Breaking News:

Desa Dadap Tolak Bansos Pemprov Jabar

Desa Dadap Indramayu Tolak Bansos Pemprov Jabar Karena Dinilai Riskan Jadi Sasaran Protes Warga

Hal tersebut yang membuatnya memutuskan untuk menolak sementara Bansos Tahap 1 Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

handhika Rahman/Tribuncirebon.com
Kuwu Desa Dadap, Asyriqin Syarif Wahadi, Rabu (29/4/2020). 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Handhika Rahman

TRIBUNCIREBON.COM, INDRAMAYU - Kuwu Desa Dadap, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu, Asyriqin Syarif Wahadi berharap regulasi penerima Bantuan Sosial (Bansos) dari pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak dipersulit.

"Harapan kami ke pihak provinsi bisa memberikan regulasi harus dikawal sampai bawah," ujar dia kepada Tribuncirebon.com saat ditemui di balai desa setempat, Rabu (29/4/2020).

Ketua RT di Desa Dadap Indramayu Ngaku Sering Diprotes Warga Karena Bantuan Tidak Tepat Sasaran

BREAKING NEWS Desa Dadap Indramayu Tolak Bansos Pemprov Jabar, Karena Jumlah Penerima Sedikit

Asyriqin Syarif Wahadi mengatakan, sangat mengapresiasi niat tulus Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil yang ingin memberikan bantuan kepada masyarakat yang dipimpinnya.

Hanya saja regulasi yang berbelit membuat pihak desa menjadi sasaran warga dengan banyaknya pertanyaan masyarakat yang berharap mendapat bantuan.

Banyak data yang diajukan pemerintah desa ditolak dengan alasan NIK tidak valid dan lain sebagainya. Padahal, pandemi Covid-19 adalah bencana yang dirasakan dampaknya oleh semua masyarakat.

"Kalau masalah NIK itu bukan ranah kami, karena NIK wikayahnya Dinas Kependudukan. Desa tidak bisa mengeluarkan NIK," ujarnya.

Terlebih dari kuota sebanyak 54 kepala keluarga (KK) yang diterima Desa Dadap, diakui dirinya hingga saat ini tidak diketahui siapa saja penerimanya.

6 Menu Santap Sahur yang Simpel dan Menyehatkan, Sup Jagung Brokoli dan Rica Kacang Panjang Jamur

Ada Foto Seronok Pria Lain di Ponsel Istri, Seorang Suami di Gresik Murka Tusuk Sang Pengirim

"Dari jumlah 54 KK itu pun namanya belun dibuka oleh PT Pos hingga hari ini siapa-siapanya. Ketidak transparan ini juga yang membuat kami kesulitan," ujar dia.

"Dikhawatirkan akan menimbulkan masalah-masalah baru, bisa saja berbenturan atau bertumpang tindih dengan bantuan-bantuan yang lain," lanjut Asyriqin Syarif Wahadi.

Halaman
123
Penulis: Handhika Rahman
Editor: Mumu Mujahidin
Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved