Breaking News:

Keluarkan Rekomendasi untuk Masuk SMKN 4, Dadang Supriatna Minta Maaf, BK Akan Minta Keterangan

Dadang mengatakan sama sekali tidak bermaksud untuk menyalahgunakan wewenangnya sebagai Anggota DPRD Jabar tersebut untuk kepentingan PPDB.

Editor: Machmud Mubarok
ISTIMEWA
Surat rekomendasi dari anggota Komisi V DPRD Jabar untuk meloloskan siswa ke SMKN 4 Bandung. 

"Kami yakin sistem PPDB ini sudah bagus untuk dijalankan. Ketika ternyata satu anggota kami melakuakan seperti ini, ini mencederai kesepakatan di antara kami," katanya melalui ponsel, Jumat (12/6).

Abdul Hadi menuturkan dirinya pun sudah meminta konfirmasi kepada yang bersangkutan dan menyatakan hal tersebut sesuai faktanya. Namun demikian, dirinya tidak bisa memberikan sanksi atau teguran kepada anggota komisinya tersebut.

"Yang harus dipahami juga, pimpinan di DPRD bukan struktur atasan. Jadi kami dari pimpinan fraksi tidak punya kewenangan memberi sanksi apapun kepada anggota. Kami masing-masing independen. Dari komisi sendiri, ini adalah pencederaan dari kesepakatan," ujarnya.

Abdul Hadi mengatakan memang masyarakat bisa bertanya kepada anggota dewan, khususnya Komisi V, mengenai PPDB karena komisinya memang menangani hal tersebut bersama Pemprov Jabar.

"Tapi ketika ada warga minta bantuan, kami tahu tempat dan arah yang beliau harus bertanya. Arahkan ke sana, lewat jalur afirmasi atau apapun itu. Karena kami sudah sering berdialog dengan instansi-instansi terkait, maka kami bisa berikan advice, tapi tidak akan membantu menerbitkan nota, katabelece, surat pengantar, apapun itu," katanya.

Sebelumnya, Abdul Hadi mengatakan proses persiapan PPDB yang telah dilakukan dengan cukup baik diharapkan dapat terus terjaga hingga tahap akhir pelaksanaan PPDB.

"Kerja sama yang bagus ini adalah upaya pencegahan yang sangat baik, sehingga mencegah terjadinya kongkalikong atau bahkan pungli dan mungkin ini bisa dicegah," ucap Abdul Hadi seusai melakukan monitoring persiapan PPDB di SMAN 5 Karawang, Jumat (5/6).

Ia pun mengimbau kepada seluruh stakeholder terkait agar pelaksanaan PPDB ini dapat berjalan sebaik mungkin. Secara normatif, berbagai pihak harus menghindari hal-hal berpotensi akan menjadi permasalahan di kemudian hari.

PPDB lanjut Abdul Hadi, merupakan siklus pendidikan tahunan di Jawa Barat. Dalam pengalaman sekian tahun penyelenggaran PPDB, permasalahan muncul pada tahap akhir atau setelah pengumuman.

"Yang tidak keterima masih ngotot, dan dia akan mencari jalur mulai dari keluarga, pejabat, LSM, ini banyak terjadi hal seperti itu," ujarnya.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved