23 Menteri Jokowi Belum Laporkan Harta Kekayaan ke KPK, Batas Pelaporan Hampir Habis, Siapa Saja ya?

Kabinet Indonesia Maju terdiri dari 34 menteri ditambah 11 wakil menteri. KPK, kata Ipi, mengimbau kepada para menteri agar segera melaporkan harta ke

23 Menteri Jokowi Belum Laporkan Harta Kekayaan ke KPK, Batas Pelaporan Hampir Habis, Siapa Saja ya?
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengenalkan Kabinet Indonesia Maju di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10/2019). 

TRIBUNCIREBON.COM, JAKARTA - Dari 34 menteri Kabinet Indonesia Maju Joko Widodo (Jokowi) -Maruf Amin, ternyata baru 11 menteri yang melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

//

KPK mencatat baru 11 menteri Kabinet Indonesia Maju yang telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Padahal, batas waktu pelaporan jatuh pada 20 Januari mendatang.

"Jadi, untuk LHKPN terkait dengan para menteri yang tergabung dalam Kabinet Indonesia Maju, sampai saat ini sudah lapor itu sekitar 26 persen atau sekitar 11 menteri," kata Plt Juru Bicara Bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati saat dikonfirmasi, Sabtu (11/1/2020).

 VIDEO Resmi, Menteri Agama Jadikan Bandara Kertajati Embarkasi dan Debarkasi Haji Jemaah Asal Jabar

Kabinet Indonesia Maju terdiri dari 34 menteri ditambah 11 wakil menteri. KPK, kata Ipi, mengimbau kepada para menteri agar segera melaporkan harta kekayaan masing-masing.

Pasalnya, batas waktu pelaporan adalah tiga bulan sejak para menteri dilantik atau 20 Januari 2020.

"Kami imbau sekali lagi agar bisa dilakukan pelaporan segera," tandasnya.

 KPK Memburu Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto? Ada Insiden KPK vs Polisi? Ini Penjelasan Wakil Ketua KPK

Pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara sudah diatur di dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK; dan Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Dalam Pasal 5 butir 3 UU No. 28 tahun 1999 dijelaskan bahwa penyelenggara negara wajib melaporkan dan mengumumkan kekayaannya.

Editor: Fauzie Pradita Abbas
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved