KPK Tahan Dua Tersangka Kasus Dugaan Korupsi RTH Bandung, Mereka Mantan Kadinas dan Anggota DPRD

Tomtom dan Hery ditahan di dua rutan berbeda. Tomtom ditahan di Rutan Cabang KPK di Gedung KPK Lama, sedangkan Hery ditahan di Rutan Cabang KPK

(KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D)
Mantan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) Kota Bandung Hery Nurhayat duduk di mobil tahanan setelah diperiksa penyidik, Senin (27/1/2020). Hery merupakan salah satu tersangka kasus korupsi pengadaan RTH Kota Bandung. 

TRIBUNCIREBON.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi menahan dua orang tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengadaan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Bandung, Senin (27/1/2020) hari ini.

Dua tersangka itu adalah mantan anggota DPRD Kota Bandung, Tomtom Dabbul Qomar dan mantan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PKAD) Kota Bandung, Hery Nurhayat.

"Hari ini dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama. Per tanggal 27 Januari sampai 15 Februari 2020," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Senin malam.

Tomtom dan Hery ditahan di dua rutan berbeda. Tomtom ditahan di Rutan Cabang KPK di Gedung KPK Lama, sedangkan Hery ditahan di Rutan Cabang KPK di Gedung Merah Putih KPK.

Hery dan Tomtom ditahan setelah diperiksa oleh penyidik. Keduanya enggan berkomentar dan memilih langsung menaiki mobil tahanan saat ditanya soal penahannya.

Dalam kasus ini, Tomtom bersama mantan anggota DPRD lainnya, Kadar Slamet, diduga menyalahgunakan kewenangan untuk meminta penambahan anggaran.

Foto-foto Kedekatan Kobe Bryant dengan Putrinya Gigi Bryant, Tadinya Gigi Akan Meneruskan Jejak Kobe

VIDEO Korban Virus Corona Kejang-kejang, Tubuhnya Berguncang dari Kaki Hingga Kepala

Bocah 10 Tahun Hamili Gadis Usia 13 Tahun Hingga 2 Bulan, Begini Kisah dan Penjelasan Dokter

Selain itu, keduanya berperan sebagai makelar pembebasan lahan. Sementara itu, Hery diduga menyalahgunakan kewenangan dengan mencairkan anggaran yang tidak sesuai dengan dokumen pembelian.

Selain itu, dia mengetahui bahwa pembayaran bukan kepada pemilik langsung, melainkan melalui makelar.

Pascamenerima Pasien Suspect Corona, Sejumlah Petugas RSUD Waled Cirebon Kenakan Masker

Kerugian Rp 69 Miliar

KPK menaksir kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 69 miliar. "Diduga telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp 69 Milyar dari realisasi anggaran sekitar Rp 115 Miliar," kata Juru Bicara KPK ketika itu, Febri Diansyah, dalam konferensi pers, Kamis (21/11/2019).

Halaman
123
Editor: Machmud Mubarok
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved