Breaking News:

Karantina Wilayah Parsial di Kuningan

Aktivis Mahasiswa Dukung Kebijakan Karantina Wilayah Parsial Kabupaten Kuningan

Artinya, kami tak tahu apakah warga urban itu terpapar atau tidak. Namun, dengan jaminan dan penerapan KWP ini merupakan langkah cermat

Penulis: Ahmad Ripai | Editor: Machmud Mubarok
TribunCirebon.com/Ahmad Ripai
Tri Lukman Mahasiswa Jurusan Sastra Sunda STKIP Muhammadiyah Kuningan 

Laporan Kontributor Kuningan, Ahmad Ripai

TRIBUNCIREBON.COM, KUNINGAN – Sejumlah aktivis mahasiswa Kuningan mendukung keluarnya  kebijakan pemerintah daerah Kuningan dalam memberlakukan Karantina Wilayah Parisal (KWP) untuk mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19.

Menurut  Tri Lukman, mahasiswa Jurusan Sastra di STKIP Muhammadiyah Kuningan,  Karantina Wilayah Parsial  cukup efektif untuk menangani sebaran virus corona.

“Ini juga harus dibantu dari unsur-unsur terkecil seperti RT/RW dan aktivis Karang Taruna sampai pemerintahan desa untuk menjalankan langkah karantina wilayah parsial,” kata Tri Lukman, Selasa (31/03/2020).

Syekh Puji Kembali Nikahi Bocah Berusia 7 Tahun, Ini Kata Komnas Perlindungan Anak

Mahasiswa tingkat III ini mengatakan, KWP juga salah satu langkah efektif dalam menangkal penyebaran virus corona di daerah. Pasalnya belum lama ini, warga urban yang pulang dari kota rantaunya, kini beraktivitas di kampung halaman.

“Artinya, kami tak tahu apakah warga urban itu terpapar atau tidak. Namun, dengan jaminan dan penerapan KWP ini merupakan langkah cermat memutus penyebaran covid-19,” ujarnya.

Lukman menambahkan, bentuk pengindahan terhadap surat edaran bupati dalam kawasan karantina wilayah parsial. Tentu akan dilakaukan di kampung Desa yang menjadi pusat kegiatan masyarakat warga urban.

Sedang Joging Bawa Anjing, Andre Ditabrak Mobil, lalu Tewas, Pelaku Juga Jambak Rambut Istri Korban

“Saya kira untuk kawasan perkotaan kuningan, KWP akan berhasil dan mendapat pengawasan dari sejumlah petugas. Namun, tidak menutup kemungkinan untuk tindakan ini akan kami lakukan sama di desa. Sebab sekarang ini, kampung desa di Kuningan menjadi pusat kegiatan masyarakat warga urban juga,” ungkapnya.

Oleh karena itu, kata Lukman, untuk penetapan KWP di masing – masing lingkungan desa, bisa dilakukan dan mendapat pengawasan dari petugas medis.

“Seperti tenaga medis atau bidan desa, itu bisa menjadi pemandu dalam memberikan edukasi dan sosialiasi kepada relawan dan masyarakat pada umumnya,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Bupati Kuningan H Acep Purnama memberlakukan status karantina wilayah parsial mulai Rabu (1/4/2020) hingga batas waktu yang belum ditentukan. Karantina parsial itu sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Kuningan memutus mata rantai penyebaran virus corona (Covid 19).

“Kebijakan karantina wilayah parsial dilakukan terutama di daerah perkotaan, seperti perum dan kampung yang berada di kelurahan,” kata Bupati Kuningan, H Acep Purnama saat jumpa pers di ruang Command Center Gugus Percepatan Penanganan Covid 19. Komplek Setda Pemda Kuningan. Selasa, (31/03/2020).

Jalur Karantina Wilayah Parsial (KWP) untuk kawasan kota berada di itu sepanjang Jalan Siliwangi. ”Mulai dari petigaan Cirendang hingga pasar darurat,” kata Acep.

Tidak hanya itu, Acep mengatakan, pemberlakuan karantina wilayah parsial (KWP), mendapat pengawalan dari petugas yang dibentuk di masing-masing kampung di kawasan perkotaan.

“Untuk desa dan kelurahan itu wajib bikin posko pengawasan,” ujarnya.

Kemudian, lanjut Acep, pemberlakuan KWP ini disertai pembatasan waktu untuk melakukan aktivitas pada malam hari di kawasan Jalan Siliwangi. “Mengenai waktunya, yaitu dari mulai pukul 20. 00 hingga 06.00 WIB,” ujarnya.

 Ibu-ibu di Sukabumi Mengamuk, Bank Keliling Tetap Menagih di Tengah Musibah Wabah Virus Corona

 Yuk Baca Doa Qunut Nazilah, MUI Imbau Umat Islam Baca Doa Itu, Agar Terhindar dari Virus Corona

 Syekh Puji Kembali Nikahi Bocah Berusia 7 Tahun, Ini Kata Komnas Perlindungan Anak

Acep menambahkan, pemberlakukan KWP tersebut  memiliki pengecualian untuk melakukan aktivitas tertentu.  “Seperti pendistribusian sembako atau mobil angkutan, pengiriman BBM. Warga pun masih diperbolehkan untuk urusan kesehatan, jika hendak melakukan pengobatan ke klinik atau rumah sakit,” ujarnya.

Pengecualian juga berlaku untuk aktivitas relawan dan petugas medis.  “Kemudian untuk warga pendatang, jika memiliki tujuan kepada tempat tertentu, akan mendapat pengawalan dari petugas posko pengawasan KWP. Misal, ada orang mau ke hotel dan tujuan hotel, nanti petugas akan mengantarnya hingga tempat tujuan,” ungkapnya. (*)

Sumber: Tribun Cirebon
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved