Wabah Virus Corona

Kirim Surat ke Pusat, Gubernur Jakarta Anies Baswedan Minta Persetujuan Karantina Wilayah di Ibukota

Mereka punya anak, mereka punya istri, mereka punya saudara, dan ini semua harus kita cegah pertambahanny

Tribunnews.com
Gubernur DKI, Anies Baswedan 

TRIBUNCIREBON.COM - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah meminta pemberlakuan karantina wilayah DKI Jakarta demi mencegah penyebaran virus corona tipe 2 (SARS-CoV-2) penyebab Covid-19.

Permintaan itu disampaikan Anies kepada pemerintah pusat. Namun, di dalam usulannya itu, Anies juga meminta sejumlah sektor usaha tetap bergerak jika karantina wilayah benar-benar diberlakukan.

"Pertama adalah energi, yang kedua adalah pangan, ketiga adalah kesehatan, keempat adalah komunikasi, dan kelima adalah keuangan. Itu yang kami pandang perlu mendapat perhatian," ujar Anies saat konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta yang disiarkan akun YouTube Pemprov DKI, Senin (30/3/2020).

Anies menyampaikan, lima sektor itu adalah sektor-sektor mendasar sehingga harus tetap berjalan. Selain lima sektor itu, ada pula sektor-sektor mendasar lainnya yang harus tetap beroperasi.

"Tidak terbatas lima (sektor). Artinya kebutuhan-kebutuhan pokok, dan lain-lain tetap harus bisa berkegiatan seperti semula. Jadi lima itu esensial, energi, kesehatan, pangan, komunikasi, dan keuangan," kata Anies.

Pemerintah pusat sebelumnya menyatakan sudah menerima permintaan dari Anies untuk memberlakukan karantina wilayah di Ibu Kota. 

Pasien yang Baru Dinyatakan Positif Covid-19 di Kabupaten Cirebon Berjenis Kelamin Perempuan

BREAKING NEWS: Pasien Positif Covid-19 di Kabupaten Cirebon Bertambah Jadi Dua Orang

Pemerintah Berencana Berlakukan Darurat Sipil untuk Cegah Covid-19, Apa Artinya? Ini Penjelasannya

Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Mahfud menuturkan, surat tertanggal 28 Maret 2020 diterima pada Minggu (29/3/2020).

"Baru sampai hari ini, sudah minta kepada presiden untuk memberlakukan karantina wilayah DKI Jakarta dengan tetap memperhatikan hak-hak dasar dan kebutuhan dasar rakyat," ujar Mahfud seperti dikutip dari tayangan KompasTV.

Menurut dia, sudah ada beberapa daerah yang secara resmi menerapkan karantina wilayah. Namun, Mahfud mengungkapkan, pemerintah akan membahas soal substansi dan teknis dari karantina wilayah pada Selasa (31/3/2020).

Hasil pembahasan tersebut akan tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang karantina wilayah.

Halaman
123
Editor: Machmud Mubarok
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved