Mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy Divonis 2 Tahun Penjara, KPK Pertimbangkan Banding

TRIBUNCIREBON.COM - Mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Romy divonis 2 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan oleh majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (20/1/2020).

Vonis ini lebih rendah dari tuntutan jaksa KPK, yakni 4 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 5 bulan kurungan.

Adapun Romy merupakan terdakwa kasus dugaan suap terkait seleksi jabatan di Kementerian Agama ( Kemenag) Jawa Timur. 

"Mengadili, satu, menyatakan terdakwa Romahurmuziy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi," kata Ketua Majelis Hakim Fahzal Hendri saat membaca amar putusan di persidangan.

Menurut hakim, hal yang memberatkan adalah perbuatan Romy tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Sementara hal yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan di persidangan, belum pernah dihukum, memiliki tanggungan keluarga, mengembalikan uang yang diterimanya sebesar Rp 250 juta.

Hakim meyakini Romy terbukti menerima suap secara bertahap senilai Rp 255 juta dari mantan Kakanwil Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin.

Hakim menuturkan, meski Romy mengaku sudah mengembalikan uang Rp 250 juta ke Haris melalui salah satu pengurus PPP Jawa Timur, Norman Zein Nahdi, namun alasan tersebut tidak bisa dibenarkan menurut hukum.

• Elis Kaget Lihat Anak Perempuannya Berdarah, Ternyata Berkelahi Dengan Perampok Yang Masuk Ke Rumah

• Berangkat ke Arab Saudi Jadi TKW, Nanih Warga Sumedang Pulang Jadi Jenazah, Ini Penyebab Kematiannya

Romy mengaku mengembalikan uang tersebut demi menjaga perasaan Haris Hasanuddin dan mertuanya M Roziki

"Seharusnya terdakwa berkewajiban untuk melaporkan penerimaan uang tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi," kata hakim.

Meski demikian, lanjut hakim, Norman telah menyerahkan uang tersebut ke KPK sehingga dianggap sebagai faktor yang meringankan bagi Romy.

Kemudian, Romy juga dianggap terbukti menerima Rp 50 juta dari mantan Kepala Kantor Kemenag Gresik Muafaq Wirahadi. Namun, uang tersebut telah disita oleh KPK.

Terkait uang Rp 41,4 juta dari Muafaq, majelis berpendapat bahwa uang tersebut diberikan tanpa sepengetahuan Romy.

Selain itu, Romy juga tidak menikmati uang tersebut. Sehingga majelis hakim tidak mewajibkan adanya pembayaran uang pengganti.

Hakim menyebutkan, pemberian dari Haris sebesar Rp 255 juta dan Muafaq sebesar Rp 50 juta dimaksudkan agar Romy bisa memengaruhi proses seleksi jabatan yang diikuti keduanya di lingkungan Kemenag.

Haris saat itu mendaftar seleksi sebagai Kakanwil Kemenag Jawa Timur namun terkendala karena pernah terkena sanksi disiplin kepegawaian.

Sementara, Muafaq ingin mendapatkan promosi jabatan sebagai Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik.

Romy dianggap hakim terbukti melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Serta melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

• Rizky Febian Ditanya Wartawan Soal Hasil Autopsi Lina, Reaksi Anak Sule Langsung Seperti Ini

• ADU Cantik Foto Rambut Acak-acakan Bangun Tidur, Via Vallen Vs Nella Kharisma, Siapa Lebih Cantik?

Akan Diskusi dengan Keluarga

Mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Romy menyatakan akan berdiskusi dengan keluarga atas vonis dua tahun penjara oleh majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (20/1/2020).

Ia juga dijatuhi denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan. Romy divonis selaku terdakwa kasus dugaan suap terkait seleksi jabatan di Kementerian Agama Jawa Timur.

"Sudah saya sampaikan di hadapan majelis hakim bahwa saya masih akan mendiskusikan dengan keluarga. Jadi ini waktu saya untuk mendiskusikan dengan keluarga dulu," kata Romy seusai persidangan.

Di sisi lain, penasihat hukum Romy, Maqdir Ismail menghormati berbagai pertimbangan dan putusan hakim tersebut.

"Sementara, kami mau coba membaca dan mempertimbangkan secara baik putusan ini. Tentu sikap kami akan kami tentukan dalam waktu satu pekan," kata Maqdir.

Menurut Maqdir, sesuai nota pembelaan yang dibacakan Romy dan tim penasihat hukum, Romy seharusnya diharapkan bisa bebas.

"Tetapi hakim ternyata berpendapat lain, ya, kami harus terima kenyataan ini," kata dia.

Terkait pandangan hakim yang memandang pencabutan hak politik terhadap Romy tidak perlu, Maqdir menganggap hal itu wajar.

"Karena kan memang ini tidak ada urusannya dengan kegiatan politik yang dilakukan oleh Romy," kata dia.

Pertimbangkan Banding

Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) mempertimbangkan upaya banding atas vonis dua tahun penjara terhadap mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan.

Plt Juru Bicara Ali Fikri mengatakan, Jaksa Penuntut Umum pada KPK akan mempelajari fakta-fakta hukum dalam putusan tersebut untuk mempertimbangkan langkah berikutnya.

"JPU KPK telah menyatakan pikir-pikir lebih dahulu terhadap putusuan tersebut. JPU akan mempelajari seluruh pertimbangan fakta-fakta hukum putusan tersebut secara lengkap," kata Ali kepada wartawan, Senin (20/1/2020).

Ali menuturkan, salah satu hal yang akan dikaji adalah tidak dikabulkannya tuntutan KPK agar hak politik Romi dicabut.

Ali mengatakan, KPK mempunyai waktu tujuh hari ke depan untuk memutuskan apakah menerima ataupun menyatakan banding atas putusan hakim dalam perkara Romi ini. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Romahurmuziy Divonis 2 Tahun Penjara, Ini Pertimbangan Majelis Hakim", https://nasional.kompas.com/read/2020/01/20/19501731/romahurmuziy-divonis-2-tahun-penjara-ini-pertimbangan-majelis-hakim?page=2.
Penulis : Dylan Aprialdo Rachman
Editor : Krisiandi