Virus Corona di Jabar

Ridwan Kamil Ajukan PSBB di Jabar Terutama Buat Bodebek, Jam Malam Tetap Diberlakukan

Dengan disetujuinya Jakarta untuk melakukan PSBB, kata Emil, pihaknya segera melakukan sinkronisasi langkah penanganan Covid-19 dengan Jakarta

TribunCirebon.com/Ahmad Ripai
Pelaksanaan jam malam di Kuningan kota, Rabu (1/4/2020). 
Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Syarif Abdussalam
TRIBUNCIREBON.COM, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah mengajukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kepada pemerintah pusat untuk menyamai pola penanganan Covid-19 di Jakarta.
"PSBB fokus ke Jabodetabek dulu. Jalarta sudah disetujui, maka Jabar akan samakan polanya dulu untuk kabupaten kota yang berdekatan dengan Jakarta, yaitu Bogor, Depok, Bekasi (Bodebek)" kata Gubernur yang akrab disapa Emil tersebut di Bandung, Selasa (7/4).
Dengan disetujuinya Jakarta untuk melakukan PSBB, kata Emil, pihaknya segera melakukan sinkronisasi langkah penanganan Covid-19 dengan Jakarta karena penyebaran virus ini 70 persen ada di kawasan Jabodetabek.
"Nanti kita sinkronisasi, karena penyebaran virus ini 70 persen ada di Jabodetabek, jadi tidak bisa kalau Jakarta yang lakukan PSBB, sementara sekelilingnya tidak melakukan, jadi itu akan disinkronkan hari ini, kebetulan ada rapat sama Pak Wapres," katanya.
Terkait dengan pembatasan aktivitas warga di malam hari, di antaranya dengan pemberlakuan jam malam, Emil mengatakan sudah menginstruksikan hal tersebut kepada para kepala daerah di Jabar.
"Jadi diizinkan sama kita untuk memperketat jam malam, itu teknis beda karena level kota dan kabupaten beda. Kabupaten lebih luas dan jarang kegiatan, kota lebih padat, jadi keputusan ada di level wali kota atau bupati yang melaksanakan," ujarnya. 
Sebelumnya diberitakan, Emil mengatakan segera memberlakukan jam malam atau pelarangan warga keluar rumah di malam hari sebagai upaya pendisiplinan physical dan social distancing dalam rangka menanggulangi penyebaran Covid-19 di Jawa Barat.
Social dan physical distancing di Jabar, katanya, masih belum maksimal dilakukan. Pihaknya telah melakukan inspeksi ke sebagian kabupaten dan kota, dan terlihat masih tidak ada upaya serius warga untuk melakukan pembatasan fisik dan sosial tersebut.
Emil mengatakan bahwa pihaknya pun menyepakati agar merencanakan salah satu PSBB dilakukan di Jabar, di antaranya pemberlakuan jam malam. Yakni warga dilarang keluar rumah, diawasi secara ketat, pada malam hari.
 "Kami mengarahkan kepada kota kabupaten segera melakukan upaya pemberlakuan jam malam. Ini bagian dari proses mendisiplinkan dan pembatasan sosial berskala besar di wilayah Jabar," katanya.
Kapolda Jabar, katanya, sudah menyetujui hal tersebut asal dikoordinasikan dengan kepolisian di tingkat bawah. Hal ini seirama dengan pemberlakuan status orang dalam pemantauan kepada siapapun yang mudik ke kampung halamannya di Jabar dan diawasi perangkat pemerintah setempat.
"Yang harus dilacak adalah apakah ada mereka yang mudik tapi tidak karantina diri. Kalau ada harus ada tindakan. Saya belum ada laporan secara nyata ODP pemudik yang kabur-kabur itu, belum ada laporan," katanya.
 Emil pun menagih gerak cepat pemerintah kota dan kabupaten yang sudah mendapatkan alat rapid test Covid-19 untuk secepat mungkin dapat memetakan persebaran Covid-19 di Jawa Barat.
Emil meminta semua bupati dan walikota di Jabar untuk segera menyerahkan data hasil rapid test tersebut melalui dinas kesehatan masing-masing. Semakin cepat data masuk, semakin mudah Jawa Barat memetakan persebarannya.
"Kan dengan keberhasilan kita melakukan rapid tes masif, kita menemukan pola baru. Di antaranya virus ini beredar di sekolah berasrama yang dikelola oleh lembaga kenegaraan," katanya.
Pemprov Jabar, katanya, akan selalu mengambil keputusan berdasarkan data, termasuk Pembatasan Sosial Berskala Besar. PSBB ini akan dilakukan berdasarkan data yang diterima.
"Jadi kalau datanya masih tidak lengkap, kita susah memberikan argumentasi PSBB kepada pemerintah pusat. Saya enggak terlalu hapal daerah mana yang belum serahkan hasil rapid test," katanya.
PSBB di Jawa Barat, katanya, akan didahulukan pelaksanaannya secara parsial. Yakni pihaknya akan memberlakukan PSBB, didahulukan di daerah sekitar Jakarta karena apapun yang dilakukan terhadap Jakarta, daerah sekitarnya harus mengikuti supaya satu frekuensi penanganan.
"Dalam satu aglomerasi penyebaran itu harus ada satu keputusan. Kalau berhenti, berhenti semua. Kalau gerak, gerak semua, kalau melambat, melambat semua," katanya.
Berdasarkan studi dari Unpad dan beberapa universitas lainnya, yang dilaporkan oleh Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi RI kepada Presiden RI di rapat kabinet, wabah Covid-19 ini mencapai puncaknya pada Mei 2020 dan menurun pada Juni 2020
"Tapi studi ini berbeda-beda memang. BIN kan melakukan studi yang berbeda juga. Data ini yang dikelola universitas, dengan catatan kalau social distancing, physical distancing, dilakukan dengan disiplin dan berjalan dengan baik, kalau tidak, lupakan Juni, kita masih panjang durasinya," katanya. (Sam)
Editor: Machmud Mubarok
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved