Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Handhika Rahman

TRIBUNCIREBON.COM, INDRAMAYU - Jika ada unsur kesengajaan, oknum aparat desa yang potong atau sunat Bantuan Sosial Tunai (BST) dari Kementerian Sosial (Kemensos) akan dihukum berat.

Hal tersebut ditegaskan Plt Bupati Indramayu, Taufik Hidayat kepada Tribuncirebon.com saat ditemui di Balai Desa Eretan Wetan, Kecamatan Kandanghaur, Kabupaten Indramayu, Jumat (22/5/2020).

Taufik Hidayat mengatakan, untuk mengungkap hal tersebut pihaknya juga sudah memerintahkan tim saber pungli Kabupaten Indramayu untuk mengusut tuntas kasus tersebut.

"Sanksinya kalau itu kesengajaan ya pidana, pidananya tidak main-main karena ini bantuan," ujar dia.

Ia menyebut, jika terbukti bersalah aparat desa itu akan dihukum pidana dengan penambahan hukuman hingga 2-3 kali lipat.

Taufik Hidayat meminta kepada seluruh penyaluran bantuan sosial untuk amanah menjalankan tugasnya, mereka akan terus diawasi.

Hal ini dilakukan agar bantuan sosial dari pemerintah bisa sampai kepada masyarakat yang terdampak Covid-19, dengan harapan dapat meringankan beban masyarakat.

"Makanya dari pembagian bantuan ini saya juga terjunkan dari kejaksaan, kepolisian untuk mengawasi," ujar dia.

Seperti diketahui, kasus pemotongan atau penyunatan Bantuan Sosial Tunai dari Kemensos ini terjadi di Desa Pabean Ilir, Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu.

Dari 58 KPM, 31 di antaranya dilakukan pemotongan nominal bantuan oleh aparat desa sepulangnya mereka mengambil bantuan di Kantor Pos.

Tidak tanggung-tanggung, nominal uang bantuan yang disunat itu, yakni sebesar Rp 500 ribu.

Artinya, dari nominal yang semestinya diterima sebesar Rp 600 ribu, masyarakat hanya menerima Rp 100 ribu saja.

Belakangan diketahui menurut pengakuan Kuwu Desa Pabean Ilir, alasan dilakukannya pemotongan karena KPM yang bersangkutan merupakan penerima bantuan ganda.