Pemudik yang Mau Balik ke Jakarta Tanpa Kantongi SIKM Bakal Didenda, Tak Main-main, Segini Jumlahnya

Siapapun yang mau keluar ataupun masuk wilayah Jabodetabek harus memiliki Surat Izin Keluar Masuk (SIKM).

Tribuncirebon.com/Handhika Rahman
Kendaraan para pemudik yang melintasi Jalur Pantura Indramayu, Kamis (31/5/2020). 

TRIBUNCIREBON.COM - Siapapun yang mau keluar ataupun masuk wilayah Jabodetabek harus memiliki Surat Izin Keluar Masuk (SIKM).

Hal ini sesuai dengan aturan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghadapi pandemi Covid-19.

Dilansir dari Kompas.com, Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Fahri Siregar, mengatakan pihaknya bersama Satpol PP dan Dishub akan melakukan penyekatan di sejumlah titik di perbatasan Jabodetabek.

 Persib Bandung Ternyata Ingin Liga 1 2020, Ada Lima Tim Lain yang Juga Berkeinginan Sama

Para pemudik yang berencana kembali ke Jakarta dari daerah diwajibkan memenuhi persyaratan dan membawa SIKM, yang bisa didapatkan di laman corona.jakarta.go.id. Bagi yang tidak memenuhi persyaratan akan mendapat sanksi dari yang berwenang.

“Sampai saat ini sudah dikedepankan penindakan yang dilakukan rekan-rekan dari Satpol PP maupun Dishub,” ujar Fahri, dalam konferensi video belum lama ini.

“Polisi tugasnya hanya mendampingi, misalnya memberhentikan kendaraan. Karena tugas polisi dalam hal ini hanya sebagai koordinator dan pengawasan” katanya.

Menurut Fahri, dalam hal tidak membawa SIKM, sanksi akan mengacu pada aturan Pergub DKI No 47 Tahun 2020, yaitu denda administrasi sebesar Rp 100.000 hingga Rp 250.000.
“Jadi kalau dia masuk Jakarta tanpa SIKM dia akan diputarbalikkan. Atau nanti kalau dia sudah lolos ke Jakarta, tapi ditemukan tidak punya SIKM, nanti akan dikarantina selama 14 hari rencananya,” ujar Fahri.

Sementara jika pemudik menolak diberhentikan atau melanggar ketentuan lalu lintas bisa dikenakan pasal lain yang sesuai.

 Periode Arus Balik, Hampir 100 Ribu Kendaraan Menuju Jakarta Diputarbalik

“Jadi saat ini sanksinya berdasarkan aturan yang ditetapkan Gubernur DKI. Sanksinya ada yang berupa teguran tertulis, atau denda administrasi, juga ada pekerjaan sosial bagi yang melanggar,” kata Fahri.

“Tetapi kalau memang ada tindakan di luar PSBB tersebut, maka bisa digunakan undang-undang lainnya. Misalkan ada orang yang tidak mematuhi ketentuan PSBB, atau dia menolak perintah petugas. Maka nanti bisa dikenakan pasal 212 KUHP atau 216 KUHP,” tuturnya.

Editor: Fauzie Pradita Abbas
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved