PSBB Kota Bandung

PSBB Kota Bandung Diperpanjang, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Khawatir Terjadi PHK

Satriawan mengaku sejauh ini memang sudah ada sejumlah karyawan mal yang terkena PHK setelah tutup sekitar 2,5 bulan.

Tribuncirebon.com/Ahmad Imam Baehaqi
Ilustrasi: Antrean pengunjung CSB Mall di Kota Cirebon. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nazmi Abdurahman.

TRIBUNCIREBON.COM, BANDUNG - Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Jabar khawatir perpanjangan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kota Bandung berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan mal.

Pemerintah Kota Bandung resmi memperpanjang PSBB mulai 30 Mei hingga 12 Juni. Pada PSBB kali ini, Kota Bandung menurunkan level PSBB dari maksimal menjadi proporsional.

Artinya ada beberapa sektor yang diperbolehkan kembali beroperasi seperti rumah ibadah, perkantoran, restoran dan pertokoan mandiri yang dibatasi 30 persen dari kapasitasnya.

Sementara untuk mall dan pusat perbelanjaan belum masuk kategori yang diperbolehkan karena dianggap sektor yang memiliki resiko tinggi terjadi penularan virus corona.

Sekjen APPBI Jabar, Satriawan Natsir mengatakan, dengan diperpanjangnya PSBB ini akan berdampak pada masalah karyawan di mal.

"Memang kita khawatirkan ini ada gelombang PHK. Ini juga akan terjadi lagi. Memang secara cashlow tenant-tenant penyewa sudah sangat tidak sanggup. Berdampak kepada karyawan," ujar Satriawan saat dihubungi, Jumat (29/5/2020).

Kapolres Cianjur Minta Warga Disiplin Saat Adaptasi Kebiasaan Baru, Jangan Euforia Karena Zona Biru

Bupati Bandung Tak Perpanjang PSBB, Bakal Terapkan Adaptasi Kebiasaan Baru, Minta Warga Disiplin

Catat! Ini Sektor yang Diperbolehkan Beroperasi dan Tidak Selama PSBB Tahap Ketiga di Indramayu

Satriawan mengaku sejauh ini memang sudah ada sejumlah karyawan mal yang terkena PHK setelah tutup sekitar 2,5 bulan. Namun, Ia tidak tahu pasti berapa jumlah karyawan disetiap mall yang sudah di PHK.

"Karena memang karyawan ini penyewa di kita. Jadi itu yang memang secara detail angka itu kita nggak bisa sampaikan. Cuma sudah pasti ya sudah lebih dari 50 persen," katanya.

Pemerintah, kata dia, perlu mengambil kebijakan yang baik untuk menggerakan roda perekonomian. Misalnya dengan membuat kelonggaran bagi mal yang memang betul-betul sudah siap dengan protokol kesehatan yang dianjurkan.

Halaman
1234
Editor: Machmud Mubarok
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved