DPRD Terima Penyampaian LKPJ Wali Kota Cirebon Tahun Anggaran 2019

DPRD Kota Cirebon menerima penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Cirebon

Tribuncirebon.com/Ahmad Imam Baehaqi
Suasana rapat paripurna DPRD Kota Cirebon di Ruang Adipura Balai Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon, Selasa (7/4/2020). 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNCIREBON.COM, CIREBON - DPRD Kota Cirebon menerima penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Cirebon akhir tahun anggaran 2019, Selasa (7/4/2020).

Wali Kota Cirebon, Nasrudin Azis, menyampaikan LKPj akhir tahun anggaran 2019 dalam rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Adipura Balai Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kota Cirebon.

KESAKSIAN Wali Kota Bogor Bima Arya Jadi Pasien Corona, Mau Tak Mau Makanan Ini Dimakan Bima Arya

Azis bersyukur lantaran seluruh fraksi DPRD Kota Cirebon menyepakati LKPj yang disampaikannya.

"Alhamdulillah sudah disepakati dan disetujui seluruh fraksi DPRD Kota Cirebon," kata Nasrudin Azis saat ditemui usai kegiatan.

Selain penyampaian LKPj, rapat paripurna itupun membahas tentang dua rancangan peraturan daerah (raperda) Kota Cirebon.

Akibat Wabah Virus Corona, Orang Terkaya di Indonesia Ini Rugi Duit Triliunan Rupiah, Saham Anjlok

Virus Corona Mewabah di Indonesia, Jokowi Beri Bantuan Rp 600 Ribu Per Bulan untuk Masyarakat Miskin

Di antaranya, Raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4/ 2009 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Cirebon, serta Raperda tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman di Kota Cirebon.

Azis mengatakan, Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4/2009 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Cirebon sesuai dengan Permendagri Nomor 18/2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Selain itu, Raperda tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman juga sesuai dengan Permendagri Nomor 9/2009 Tentang Pedoman Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah.

"Raperda inisiasi ini akan dibahas lebih lanjut oleh pansus-pansus yang sudah dibentuk," ujar Nasrudin Azis.

Ia pun menyarankan untuk teknis pembahasannya selama masa physical distancing bisa dilakukan melalui video conference.

Yuk Ikuti Panduan Ibadah Ramadan di Tengah Wabah Virus Corona dari Kemenag, Ini Poin-poin Lengkapnya

Hal tersebut dilakukakn agar dua raperda tersebut tetap bisa dibahas meski seluruh pansus yang dibentuk tidak saling bertemu.

Sebab, menrut dia, hal tersebut dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona dan sesuai imbauan pemerintah pusat.

"Bisa melalui video conference atau komunikasi daring lainnya sehingga dua raperda ini tetap berporses," kata Nasrudin Azis.

Penulis: Ahmad Imam Baehaqi
Editor: Mutiara Suci Erlanti
Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved