King of The King dari Tangerang Klaim Prabowo Bagian dari Kerajaan: Pak Prabowo yang Belanja Senjata

TRIBUNCIREBON.COM - Lagi-lagi, sebuah kerajaan mirip Keraton Agung Sejagat bernama King of The King di Kota Tangerang diangggap meresahkan.

//

Seorang pria bernama Mister Dony Pedro dianggap sebagai raja dari semua raja di dunia yang mengaku memiliki kekayaan hingga Rp 60 ribu triliun.

Adapun Mister Dony Pedro juga disebut menjabat sebagai Presiden di dua lembaga keuangan tertinggi di dunia.

Kompas.com mencoba mengontak orang terdekat dari King of The King, yakni Pimpinan Ketua Umum IMD (Indonesia Mercusuar Dunia) Juanda yang tertera dalam baliho tersebut.

Juanda mengklaim King of The King merupakan Raja Diraja dari semua raja di dunia.

"Itu adalah Raja Diraja, nanti beliau lah yang akan melantik dari seluruh presiden dan raja-raja di seluruh dunia," kata dia saat dihubungi Kompas.com, Senin (27/1/2020).

Juanda juga mengklaim, King of The King menduduki dua lembaga keuangan tertinggi dunia.

Pertama adalah UBS atau Union Bank Switzerland dan IMD (Indonesia Mercusuar Dunia).

Adapun King of The King yang sering dipanggil Mister Dony Pedro itu disebut-sebut menjabat sebagai Presiden UBS dan memiliki kekayaan Rp 60 ribu triliun Triliun di bank tersebut.

Juanda mengatakan, kekayaan tersebut merupakan aset yang ditinggalkan Soekarno dan resmi diserahkan kepada King of The King.

Ada beberapa surat yang diklaim merupakan surat aset peninggalan Soekarno di Bank Swiss.

Dia mengatakan kekayaan tersebut nantinya akan diambil untuk tiga hal utama.

Pertama melunasi utang-utang luar negeri Indonesia, kedua membagikan kepada masyarakat Indonesia, dan ketiga untuk membeli Alutsista (Alat Utama Sistem Senjata).

"Dibagikan ke rakyat dari Sabang sampai Merauke per kepala Rp 3 miliar," kata dia.

Dia juga menyebut-nyebut Prabowo Subianto sebagai bagian dari King of The King yang akan bertugas membeli Alutsista berupa 3.000 pesawat tempur buatan Eropa.

"Itu akan diinikan (dikerjakan) Pak Prabowo nanti," kata dia.

Kerajaan yang berada di Bandung, Jawa Barat tersebut juga mengaku memiliki Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang asli sebagai bukti perintah Soekarno yang melimpahkan peninggalannya ke Mr Dony Pedro.

Itu juga yang menjadi alasan pemisahan aset Soekarno kata Juanda, yang diserahkan ke Mr Dony Pedro akan diambil dari Bank Swiss pada Maret 2020 mendatang.

"Rp 60.000 akan turun ke BI (Bank Indonesia)," kata dia.

'Kerajaan' Sunda Empire Gertak Presiden Jokowi

Akhir-akhir ini muncul banyak kerajaan yang mengklaim memiliki segalanya, termasuk Sunda Empire.

Bahkan, Sunda Empire menggertak Jokowi jika Indonesia tak mendaftar ulang ke Sunda Empire.

Sunda Empire juga mengancam, jika tak menghiraukan imbauannya, mereka bilang mau tak mau masa pemerintahan Jokowi akan berakhir.

Imbauan serta gertakan ini juga berlaku untuk berbagai negara di dunia.

Sekedar diketahui, Sunda Empire mengklaim memiliki kekuasaan yang luas.

Tak cuma di Jawa Barat, Sunda Empire rupanya telah menyebar hingga ke Aceh.

Keberadaan Sunda Empire yang sebelumnya menyebar di wilayah Jawa Barat, kini juga sampai di Lhokseumawe, Aceh.

Di Aceh Sunda Empire disebut-sebut sebagai Kekaisaran Matahari yang memiliki kekuasaan seluas bumi.

• Terungkap Siapa Nasri Banks Petinggi Sunda Empire yang Viral di Medsos, Pernah Bekerja Sebagai Ini

• Ketua Sunda Empire Jadi Bahan Lelucon di ILC, Sudjiwo Tedjo: Saya Lihat Unsur Kritik Pada Demokrasi

Bahkan ada jabatan Gubernur Jenderal Teritori Pasifik, yang dipegang oleh Renny Khairani.

Kabar tersebut mulanya diketahui dari sebuah video yang tersebar di media sosial.

Dalam video tersebut memperlihatkan sejumlah anggota Sunda Empire tengah melakukan kegiatan di sebuah ruangan.

Melansir tayangan Youtube tvOneNews yang dipublikasikan (24/1/2020), dalam kegiatan tersebut hadir Renny Khairani yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal Pasifik di Sunda Empire.

Dalam tayangan tersebut, Renny menyampaikan bahwa seluruh negara di dunia harus segera mendaftar ulang ke Sunda Empire.

• Kemarin Sunda Empire, Sekarang Ada Juga Kerajaan Kandang Wesi di Garut, Ini Penjelasan Sang Raja

• Petinggi Sunda Empire Sebut Ridwan Kamil Tidak Paham Sunda Empire Memalukan

Tak segan-segan Renny mengatakan akan menutup seluruh akses bantuan apabila ada negara yang kedapatan tidak melakukan registrasi ulang, termasuk Indonesia.

Bahkan kelompok Sunda Empire ini memberikan ultimatum pada negara di dunia, akan memberi sanksi berupa sanksi ekonomi jika negara tersebut tidak melakukan daftar ulang.

"Pemberhentian ranah internasional, jadi seluruh bantuan yang datang dari Swiss atau (negara lain) itu semua akan ditutup,"

"Ya akan ditutup, termasuk Indonesia," ujar Renny saat diwawancarai awak media.

Tak cuma Indonesia, Renny mengatakan akan menutup akses negara di seluruh dunia jika negara-negara tersebut tidak bergegas untuk mendaftarkan ulang negaranya.

"Indonesia juga, seluruh dunia," ujar Renny.

Lebih lanjut Renny mengungkapkan, meski kini masa pemerintahan Presiden Jokowi belum berakhir, namun jika sampai batas waktu yang ditentukan Indonesia tidak kunjung melakukan registrasi ulang maka mau tidak mau masa pemerintahannya akan berakhir.

"Walau pun sekarang masa pemerintahan Jokowi belum habis, pada saat bulan Agustus 2020 itu suka atau tidak suka pemerintahan akan habis," terang Renny.

Renny kembali menegaskan, negara-negara di dunia wajib melakukan daftar ulang dan membuat laporan pertanggungjawaban, serta membayar pajak-pajaknya.

"Mereka wajib mendaftar ulang kembali, dan melaporkan pertanggungjawabannya, dan membayar pajak-pajaknya juga," pungkas Renny.

Menanggapi hal itu, pihak kepolisian Lhokseumawe telah mendalami keberadaan kelompok tersebut.

Polisi mengatakan telah mengetahui keberadaan Sunda Empire di wilayah Aceh, dan telah mengantongi nama-nama para anggotanya.

"Nah ini akan kita tindaklanjuti, kita akan telusuri," ujar Wakapolres Lhokseumawe, Kompol Ahzan.

Berdasarkan informasi dari masyarakat, Ahzan mengatakan anggota Sunda Empire di Aceh sudah mencapai puluhan orang.

"Informasi dari masyarakat, acara mereka ada puluhan orang," ungkap Ahzan.

Meski begitu Ahzan menyebutkan pihaknya masih terus mendalami keberadaan kelompok tersebut.

"Tapi kita belum tahu, anggota yang sudah mereka rekrut, tapi yang jelas menurut informasi yang kita terima ada puluhan orang yang hadir di acara tersebut," ucapnya.

Dedi Mulyadi tersenyum mendengar pernyataan petinggi Sunda Empire: semua tercatat baik dalam sejarah

"Makanya apabila sesuatu tidak datang dari Bandung tidak dilantik,"

Dengan alasan itu, Rangga Sasana mengklaim berbagai lembaga dunia yang lahir di Bandung.

"Makanya PBB lahirnya di Bandung, SLW di Bandung, NATO di Bandung, Pentagon di bandung, Bank Dunia pun di Bandung dengan modal dari bumi Nusantara," tegasnya.

Menanggapi penjelasan petinggi Sunda Empire ini, Dedi Mulyadi hanya tersenyum dan setengah tertawa.

Ia membebaskan Rangga Sasana untuk berpendapat.

Meski demikian, apa yang disampaikan olehnya masih bisa dicek kebenarannya.

"Iya yang pertama disilahkan aja, orang-orang boleh berpendapat apapun," ucapnya sambil terkekeh.

"Tetapi dari aspek rasio, sejarah, kan kita bisa memahami dunia di mana pusatnya, dimana dataran yang paling tinggi,"

"Di mana lahirnya PBB, di mana lahirnya NATO,"

"Kan semuanya sudah tercatat dengan baik dalam sejarah," imbuhnya.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi juga sudah memberikan komentar tentang kelompok ini.

Dikutip TribunJakarta.com ( TribunMadura.com network ) dari Kompas.com Dedi Mulyadi menilai, munculnya orang-orang yang mengaku punya kerajaan dan bangga dengan seragam ala militer merupakan penyakit sosial yang sudah lama terjadi di Indonesia.

Dedi menyebut, fenomena itu merupakan problem sosial yang sudah akut dan berlangsung sejak lama.

Hal itu disampaikan Dedi ketika diminta komentar terkait Sunda Empire yang saat ini heboh di masyarakat, terutama di Jawa Barat.

Menurut Dedi, ada problem sosial yang berlangsung cukup lama, yaitu masyarakat indonesia terbiasa masuk ke wilayah berpikir yang tidak realisitis atau terlalu obsesif.

"Ada obsesi mendapat pangkat tanpa proses kepangkatan atau instan. Ada obsesi ingin cepat kaya," kata Dedi kepada Kompas.com via sambungan telepon, Sabtu (17/1/2020).

Dedi mengatakan, di Indonesia itu dalam kehidupan sosial, banyak kelompok masyarakat yang setiap hari mencari harta karun, emas batangan, uang Brazil dan sejenisnya.

Perilaku itu berlangsung lama dan tak pernah berhenti sampai saat ini.

"Banyak orang yang kaya raya jatuh miskin karena obsesi itu. Sampai miskin pun masih berharap obsesi itu tercapai," kata wakil ketua Komisi IV DPR RI ini.

Namun, kata Dedi, di sisi lain, kelompok adat yang memiliki sistematika cara berpikir realistis dan berbasis aspek alam mengalami peminggiran, baik dalam stasus sosial di masyarakat, maupun dalam status lingkungan.

"Misalnya areal adat komunitas adat kian sempit, tak dapat pengakuan. Kemudian membuat stigma bahwa mereka (kaum adat) adalah kelompok-kelompok yang dianggap bertentangan dengan asas kepatutan pranata sosial kemapanan hari ini," katanya.

Untuk mengantisipasi kelompok-kelompok obsesif itu, Dedi mengatakan negara harus memberikan penguatan terhadap kaum adat yang memiliki historis yang jelas dan jauh lebih realitis.

"Mereka ada yang petani, nelayan, penjaga hutan dan laut. Mereka lebih mapan dan tak pernah ada unsur penipuan. Negara harus melakukan tindakan agar kasus itu tidak berefek negatif terhadap kaum adat," tandasnya.