Breaking News:

Virus Corona Jabar

Pemprov Jabar akan Perpanjang PSBB Bodebek Dua Kali Masa Inkubasi Terpanjang hingga 2 Juli 2020

PSBB kali ini dilakukan secara proporsional di kawasan tersebut, sama dengan kawasan lainnya di Jabar yang masih menjalankan PSBB proporsional.

Editor: Mumu Mujahidin
Istimewa
Gambar mikroskop elektron transmisi menunjukkan virus corona SARS-CoV-2, juga dikenal sebagai 2019-nCoV, virus coronavirus yang menyebabkan COVID-19 
Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Syarif Abdussalam
TRIBUNCIREBON.CO, BANDUNG - Pemprov Jabar segera memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di kawasan Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek) sampai 2 Juli 2020.
PSBB kali ini dilakukan secara proporsional di kawasan tersebut, sama dengan kawasan lainnya di Jabar yang masih menjalankan PSBB proporsional.
Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Pemprov Jabar, Eni Rohyani, mengatakan kebijakan yang segera diumumkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tersebut bersifat mirroring atau mengikuti kebijakan Pemprov DKI Jakarta, berhubung kawasan Bodebek satu cluster penyebaran Covid-19 dengan DKI Jakarta.
"PSBB di wilayah Bodebek sama halnya dengan DKI Jakarta, ini berakhir hari ini. Insya Allah Bapak Gubernur ini akan menetapkan beberapa kebijakan yang berkaitan dengan PSBB ini, baik untuk wilayah Bodebek, maupun untuk wilayah lainnya," kata Eni di Gedung Sate, Kamis (4/6).
Walaupun pemberlakuan PSBB di Bodebek mengikuti DKI Jakarta, katanya, istilahnya tidak mengikuti PSBB DKI Jakarta yang menerapkan PSBB Transisional. Di Bodebek, katanya, diberlakukan PSBB Proporsional.
"Beda-beda dikit tapi itu ada mirroring. Mungkin pertanyaannya kenapa beda ya, karena memang di DKI sistem penyelenggaraan pemerintahannya beda dengan Jawa Barat. Bagaimana diketahui di Jawa Barat ini kita memiliki kabupaten kota yang juga sama memiliki otonomi, sehingga berbeda dengan DKI," katanya.
Kalau di DKI Jakarta, ujarnya, apapun yang diputuskan oleh Gubernur sudah otomatis diikuti oleh seluruh jajarannya tanpa harus membuat produk hukum baru. Kalau di Jawa Barat, Gubernur menetapkan produk hukum berkaitan dengan kebijakan penanganan Covid-19, otomatis kabupaten kota juga membuat produk hukum sesuai dengan situasi kondisi setempat.
"Yang kami tetapkan nanti Insya Allah dengan keputusan Gubernur ini adalah pemberlakuan PSBB secara proporsional, untuk dua kali masa inkubasi terpanjang. Satu kali masa inkubasi terpanjang itu 14 hari, Jadi 2  kali 14 hari itu 28 hari, ini kurang lebih sama dengan DKI, karena DKI Ini masa transisionalnya adalah 30 hari," katanya.
PSBB di Bodebek ini, katanya, akan ditetapkan bersamaan dengan juga surat edaran yang ditujukan kepada para bupati dan walikota karena nampaknya Peraturan Gubernur nomor 46 tahun 2020 tentang Pemberlakuan PSSB secara proporsional sebagai persiapan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) masih diartikan secara berbeda oleh pemerintah kabupaten kota.
"Tampaknya masih ada perbedaan persepsi mengenai Adaptasi Kebiasaan Baru yang diterjemahkan oleh kabupaten kota, bahwa ini secara otomatis bisa ditetapkan oleh bupati walikota. Ini yang diluruskan nanti di dalam surat edaran Gubernur Kepada Bupati Walikota," katanya.
Pengusulan penetapan AKB, katanya, dimulai dengan pengajuan Usulan pemberhentian PSBB kepada Kementerian Kesehatan RI yang dilakukan oleh Bupati Walikota melalui Gubernur.
Setelah itu juga sekaligus meminta penetapan Adaptasi Kebiasaan Baru melalui Gubernur untuk ditujukan juga kepada Kementerian Kesehatan.
"Ini masih menjadi permasalahan di kabupaten kota karena adanya euforia atau penyikapan yang terlalu bersemangat mungkin ya di kabupaten kota untuk segera menjalankan kehidupan yang normal.
Yang kami luruskan dengan surat edaran ini kemudian juga beberapa hal yang perlu ditekankan karena ada juga kabupaten kota yang menginginkan yang pertama kali mereka akan buka itu adalah mall, ini kami lurus kan bahwa yang harus dibuka untuk pertama kali itu adalah tempat untuk melakukan kegiatan ibadah," ujarnya.
Tahap berikutnya, katanya, adalah kegiatan industri dan perkantoran, kemudian baru kegiatan lainnya dan yang mungkin perlu dipertimbangkan sebagai kegiatan yang paling akhir itu yang berkaitan dengan kepariwisataan.
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar mengusulkan 15 kabupaten/kota Zona Biru (Level 2) sebagai daerah yang bisa menerapkan new normal atau di Jabar dikenal dengan istilah Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).
Nantinya, pemerintah daerah kabupaten/kota yang ingin menerapkan AKB harus lebih dulu mencabut status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) saat mengajukan surat permohonan AKB kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (RI).

Menurut Gubernur Jabar sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar Ridwan Kamil, istilah AKB dipilih di Jabar karena sebagian masyarakat menilai, istilah new normal membingungkan dan aktivitas kehidupan dianggap telah normal kembali.

"Kami memilih istilah AKB melalui survei ke masyarakat, kalau pakai kata normal membingungkan karena sebagian yang tidak paham (mengira) kondisi baik lagi (normal), padahal belum. Kita pilih AKB agar mudah dipahami" kata Ridwan Kamil di Bandung, Rabu (3/6).

Dalam AKB di 15 kabupaten/kota, Kang Emil, sapaan Ridwan Kamil, mengatakan terdapat lima tahap beradaptasi. Tahap pertama adalah adaptasi di tempat ibadah, khususnya masjid.

Selain mengikuti protokol kesehatan yakni pengecekan suhu tubuh, mengenakan masker, jaga jarak, mencuci tangan, Kang Emil pun mengimbau jemaah untuk membawa perlengkapan salat dan wudu dari rumah.

Aktivitas Perkantoran di Jakarta Akan Dibuka Mulai 8 Juni, Karyawan Yang Kerja Dibatasi 50 Persen

Lima Jenis Buah yang Baik untuk Menutrisi Otak, Mulai dari Alpukat hingga Jenis Beri-berian

Adapun bagi pengurus masjid hanya diizinkan membuka 50 persen dari kapasitas serta mengajukan izin berupa surat kelaikan operasional dan bebas COVID-19 ke kantor kecamatan setempat.

"Sesuai arahan dari Kementerian Agama, setiap masjid harus mengajukan surat ke kecamatan untuk menanyakan apakah masjidnya masuk kategori yang aman dan layak untuk dibuka ke publik," tutur Kang Emil.

Nantinya, AKB di tempat ibadah akan dievaluasi dalam tujuh hari atau sepekan. Setelah itu, daerah Zona Biru tersebut bisa masuk ke tahap kedua yaitu AKB di sektor ekonomi industri, perkantoran, dan pertanian.
Pun setelah dievaluasi selama tujuh hari dan tidak ada anomali persebaran COVID-19, maka wilayah tersebut bisa masuk ke tahap ketiga yaitu AKB untuk mall dan retail atau pertokoan.

Namun, Kang Emil menegaskan bahwa setiap pertokoan yang buka harus didampingi tim pengendali yang menjadi bagian dari gugus tugas.
Di unit terkecil ini, tim yang mengawasi aktivitas pengunjung bisa pemilik toko maupun petugas keamanan.
Mereka harus bertanggung jawab jika terjadi penularan di areanya dan diperkenankan menegur pembeli yang tidak menerapkan protokol kesehatan.

