Wakil Ketua Kadin DKI Jakarta: Omnibus Law Akan Perbaiki Segala Peraturan yang Menghambat Regulasi

Namun tumpang tindih aturan yang berdampak ketidakpastian hukum dapat menghambat investasi tersebut.

Istimewa
Seminar di Universitas Trilogi Jakarta 

TRIBUNCIREBON.COM - Sebanyak 76 persen pendapatan Negara berasal dari pajak dan investas.

Namun tumpang tindih aturan yang berdampak ketidakpastian hukum dapat menghambat investasi tersebut.

Himpunan Mahasiswa Agribisnis Universitas Trilogi Jakarta menggelar seminar mini dengan tema “Penyederhanaan Regulasi untuk Peningkatan Investasi dan Kesejahteraan Masyarakat” di Ruang Internasional Universitas Trilogi, Jalan Kalibata Rabu (22/1/2020).

Salah satu pembicara dalam seminar tersebut Wakil Ketua Kadin DKI Jakarta Bidang Pangan dan Maritim/Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia, Ikhsan Ingratubun, mengatakan Omnibus Law akan memperbaiki segala macam peraturan yang dapat menghambat regulasi.

Menurutnya, nantinya Omnibus Law ini akan diajukan kepada DPR untuk kemudian disahkan menjadi Undang-undang.

"Persoalan investor lari dari Indonesia ialah ketenagakerjaan (SDM). Kita harus mendukung program Pemerintah demi meningkatkan ekonomi Indonesia," ujarnya.

Konsep ekonomi Indonesia harus banyak uang beredar untuk kesejahteraan rakyat.

Adanya deregulasi ialah untuk kesejahteraan rakyat.

Ketua Sunda Empire Jadi Bahan Lelucon di ILC, Sudjiwo Tedjo: Saya Lihat Unsur Kritik Pada Demokrasi

Susi Pudjiastuti Sebut Politisi, Aparat dan PNS Main di Jaringan Kartel Ikan Sebelum Ia Jadi Menteri

Biaya produksi yang dapat meningkatkan pendapatan pajak Negara Listrik, BBM, transportasi, gaji (ketenagakerjaan).

Di tempat yang sama, Kepala Seksi Pelayanan Informasi BKPM Ridwansyah mengatakan, prioritas presiden 5 tahun kedepan di antaranya SDM unggul, penyederhanaan regulasi, dan transformasi ekonomi.

Halaman
12
Editor: Mumu Mujahidin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved