Raperda Tata Bangunan Air Jadi Masterplan Penataan Drainase Kota Cirebon

Pendataan itu menginventarisasi lokasi mana saja yang drainasenya berfungsi optimal dan tidak optimal.

Raperda Tata Bangunan Air Jadi Masterplan Penataan Drainase Kota Cirebon
TribunCirebon.com/Ahmad Imam Baehaqi
Suasana rapat bersama DPUPR Kota Cirebon dan Pansus Raperda tentang Tata Bangunan Air di DPRD Kota Cirebon, Jl Siliwangi, Kota Cirebon, Kamis (4/12/2019). 

Laporan Wartawan TribunCirebon.com, Ahmad Imam Baehaqi

TRIBUNCIREBON.COM - DPRD Kota Cirebon bersama DPUPR Kota Cirebon tengah menggodok Raperda tentang Tata Bangunan Air.

Kepala DPUPR Kota Cirebon, Syaroni, mengatakan, jika raperda itu telah disahkan, bisa menjadi masterplan penataan drainase di Kota Cirebon.

"Kota Cirebon belum memiliki rencana induk jaringan drainase sehingga tidak bisa dipetakan mana jaringan primer, sekunder, dan tersier," ujar Syaroni saat ditemui usai rapat bersama Pansus Raperda tentang Tata Bangunan Air di DPRD Kota Cirebon, Jl Siliwangi, Kota Cirebon, Kamis (4/12/2019).

Baru Saja Melahirkan 3 Bayi Kembar, Ibu Asal Medan Ini Meninggal, Tersenyum Meski Sudah Tak Bernyawa

Timnas U-20 Indonesia vs Inter Milan di Internasional Cup 2019, Tonton Via Live Streaming di Sini

Saat ini, pihaknya tengah mendata kondisi drainase se-Kota Cirebon dengan melibatkan konsultan.

Pendataan itu menginventarisasi lokasi mana saja yang drainasenya berfungsi optimal dan tidak optimal.

Ia mengatakan, data itu dibutuhkan sebagai dasar untuk melakukan optimalisasi jaringan drainase.

Selain itu, Syaroni juga menyebut ada beberapa poin yang harus diperhatikan dalam Raperda tentang Tata Bangunan Air.

Duit Nasabah Bank BRI Mendadak Ludes, Awalnya Terima SMS Banking, Total Uang yang Hilang Rp 2 Juta

WASPADA Kabupaten Majalengka Berpotensi Angin Puting Beliung, BMKG Beri Imbauan Begini

Waspada, BMKG Berikan Peringatan Dini Potensi Bencana di 19 Provinsi, Hujan Petir dan Angin Kencang

Terutama perihal sanksi bagi orang yang mendirikan bangunan atau membuang sampah di drainase.

"Saya kira itu perlu dibahas dengan Bagian Hukum Setda Kota Cirebon dan Satpol PP Kota Cirebon," kata Syaroni.

Sementara Ketua Pansus Pembahas Raperda tentang Tata Bangunan Air, Heriyanto, mengatakan, bakal membahas ulang dengan Satpol PP dan Bagian Hukum Setda Kota Cirebon khususnya mengenai pemberian sanksi.

"Pertanggungjawabannya nanti berat untuk instansi terkait, dan harus saling mengawasi," ujae Heriyanto. (*)

Penulis: Ahmad Imam Baehaqi
Editor: Machmud Mubarok
Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved