Pemkab Majalengka Berikan 150 Sertifikat Tanah Perhutani Hak Pakai Untuk Masyarakat

Namun sekarang, itu semua sudah terbayar dengan adanya sertifikat tanah tentang hak pakai untuk masyarakat kelola sebagai mata pencaharian.

Pemkab Majalengka Berikan 150 Sertifikat Tanah Perhutani Hak Pakai Untuk Masyarakat
Tribun Cirebon/Eki Yulianto
Bupati Majalengka Karna Sobahi 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto

TRIBUNCIREBON.COM, MAJALENGKA - Pemkab Majalengka telah memberikan 150 sertifikat tanah perhutani hak pakai untuk masyarakat yang berada di perbatasan dengan hutan.

Diketahui, beberapa waktu lalu di daerah Nunuk, telah terjadi masalah terkait legalitas penggunaan tanah perhutani yang sedang digarap oleh masyarakat.

Namun sekarang, itu semua sudah terbayar dengan adanya sertifikat tanah tentang hak pakai untuk masyarakat kelola sebagai mata pencaharian.

Hal ini disampaikan Bupati Majalengka, Karna Sobahi, Senin (17/2/2020).

Dirinya menyampaikan, bahwa pihaknya telah memberikan sebanyak 150 sertifikat tanah perhutani hak pakai untuk masyarakat.

"Alhamdulillah sekarang masyarakat kita tidak lagi dihantui oleh pertanyaan legalitas hak pakai, seperti di Nunuk dulu, tapi sekarang masyarakat sudah lega dengan adanya sertifikat tersebut," ucapnya

"Untuk masalah perhutanan sosial, saya telah memberikan sebanyak 150 sertifikat tanah perhutani hak pakai untuk masyarakat kelola," ujar Bupati.

Karna mengatakan, bahwa secara resmi sertifikat itu diberikan langsung oleh Presiden Joko Widodo ketika di Dago Bandung beberapa waktu lalu.

Antisipasi Banjir Susulan, Puluhan Petugas Gabungan Disiagakan di Wilayah Timur Kabupaten Cirebon

Merebaknya Virus Corona Tidak Menyurutkan Minat Masyarakat Indramayu Bekerja ke Luar Negeri

Saat itu, akui dia, bahwa dirinya melihat langsung penyerahan sertifikat tersebut.

"Ya saya menyaksikan langsung penyerahan sertifikat itu oleh Presiden Joko Widodo," jelas dia.

Orang nomor satu di Kabupaten Majalengka menambahkan, ke depannya diharapkan masyarakat bisa mempergunakan sertifikat tersebut dengan baik.

Dan, kepada masyarakat untuk tidak berniat mengambil alih hak menjadi milik pribadi.

"Saya berharap dengan adanya legalitas hak pakai, masyarakat bisa mempergunakan dengan sebaik baiknya dan saya tegaskan jangan ada niat untuk mengambil hak menjadi milik pribadi," kata mantan Kepala Dinas Pendidikan tersebut.

Penulis: Eki Yulianto
Editor: Mumu Mujahidin
Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved