Hari Antikorupsi Sedunia

Korupsi Diduga Marak di Indramayu, Masyarakat Minta KPK Bongkar Hingga ke Akar

Dirinya meminta agar KPK bisa membongkar master mind atau otak utama dari tindak pidana korupsi di Indramayu yang sesungguhnya.

Korupsi Diduga Marak di Indramayu, Masyarakat Minta KPK Bongkar Hingga ke Akar
Tribun Cirebon/ Handhika Rahman
Ratusan massa yang tergabung dalam Pergerakan Masyarakat Anti Korupsi (Permak) melakukan aksi unjuk rasa di Depan Mapolres Indramayu, Senin (9/12/2019). 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Handhika Rahman

TRIBUNCIREBON.COM, INDRAMAYU - Masyarakat Kabupaten Indramayu resah dengan melimpahnya Sumber Daya Alam di Bumi Wiralodra namun tidak dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat selama berpuluh-puluh tahun lamanya.

Oleh karena itu, bertepatan dengan Hari Antikorupsi Sedunia ini, ratusan masyarakat yang tergabung dalam Pergerakan Masyarakat Anti Korupsi (Permak) melalukan aksi unjuk rasa.

Koordinator aksi, Hatta mengatakan, ditangkapnya Bupati Nonaktif Indramayu Supendi beserta pejabat-pejabat Dinas PUPR hanya bagian kecil dari gembong koruptor di Indramayu yang baru terungkap.

"Bukti itu jelas bahwa Indamayu itu sarang koruptor, dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menempatkan Indramayu jadi salah satu urutan bawah dari 27 kota kabupaten di Jawa Barat, padahal diketahui Indramayu adalah daerah yang sangat kaya," ujar dia kepada Tribuncirebon.com di depan Mapolres Indramayu, Senin (9/12/2019).

Dirinya meminta agar KPK bisa membongkar master mind atau otak utama dari tindak pidana korupsi di Indramayu yang sesungguhnya.

Menurut Hatta, Supendi hanyalah korban atau partikel kecil dari gurita korupsi di Indramayu.

Dalam penelusuran yang dilakukan pihaknya, praktek korupsi di Indramayu bahkan sudah berlangsung selama puluhan tahun.

Hari Antikorupsi Sedunia, Ribuan Massa Gelar Aksi Long March Minta Penuntasan Korupsi di Indramayu

Kasus Korupsi Bupati Indramayu: KPK Selama 2 Hari Geledah 8 Lokasi Berbeda, Ini Yang Mereka Dapatkan

Tindak korupsi itu dilakukan dengan berbagai macam bentuk tindakan korupsi.

Di antaranya, jual beli jabatan, ijon proyek, penyalahgunaan kekuasaan yang mengakibatkan kerugian pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), korupsi Dana Desa, dan lain sebagainya.

Halaman
123
Penulis: Handhika Rahman
Editor: Mumu Mujahidin
Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved