Politik

KEMARAHAN Jokowi Tahu Menhan Prabowo Terus-terusan Dikritik, Tak Disangka Berani Bicara Seperti Ini

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membela Menteri Pertahanan Prabowo yang kerap dikritik sering ke luar negeri

KEMARAHAN Jokowi Tahu Menhan Prabowo Terus-terusan Dikritik, Tak Disangka Berani Bicara Seperti Ini
KOMPAS.com/ Kristian Erdianto
Presiden Joko Widodo bertemu calon presiden, Prabowo Subianto di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu (13/7/2019). 

Juru Bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan, lawatan Prabowo ke tujuh negara sebagai bentuk perhatian khusus terhadap modernisasi alutsista TNI.

"Beliau akan fokus enam bulan ini pada alutsista dan istilahnya ini komponen utama, perhatian khusus beliau terhadap TNI," ujar Dahnil di Kantor Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (16/1/2020).

Adapun Dahnil menegaskan, kepergian Prabowo ke berbagai negara merupakan upaya diplomasi pertahanan. Bahkan, konsentrasi Prabowo itu membuatnya kerap tak menghadiri undangan seremonial.

"Enam bulan ini Pak Prabowo fokus dengan alutsista, makanya banyak undangan macam-macam masuk ke Pak Prabowo untuk hadir ke acara-acara seremonial itu jarang dihadiri," ucap dia.

Setelah berkunjung ke Perancis, Prabowo dikabarkan akan melanjutkan diplomasi pertahanan ke Rusia. Salah satu isu yang akan dibahas adalah Prabowo punya perhatian mengenai misil.

"Banyak hal, (di) Rusia. Pak Prabowo juga yang menjadi salah satu concern dia (adalah) misil," ujar Dahnil.

Sebelumnya, pada saat berpidato di sidang DPR-DPD, 16 Agustus 2019, Presiden Jokowi mengingatkan jajarannya untuk lebih efisien dalam menggunakan anggaran. Jokowi mencontohkan soal penggunaan anggaran untuk studi banding ke luar negeri.

Ia menilai studi banding ke negeri orang pada era teknologi saat ini sudah tidak relevan. Sebab, berbagai informasi bisa didapat lewat ponsel pintar.

"Saya ingatkan kepada jajaran eksekutif agar lebih efisien. Untuk apa studi banding jauh-jauh sampai ke luar negeri, padahal informasi yang kita butuhkan bisa diperoleh dari smartphone kita," kata Jokowi.

Kritik Prabowo Karena Dianggap Lembek terhadap China

Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto saat prosesi serah terima jabatan (sertijab) dari Menteri Pertahanan periode 2014-2019 Ryamizard Ryacudu di Gedung AH. Nasution, Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2019). Prabowo Subianto resmi mengemban tugas sebagai Menteri Pertahanan periode 2019-2024.
Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto saat prosesi serah terima jabatan (sertijab) dari Menteri Pertahanan periode 2014-2019 Ryamizard Ryacudu di Gedung AH. Nasution, Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Kamis (24/10/2019). Prabowo Subianto resmi mengemban tugas sebagai Menteri Pertahanan periode 2019-2024. ((KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG))

Juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak angkat bicara soal sikap Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) terhadap Prabowo atas persoalan klaim China terhadap Perairan Natuna.

//

Menurut dia, PKS ingin menurunkan wibawa Menhan dengan menyebut Prabowo tidak tegas terhadap persoalan tersebut.

"Pernyataan PKS saya pahami sebagai pernyataan politik yang sarat dengan modus men-down grade Menhan. Abai dengan fakta bahwa sikap Menhan ya sama dengan seperti disampaikan Menlu sebagai otoritas diplomasi luar negeri," ucap Dahnil Anzar Simanjuntak melalui akun Twitter resminya, seperti dikutip Kompas.com, Sabtu (4/1/2020).

Juru Bicara PKS Muhammad Kholid sebelumnya mengkritik sikap Menteri Perthanan Prabowo yang terkesan menganggap enteng masalah kedaulatan bangsa.

Hal itu menyusul pernyataan Prabowo saat menanggapi pertanyaan awak media ihwal dilewatinya Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di Perairan Natuna oleh tiga kapal asing di Kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jumat (3/1/2020).

Saat itu, menurut dia, Prabowo menanggapi persoalan pelanggaran batas wilayah itu secara santai.

Tak sampai di sana, Prabowo juga menyatakan agar persoalan ini diselesaikan dengan baik lantaran China merupakan salah satu negara sahabat Indonesia.

Sementara itu, Dahnil Anzar menegaskan bahwa upaya damai yang dilakukan pemerintah bukan berarti tidak bersikap tegas dan inferior.

Pemerintah selalu mengedepankan prinsip diplomasi di dalam menyelesaikan setiap masalah.

"Sesuai dengan prinsip diplomasi seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak, dan prinsip pertahanan kita yang defensif bukan ofensif. Maka, penyelesaian masalah selalu mengedepankan upaya kedua prinsip di atas. Maka langkah-langkah damai harus selalu diprioritaskan," ucap dia.

Dalam rapat dengan Menkopolhukam sebelumnya, ia menambahkan, ada empat sikap dan langkah damai yang disepakati.

Pertama, China telah melanggar ZEEI dan Indonesia menolak klaim China terkait traditional fishing ground yang tidak memiliki landasan hukum.

Kedua, Indonesia juga menolak klaim atas penguasaan Laut Natuna Utara atas dasar Nine Dash Line.

Selain itu, untuk mengamankan perairan Natuna, akan dilakukan operasi oleh TNI secara intensif.

Terakhir, akan dilakukan peningkatan kegiatan ekonomi di sekitar wilayah ZEEI Natuna.

"Jadi, keempat sikap dan langkah ini adalah cara-cara damai untuk tetap mempertahankan hak kedaulatan kita sebagai bangsa," ujar dia.

Selain itu, kata Dahnil Anzar, meski telah meminta TNI untuk mengintensifkan patroli di sana, Prabowo dalam posisi siap menerima perintah sikap negara melalui Presiden Joko Widodo, apa pun keputusannya.

Sebelumnya, Muhammad Kholid menyatakan, Prabowo seharusnya bertindak tegas dant tidak boleh menganggap enteng masalah kedaulatan bangsa.

"Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan tidak boleh anggap isu kedaulatan sebagai isu yang enteng. Santai. Sikapnya harus tegas dan punya wibawa. Kalau lembek, santai-santai, bangsa ini akan semakin direndahkan oleh bangsa lain karena tidak punya keberanian dalam bersikap," ujar Kholid dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (4/1/2020).

China Klaim Punya Hak

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri China menyampaikan tanggapannya terhadap permasalahan perbatasan dengan Indonesia di Perairan Natuna.

Menurut Kemenlu China, selama ini negaranya konsisten terhadap posisi ZEE sesuai dengan hukum internasional seperti ditetapkan pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut.

Juru Bicara Kemenlu China, Geng Shuang, menyatakan tidak peduli jika Indonesia masih tidak terima dengan hal itu.

"Apakah pihak Indonesia menerimanya atau tidak, tidak ada yang akan mengubah fakta bahwa China memiliki hak dan kepentingan atas perairan yang relevan," kata Geng, seperti dikutip dari pemberitaan Global Times, Jumat (3/1/2020).

Pernyataan itu disampaikannya sebagai tanggapan atas nota protes yang sebelumnya dilayangkan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia pada 31 Desember 2019.

Lebih lanjut, China menganggap penghargaan arbitrase Laut Cina Selatan adalah ilegal dan dibatalkan demi hukum.

"Kami telah lama menegaskan bahwa China tidak menerima atau mengenalinya. China dengan tegas menentang negara, organisasi, atau individu mana pun yang mengganggu putusan arbitrase yang tidak sah untuk melukai kepentingan China," kata dia.

Dalam sebuah jumpa pers, Geng menyebut negaranya memiliki kedaulatan atas Kepulauan Nansha di Laut China Selatan dan memiliki hak atas perairan di sekitar kepulauan tersebut.

Ia juga menyatakan, wilayah perairan itu sudah lama digunakan oleh nelayan China untuk mencari ikan, karena merupakan teritori China secara sah.

Di akhir pernyataannya, Geng menegaskan China melalui Duta Besar ingin terus bekerja sama dengan Indonesia dan menyelesaikan segala bentuk perselisihan melalui dialog bilateral.

Hal ini ditujukan untuk menjaga hubungan baik dan kerja sama yang telah terjalin antar dua negara, juga menjaga stabilitas regional.

Sebelumnya, kapal pencari ikan dan coast guard milik China berlayar di kawasan perairan Natuna yang berdasarkan Konvensi United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982 masuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.

Pemerintah Indonesia mencoba jalur diplomasi untuk menyelesaikan masalah ini dengan melayangkan nota protes terhadap China melalui Duta Besar yang ada di Jakarta.

Sementara itu, TNI dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI terus disiagakan di Perairan Natuna yang masuk dalam Provinsi Riau untuk memantau kondisi di sana. Penjagaan ini dilakukan karena sejumlah kapal milik China masih ada di sana.

Adapun, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, melalui juru bicaranya, Dahnil Anzar, menyatakan, mengedepankan diplomasi damai untuk menyelesaikan persoalan ini dengan China. Ada 4 sikap dan langkah Indonesia merespons persoalan ini, yaitu:

- Pertama, menyatakan bahwa China telah melanggar Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Indonesia juga menolak klaim dari China terkait traditional fishing ground, yang dianggap tidak memiliki landasan hukum.

- Kedua, Indonesia menolak klaim penguasaan Laut Natuna Utara atas dasar Nine Dash Line.

- Ketiga, akan dilakukan operasi di Laut Natuna oleh Tentara Nasioanl Indonesia (TNI) secara intensif.

- Keempat, peningkatan kegiatan ekonomi di sekitar wilayah ZEE atau Laut Natuna.

Sudah Tak Lagi Sejalan

Berdasarkan tulisan yang dimuat Kompas.com pada tanggal 23 Oktober 2019, kemesraan Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) yang terjalin selama Pilpres 2019 pudar.

Keduanya tidak lagi sejalan sebagai kekuatan oposisi yang berada di luar pemerintahan.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto telah menyatakan bergabung dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Bahkan Prabowo memastikan Partai Gerindra mendapat jatah dua menteri dalam kabinet (Prabowo dan Edhy Prabowo menjadi menteri).

Kala itu, tepatnya, pada Selasa (22/10/2019) malam, Presiden PKS Sohibul Iman bersama sejumlah elite partainya menemui Prabowo.

Adapun Sohibul tiba di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, sekitar pukul 18.30 WIB.

Ia didampingi Sekjen PKS Mustafa Kamal, Ketua DPP PKS Bidang Polhukam Almuzzammil Yusuf, dan Ketua Departemen Politik PKS Pipin Sopian.

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu, Sohibul menegaskan sikap politik PKS yang berbeda dengan Partai Gerindra.

PKS memilih berada di luar pemerintahan dan tetap menjadi oposisi. "Kami harus menjaga marwah demokrasi kita.

Jadi demokrasi itu sejatinya harus ada check and balance, jadi kalau misal teman-teman tidak memilih di luar pemerintahan, biarlah PKS di luar pemerintahan," ujar Sohibul saat memberikan keterangan seusai pertemuan.

Meski berbeda sikap, Sohibul menekankan partainya akan tetap menjalin komunikasi dengan Partai Gerindra

Ia menghormati sikap politik Prabowo yang akhirnya bergabung dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Meski pilihan politik kami berbeda, Pak Prabowo memilih untuk di dalam kami tetap di luar, tapi kita tetap saling menghormati dan komunikasi, silaturahim tetap kami jaga," kata Sohibul.

Sohibul kemudian mengungkapkan alasan Prabowo bergabung ke pemerintahan Presiden Jokowi.

Menurut dia, Prabowo merasa bisa memberikan kontribusi lebih baik terhadap negara jika bergabung dalam pemerintahan, khususnya di bidang pertahanan.

"Kalkulasi rasional dari Gerindra, mereka melihat bahwa kalau masuk dalam pemerintahan Pak Jokowi, mereka bisa memberikan kontribusi jauh lebih baik, dan itu kita hormati," ujar Sohibul.

"Jadi Pak Prabowo melihat masuk dalam pemerintahan itu memberikan peluang bisa mengabdi lebih baik daripada di luar. Ya kita hormati," ucapnya.

Penulis: Fauzie Pradita Abbas
Editor: Fauzie Pradita Abbas
Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved