dari keluarga, pejabat, LSM, ini banyak terjadi hal seperti itu," ujarnya.
Selain itu Ia menejelaskan, upaya-upaya pencegahan yang harus menjadi perhatian bersama.
Pencegahan pertama adalah dibutuhkan sistem harus dibuat jelas, clear, dan transparan. (*)