Menhan Prabowo Subianto Dikritik PKS, Baru 3 Bulan Sudah Kunjungan Kerja ke 7 Negara

TRIBUNCIREBON.COM - Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) mengkritik kunjungan kerja Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang hingga saat ini tercatat sudah ke tujuh negara.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengingatkan mengenai pesan Presiden Joko Widodo yang sempat menyatakan bahwa kunjungan atau studi ke luar negeri juga bisa dilakukan melalui ponsel.

"Pak Jokowi saat 16 Agustus 2019 lalu mengingatkan agar meminimalkan kunjungan ke luar negeri. Bahkan secara demonstratif beliau menunjukkan via HP-nya, kunjungan luar negeri bisa melalui HP (ponsel). Dunia sudah terkoneksi," kata Mardani kepada wartawan, Jumat (17/1/2020).

Selain itu, kata dia, kunjungan kerja ke luar negeri mesti memiliki tujuan yang jelas. Mardani berharap ada timbal balik yang setimpal dari kunjungan kerja Prabowo ke tujuh negara itu.

"Kunjungan ke luar negeri monggo saja dilakukan, tetapi mesti dipastikan return on investment-nya jauh lebih baik. Dan semua perlu disampaikan kepada publik secara transparan," ujar Mardani.

Mardani pun mengatakan, merupakan suatu kewajaran jika Prabowo mendapatkan sorotan dari publik soal kunjungan kerja yang dilakukan.

• Pasangan Muda-mudi Lakukan Aborsi di Pinggir Jalan Denpasar Bali, Begini Kronologisnya

• PENGAKUAN Perampok Kelas Teri di Cirebon: Kalau Enggak Punya Duit Kelliling Bawa Golok Cari Mangsa

• Tunjukkan Ekspresi Berkaca-kaca, Putri Delina Peluk Sule dan Bilang Sule Boleh Kalau Mau Nikah Lagi

Sebab, menurut Mardani, hal tersebut berkaitan dengan kepentingan rakyat dan menggunakan anggaran yang bersumber dari rakyat.

"Semua pejabat publik mesti siap untuk mendapat pengawasan dari publik. Karena dana yang digunakan memang dana masyarakat," tuturnya.

Diketahui, sejak menjabat sebagai Menhan pada Oktober 2019, Prabowo sudah tujuh kali melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Dalam waktu tiga bulan sudah melawat ke 7 negara.

Juru Bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan, lawatan Prabowo ke tujuh negara sebagai bentuk perhatian khusus terhadap modernisasi alutsista TNI.