Begini Tatacara Refund Dana Haji Khusus hingga Reguler, Karena Ibadah Haji 2020 Dibatalkan

VIDEO - Ini Omongan Pertama Ferdian Paleka Setelah Bebas, Ternyata Bisa Bebas Karena Hal Ini

"Sementara untuk mall tetap dengan kapasitas 50 persen dan menetapkan protokol kesehatan, kecuali untuk bioskop dan karaoke itu belum bisa beradaptasi karena ruangannya tidak aman," ucap Kang Emil.

Di tahap keempat atau satu bulan sejak pemberlakuan AKB tahap pertama, barulah suatu daerah masuk ke pemulihan sektor pariwisata, dengan catatan tidak ditemukan kasus COVID-19 di tiga tahap sebelumnya.
Nantinya, Kang Emil berujar, pihaknya untuk sementara tidak mengizinkan tempat pariwisata menerima wisatawan dari luar Jabar.

"Jangan sampai pariwisata dibuka (di tahap keempat AKB), tiba-tiba datang tamu yang sejarah perjalanannya tidak bisa diketahui atau dari Zona Merah. Saya sudah sampaikan ke Bupati dan Walikota yang mayoritas ekonomi (daerahnya) dari pariwisata agar berhati-hati dalam membuat agenda (perencanaan)," tuturnya.

Tahap kelima, adalah sektor pendidikan. Meski begitu, Kang Emil memastikan bahwa sektor pendidikan tidak akan pulih atau kembali ke sekolah dalam waktu dekat.
"Untuk pendidikan saya sampaikan belum dibuka sekarang, masih dibahas, wacana yang mengemuka nanti Januari (2021) itu yang paling bisa kita perhitungkan. Kita butuh waktu dan tidak boleh mengorbankan anak-anak. Tapi kalau ada keputusan tidak di Januari, nanti kita sampaikan secara khusus," kata Kang Emil.
Selain sekolah, pesantren pun masuk ke dalam zona pendidikan. Saat ini, Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar tengah mengkaji protokol khusus atau tata cara aktivitas di pesantren agar kegiatan berjalan lancar dan aman.

Jadwal & Link TVRI Belajar dari Rumah, Jumat 5 Juni: Ada Pembahasan Soal TPS untuk Persiapan UTBK

ZODIAK Besok, Jumat 5 Juni 2020: Gemini Jangan Terlalu Emosional, Canser Tertarik Usaha Baru

"Tata cara di pesantren agak beda, mereka berasrama atau kobong, Bapak Wakil Gubernur (Uu Ruzhanul Ulum) sudah saya tugaskan minggu ini untuk mengkonsolidasikan pesantren agar punya protokol khusus yang nyaman tapi kuat dalam melawan persebaran COVID-19," ujarnya.

Adaptasi Kebiasaan Baru atau AKB sendiri adalah istilah yang digunakan untuk memaknai new normal, yang merupakan kebiasaan baru warga Jabar di masa pandemi selama obat dan vaksin COVID-19 belum ditemukan.

Dalam hal ini, perilaku sehari-hari berubah secara sadar dan disiplin menjadi lebih higienis ketika diharuskan berdampingan dengan COVID-19.
Kuncinya, terletak pada protokol kesehatan yang ketat dan tingkat kewaspadaan individu yang tinggi hingga dapat membantu menjalankan hidup aman, sehat, dan produktif.

Tiga protokol kesehatan yang wajib dan perlu menjadi kebiasaan warga Jabar adalah penggunaan masker, sering mencuci tangan, dan wajib menjaga jarak aman minimal 1,5 meter dengan orang lain saat beraktivitas di luar rumah.
Jangan lupa, katanya, selalu perhatikan dan lindungi anggota keluarga yang rentan, terutama mereka yang lanjut usia, yang mempunyai penyakit penyerta seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru, gangguan ginjal, penyakit autoimun dan kehamilan.
Kepada warga Jabar, katanya, hindari euforia dan jangan lepas kendali dengan dimulainya AKB di Zona Biru.
Situasi bisa berubah sewaktu-waktu jika penularan COVID-19 kembali meningkat. Keberhasilan AKB di Jabar ada di tangan warga yang disiplin dan taat aturan. (*)
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved