Breaking News:

PSBB Jabar

Gubernur Jabar Ridwan Kamil Klaim Hasil PSBB Provinsi Menggembirakan, Kematian dan Penambahan Turun

Dengan data tersebut, katanya, maka tidak betul jika ada yang berpendapat PSBB tidak efektif.

(Humas Jabar)
Gubernur Jabar Ridwan Kamil memimpin rakor via videoconference bersama para bupati/wali kota terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Provinsi di Jabar, dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (29/4/20). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNCIREBON.COM, BANDUNG - Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan walaupun masih berjalan dan perlu terus ditingkatkan disiplinnya, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di 27 kabupaten dan kota di Jabar sudah membuahkan hasil menggembirakan.

"Rata-rata penambahan pasien Covid-19 turun ya, dari awal sampai pertengahan April itu rata-rata 40 kasus per hari, dari pertengahan April sampai akhir April turun ke 28 kasus per hari, dari tanggal 1 Mei sampai 12 Mei turun lagi ke 21 kasus rata-rata per hari. Jadi cerita ini menunjukkan PSBB justru berhasil, hanya kedisiplinan harus diketatkan terutama di sore hari," kata gubernur yang akrab disapa Emil ini di Gedung Pakuan, Selasa (12/5).

PSBB sampai di hari ini, katanya, pihaknya melihat di kesimpulan awal bahwa pembatasan sosial ini membuahkan konsistensi hasil yang menyatakan penekanan aktivitas atau kegiatan sangat berpengaruh pada penurunan kasus Covid-19.

"Sekarang jumlah pasien di rumah sakit rata-rata di sekitar angka 350, ini turun dibandingkan rentang di akhir April yang sekitar 430. Jadi di Jawa Barat selama PSBB, jumlah pasien yang dirawat itu turun. Puncaknya sudah terjadi di akhir April kemudian turun. Kemudian tingkat kematian turun dari 7 pasien per hari menjadi 4 pasien per hari, tingkat kesembuhan juga naik hampir dua kali lipat," katanya.

Kecepatan penyebaran virus pun menurun, katanya, dari yang sebelum PSBB ada di kecepatan indeks 3 untuk reproduksi Covid-19, sekarang sudah turun di indeks 0,86. Penurunan drastis ini, katanya, menandakan sebelum PSBB masih banyak orang beraktivitas normal dan belum dilarang membatasinya akhirnya kecepatan penularan sangat tinggi.

"Sekarang mudik dilarang, PSBB diketatkan, kita turun menjadi 0,86 nilai indeksnya. Jadi kalau disepertikan yang tadinya tiap hari seorang menularkan ke tiga pasien, sekarang satu pasien menularkan ke satu orangnya mungkin di rentang waktu dua hari," katanya.

Rekam Jejak Rosano Barack, Mertua Syahrini, Ternyata Bukan Orang Sembarangan, Kelola Perusahaan Ini

KEMARAHAN Risma Tahu Rumah Sakit Rujukan Covid-19 Dikuasai Warga Luar Surabaya, Terucap Kalimat Ini

Skandal Syahrini dengan Ayah Angkat Terbongkar, Denny Darko Terawang Nasib Karir Istri Reino Barack

Dengan data tersebut, katanya, maka tidak betul jika ada yang berpendapat PSBB tidak efektif. Lalu lintas saja sampai turun sampai bersisa antara 50 persen sampai 30 persen. Inilah yang menjadikan PSBB sebagai bukti sangat ilmiah dan berhasil dalam mengatasi Covid-19.

"Kemudian data berikut juga kami presentasikan tadi di rapat kabinet. Bapak Presiden mengapresiasi berbagai daerah yang melakukan pembatasan sosial, ada yang pakai judul PSBB seperti Jawa Barat, ada yang tidak pakai judul seperti di Bali, semua pembatasan sosial ini membuahkan berita yang menggembirakan," katanya.

Emil menuturkan evaluasi akan dilakukan pada 20 Mei 2020 karena PSBB Provinsi Jawa Barat berakhirnya 14 hari setelah dimulai pada 6 Mei 2020. Rencananya, evaluasi disertai dengan pembagian daerah-daerah ke dalam sejumlah level penyebaran Covid-19, dari mulai Level 5 yang paling buruk sampai Level 1 yang memungkinkan warga beraktivitas normal.

"Berati setelah 20 Mei 2020 kita akan menjawab bagaimana hidup bisa kembali. Kita sekarang semua berada di Level 4. Kalau ada daerah yang sudah di Level 2 berarti hidup sudah normal lagi dengan penjagaan jarak," katanya.

Khusus kawasan Bogor, Depok, dan Bekasi, pihaknya mengizinkan melanjutkan PSBB mengikuti DKI Jakarta. Hal ini berkaitan dengan daerah sekeliling Jakarta yang masuk dalam klaster penyebaran DKI Jakarta.

Khawatirkan Relaksassi Transportasi
Ridwan Kamil mengkhawatirkan relaksasi transportasi yang diputuskan Kementerian Perhubungan RI berpotensi membawa serta para pemudik dan orang tanpa gejala (OTG) Covid-19.
"Kami khawatir untuk relaksasi di transportasi publik karena takut ditunggangi oleh pemudik-pemudik, ditunggangi oleh para OTG, karena data menunjukkan dari terminal dan stasiun yang kita tes, ada 1 persen dari mereka yang kita tes ini positif Covid-19. Jadi kalau dibuka keran perjalanan, ini ada potensi minimal 1 persen pembawa virus ini yang harus kita waspadai," katanya di Gedung Pakuan, Selasa (12/5).
Padahal, katanya, walau sudah menghasilkan kabar menggembirakan, Pemprov Jabar masih serius memberlakukan PSBB di Jabar sampai seminggu lagi untuk kemudian dievaluasi untuk melakukan relaksasi PSBB.
"Dari hasil PSBB Provinsi, yang perlu diwaspadai adalah 37 persen wilayah Jawa Barat. Jadi 63 persennya bisa relaksasi pasca-PSBB karena data menunjukkan pergerakan tidak ada di 63 persen wilayah Jawa Barat. Maka 63 persen Ini kemungkinan bisa kembali ke situasi yang lebih normal setelah kita lakukan evaluasi," katanya.
Hasilnya, katanya, baru akan dikaji dan diumumkan setelah PSBB berakhir pada 20 Mei 2020.
Saat itu, akan ditentukan daerah mana saja yang sudah bisa beraktivitas normal dengan penjagaan kesehatan dan jarak sosial, daerah mana yang masih lanjut PSBB.
"Kemudian dari sisi lalu lintas lalu lintas, sebenarnya kita sudah memenuhi kriteria secara teori yaitu menekan pergerakan lalu lintas di 30 persen. Tapi pas kita buka datanya ada pergerakan naik setiap sore berarti, masyarakat yang masih ngabuburit ada walaupun dalam total masih di 30 persen pergerakan," katanya.
Di sisi lain, katanya, Pemprov Jabar sudah memberikan bantuan-bantuan untuk warga terdampak Covid-19, di antaranya dari Pemprov Jabar berupa Rp 350 ribu paket sembako dan Rp 150 bentuk tunai.
Mengenai adanya wacana bantuan diberikan secara tunai 100 persen, katanya, pihaknya masih mengacu pada survei yang menyatakan 60 persen warga Jabar masih menginginkan bantuan berbentuk gabungan antara sembako dan tunai.
"Ini akan kami putuskan dengan dewan, jika dianggap sesuai aspirasi rakyat, pola Jawa Barat tidak akan berubah. Tapi kalau ada aspirasi yang lebih memungkinkan secara kuat, bukan tidak mungkin dilakukan pemberian bentuknya tunai 100 persen," katanya.
Emil pun mengatakan alasan pengiriman barang bantuan baru mrlibatkan PT Pos dan ojek yang menggunakan sepeda motor.
Hal ini karena masyarakat yang tidak mampu banyak tinggal di permukiman dengan jalan sempit atau gang yang tidak bisa masuk oleh kendaraan-kendaraan seperti angkot atau  mobil boks.
"Itulah kenapa dipilihnya PT Pos dan ojek karena bisa mengirimkan ke daerah-daerah miskin, daerah-daerah yang rawan miskin berliku-liku masuk ke daerah-daerah yang tidak bisa terjangkau oleh kendaraan roda empat," katanya.
Tapi kalau ada pola-pola bantuan yang sifatnya bisa diberi akses melalui kendaraan roda empat, katanya, kemudian kolaborasi adalah ciri masyarakat dan gugus tugas di Jawa Barat, nanti aspirasi Organda untuk melibatkan angkutan umum dalam penyaluran bantuan akan ditampung dicarikan peran yang pas sesuai dengan kebutuhan.
"Saya kira itu yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan berita begini menyemangati warga Jawa Barat. Insya Allah ekonomi akan dibuka lagi secepatnya," katanya. (Sam)
Editor: Machmud Mubarok
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved