Pemkab Kuningan Borong Mobil Fortuner dan Avanza Senilai Rp1,5 Miliar Untuk Ketua DPRD dan 5 Camat

Taufik yang juga mantan Kepala Dinas Pendapatan Daerah ini mengatakan, dalam perencanaannya, pembelian unit kendaraan itu sebanyak 32 unit.

PT TAM
New Fortuner TRD Sportivo 

Laporan Kontributor Kuningan, Ahmad Ripai
TRIBUNCIREBON.COM, KUNINGAN - Pemerintah Kabupaten Kuningan membeli mobil baru, seharga Rp. 1,5 miliar. Pembelian itu untuk kebutuhan kendaraan dinas Ketua DPRD Kuningan dan lima camat.

Jenis mobil yang dibeli itu adalah satu Toyota Fortuner dan lima Avanza. "Anggaran sebesar Rp 1,5 miliar," ungkap Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kuningan, Dr A. Taufik Rohman, Rabu, (18/03/2020).

“Satu unit Toyota fortuner untuk kendaraan operasional Ketua DPRD dan Lima unit Avanza untuk camat yang di perbatasan," katanya.

Pada tahun anggaran sekarang, kata Taufik, Pemkab  untuk sementara baru bisa membeli lima unit mobil untuk lima kecamatan.

"Nanti akan terpenuhi semua sesuai dengan kemampuan anggaran," kata Taufik yang pernah menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kuningan.

Taufik yang juga mantan Kepala Dinas Pendapatan Daerah ini mengatakan, dalam perencanaannya, pembelian unit kendaraan itu sebanyak 32 unit.

"Tiap kendaraan dinas camat akan diganti semua, karena kendaraan operasional sudah tidak layak, terus pernah ada mobil yang terbakar,” katanya.

Prostitusi Online di Karawang Terbongkar, Ada PSK Kelas Gold dan Premium, 2 Muncikari Dibekuk Polisi

ZODIAK CINTA Hari Ini, Kamis 19 Maret 2020: Aries Tinggalkan Dia Bila Tak Peka, Leo Kencan di Rumah

Predator Anak di Pasuruan Diciduk Polisi, Penyuka Sesama Jenis, Kelabui Anak SMA dengan Hipnotis

kendaraan dinas bekas camat, itu akan diberikan kepada pejabat yang belum memiliki mobil dinas.

"Seperti kabid masih banyak yang belum memiliki mobil dinas," ujar Taufik yang belum genap setahun menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD, red).

Sekadar informasi, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 11 tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 7 Tahun 2006, Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan, kendaraan dinas Ketua DPRD bisa berupa sedan dan minibus dengan kapasitas maksimal 2.500 cc, sedangkan untuk Wakil DPRD bisa berupa sedan dan minibus dengan kapasitas maksimal 2.200 cc. (*)

Penulis: Ahmad Ripai
Editor: Machmud Mubarok
Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved