Breaking News:

Virus Corona Mewabah

Perpanjang PSBB atau Terapkan New Normal, Pemerintah Harus Lihat Kesiapan Masyarakat

Perpanjang masa PSBB atau new normal,.pemerintah harus lihat kesiapan masyarakat.

Shutterstock via Kompas.com
Ilustrasi the new normal 

TRIBUNCIREBON.COM, BANDUNG - Pemerhati kebijakan publik sekaligus Guru Besar UPI, Prof Cecep Darmawan menilai, rencana kebijakan penerapan kenormalan baru atau new normal yang akan dilakukan Pemerintah Jawa Barat, merupakan kebijakan prematur, bila dipaksakan di tengah kondisi serta situasi pandemi Covid-19 yang belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir.

Sehingga, hal tersebut akan membuat kebingungan di masyarakat, serta memiliki dampak terburuk yaitu, berpotensi menyebabkan adanya gelombang kedua dari pandemi Covid-19.

"Dilihat dari kondisi saat ini, masyarakat kita sepertinya belum siap untuk dipaksa menjalani new normal, apalagi angka kasus Covid-19 belum juga mereda. Mungkin untuk beberapa daerah tertentu, penetapan new normal bisa diterapkan, tapi itu pun dengan berbagai persyaratan yang ketat sesuai dengan indikator ketentuan dari WHO," ujarnya saat dihubungi melalui telepon. Minggu (31/5/2020).

Menurutnya, meskipun beberapa daerah mampu menerapkan berbagai persyaratan WHO untuk pelaksanaan new normal, namun kondisi ini jangan disamaratakan dengan daerah lainnya, khususnya bagi daerah yang masih merupakan zona merah pandemi covid-19.

Oleh karenanya, perpanjangan penerapan PSBB menjadi kebijakan paling relevan untuk dapat dilakukan bagi daerah-daerah tersebut.

"Sehingga bila dikatakan kebijakan mana lebih baik, ya pilihannya menjadi opsional, kontekstual, dan tergantung pada kondisi di wilayah masing-masing.
Misalnya, diterapkan new normal semua atau PSBB semua itu juga belum bisa menjadi jaminan menyelesaikan pandemi Covid-19, karena kalau tidak hati-hati saya khawatir justru bisa memicu gelombang kedua (Covid-19) seperti di Korea Selatan" ucapnya.

Cecep pun berharap, untuk daerah-daerah yang memberlakukan perpanjangan PSBB agar lebih aware terhadap kondisi masyarakat, semisal merecovery bagi masyarakat yang terdampak kebijakan tersebut dari sisi ekonomi dan kebutuhan pokok lainnya.

"Memang setiap kebijakan pasti akan menimbulkan konsekuensi, tapi apapun kebijakan yang akan diterapkan dari kabupaten/kota, pemerintah harus mempertimbangkan kondisi masyarakatnya siap atau tidak "dipaksa" untuk melakukan kebijakan tersebut, agar pelaksanaan PSBB maupun new normal dapat berjalan sesuai dengan yang diharapakan," katanya.

 Polemik Rasisme Guncang Negeri Paman Sam, Mantan Ibu Negara Amerika Michelle Obama Minta Hal ini

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved