Breaking News:

Dana Desa Tahun 2020 Bisa Dipergunakan untuk Pencegahan dan Penanganan Covid-19

Dana Desa (DD) di Kabupaten Majalengka pada tahun 2020 ini bisa dipergunakan untuk keperluan penanganan Covid-19.

tribunnews.com
Ilustrasi uang 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto

TRIBUNCIREBON, MAJALENGKA- Dana Desa (DD) di Kabupaten Majalengka pada tahun 2020 ini bisa dipergunakan untuk keperluan penanganan Covid-19.

Demikian disampaikan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Majalengka, Rd Muhamad Umar Ma'aruf, Jumat (17/4/2020).

Salat Tarawih Satu Malam Satu Juz Al-quran di Islamic Center Indramayu Tak Digelar Pada Ramadan Ini

Menurutnya, landasan hukum penggunaan DD digunakan untuk Covid-19 merujuk pada Surat Edaran (SE) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes-PDTT) nomor 11 tahun 2020.

Yakni tentang perubahan atas SE nomor 8 Mendes-PDTT tentang desa tanggap Covid-19 dan penagasan padat karya tunai.

Adapun, DD juga bisa digunakan untuk Biaya Tidak Terduga (BTT) khusus daerah yang masuk zona merah.

Viral Video Pembawa Peti Jenazah Sambil Menari, Pesta Kematian di Ghana Habiskan Ratusan Juta

"Benar Dana Desa diperbolehkan untuk pencegahan Covid-19. Peruntukannya, di antarannya sosialisasi pola gerakan hidup bersih, penyemprotan disinfektan dan lain-lain," ujar Umar, sapaan akrabnya.

Selain itu, jelas dia, DD juga bisa dianggarkan untuk pembelian masker, alat pengukur suhu tubuh, tempat cuci tangan dan hand sanitizer.

Adapaun, peruntukannya untuk kebutuhan lain yang sangat diperlukan.

"Karena Majalengka statusnya dinaikan dari siaga menjadi tanggap darurat, dikarenakan ada satu orang yang positif Covid-19, maka ada tambahan anggaran DD untuk belanja tidak terduga (BTT)," ucapnya.

Pandemi Covid-19 di Indonesia Bisa Selesai di Akhir 2020, Asal Patuh Lakukan Hal Ini

Mengenai anggaranya, mantan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Majalengka ini menambahkan, disesuaikan kebutuhan dan eskalasi perkembangan di desa.

Namun tetap, harus patuh pada ketentuan hukum yang berlaku.

"Saat penerapan anggaran juga harus ada komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah kecamatan serta pendamping di desa, tidak boleh serta merta menggunakannya," jelas Umar.

Penulis: Eki Yulianto
Editor: Mutiara Suci Erlanti
Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved