Bupati Kuningan Acep Purnama Tersinggung Soal Aksi Pengumpulan Koin untuk Gunung Ciremai Saat CFD
ambil alih pengelolaan hutan Gunung Ciremai oleh pemerintah daerah, bukan berarti akan merusak.
Penulis: Ahmad Ripai | Editor: Machmud Mubarok
lihat foto
Laporan Kontributor TribunCirebon.com, Ahmad Ripai
TRIBUNCIREBON.COM, KUNINGAN - Menanggapi aksi oleh ratusan aktivis pecinta alam yang tergabung dalam Forum Komunitas Penggiat Alam Kuningan (FKPAK). Bupati Kuningan, H. Acep Purnama merasa tersinggung.
"Tadi pagi saya sempat lihat sebentar, sehubungan ada acara partai, saya langsung ke sini," ungkap Acep saat memberikan keterangan kepada media, disela kegiatan partai yang ia pimpin di Hotel Purnama, Kuningan. Minggu, (1/03/2020).
Melihat aksi para penggiat alam yang mencoba mengumpulkan koin di tengah kegiatan Car Free Day (CFD) dengan dalih untuk "membantu" Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkab Kuningan, Acep seperti tidak menerima dan merasa tersinggung.
"Pengumpulan koin untuk PAD itu sangat menyinggung perasaan. Jangan gitu lah, " kata Acep.
Menurut Acep, ada perbedaan pandangan antara keinginan pemerintah dengan para aktivis lingkungan tersebut. Namun bukan seperti itu cara penyampaiannya.
"Rencana perubahan status untuk menjadi Tahura, hanya ingin mengembalikan kedaulatan, kewenangan pada pemerintah daerah," ujarnya.
Sebab, kata dia, perubahan fungsi hutan menjadi Tahura tidak akan merusak hutan Ciremai. Disamping itu, ambil alih pengelolaan hutan Gunung Ciremai oleh pemerintah daerah, bukan berarti akan merusak.
"Melainkan, hanya pemanfaatan dari yang sebelumnya terbengkalai menjadi baik," kata Acep.
• Lowongan Kerja BUMN di PT KAI Dibuka 14 Formasi Bagi Lulusan SMA/SMK hingga S1, Hari Ini Terakhir
Melihat aksi teatrikal oleh sejumlah aktivis di hadapan patung, kata Acep, di situ seolah-olah dengan mengubah status TNGC menjadi Tahura akan hadir cukong-cukong yang akan merusak hutan.
"Oh punten Pak, bukan itu maksud kami, dan saya masih memiliki kecintaan pada tanah Kabupaten Kuningan dan NKRI," ujarnya.
Apa bedanya sekarang, imbuh Acep, ketika kawasan hutan dikelola oleh satu-tiga orang, termasuk memberikan kewenangan kepada siapa pun juga untuk membangun destinasi wisata, sementara izin-izin tidak ditempuh.
"Mana peran pemerintah yang mestinya dihargai. Karena, kami memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin, termasuk untuk mencabut perizinan," katanya.
Acep menambahkan, pihaknya mempersilakan masyarakat untuk membuat analisis untung-rugi dalam penerapan fungsi TN atau Tahura di hutan Ciremai. Karena, semua punya versi masing-masing.
"Yang jelas, kehadiran TNGC yang disetujui pemerintah daerah, sudah saatnya dievaluasi. Karena, yang saya rasakan sekarang, kurang bermanfaat untuk kepentingan masyarakat luas dan kelestarian alam," kata Acep.
