Jabar Region

SK UMK Gubernur Jabar Rugikan Buruh, Serikat Pekerja Majalengka Belum Terima Instruksi Aksi

Menurutnya, sampai saat ini pihaknya belum ada instruksi dari pusat terkait aksi turun ke jalan seperti yang terjadi di Bandung.

SK UMK Gubernur Jabar Rugikan Buruh, Serikat Pekerja Majalengka Belum Terima Instruksi Aksi
Tribun Cirebon/Eki Yulianto
Aksi demo yang dilakukan oleh warga Jatitutuh di PG Rajawali Jatitujuh beberapa waktu lalu. 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto

TRIBUNCIREBON, MAJALENGKA - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Majalengka membantah bahwa buruh di Majalengka akan turun ke jalan terkait penetapan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK).

Hal ini disampaikan, Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) KSPSI Majalengka, Asep Odin, Selasa (3/12/2019).

Menurutnya, sampai saat ini pihaknya belum ada instruksi dari pusat terkait aksi turun ke jalan seperti yang terjadi di Bandung.

Justru, beberapa hari yang lalu, pihak KSPSI Majalengka telah mengadakan rapat sosialisasi dengan Pemkab Majalengka beserta para perwakilan dari perusahaan.

"Untuk Majalengka belum ada instruksi dari pusat untuk demo. Dan di Majalengka sendiri sudah mengadakan rapat dengan Disnakerin tentang kenaikkan UMK dan dengan semua perusahaan yang diwakili para HRD," ujar Asep, saat dihubungi melalui pesan singkat tadi siang.

Lanjut Asep, hasil pertemuan tersebut, menyatakan semua perusahaan di Kabupaten Majalengka harus mengadakan rapat Bipartit.

BREAKING NEWS: Polres Majalengka Siaga Antisipasi Aksi Unjuk Rasa Buruh Tolak UMK

Bipartit sendiri, yaitu perundingan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial.

"Jadi intinya, perusahaan yang ada di Majalengka harus mengadakan rapat Bipartit di maisng-masing perusahaannya terkait UMK tersebut," ucap dia.

Lebih jauh Asep menambahkan, terkait demo di Bandung, dirinya menyinggung bahwa tuntutan mereka, yakni ingin Gubernur Jabar untuk mencabut Surat Keputusan (SK) tentang penetapan UMK Jabar.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil Ogah Revisi SK UMK 2020, Buruh Keukeuh Minta Penghapusan Satu Poin

Namun, disampaikan dia, hal itu tidak dipenuhi lantaran SK tersebut sudah turun.

"Kalau mengenai UMK kenaikannya sudah jelas se-Jabar itu sebesar 8,51%. Hanya yang jadi masalah adalah SK Gubernur tidak memiliki kekuatan hukum yang sifatnya imbauan dalam hal ini merugikan bagi buruh," kata Asep.

Sementara, menyikapi kabar bahwa akan adanya aksi turun ke jalan yang dilakukan oleh para buruh di Kabupaten Majalengka, Polres Majalengka siap siaga selama 1x24 jam untuk menjaga kondusifitas di wilayah hukum Majalengka.

UMK 2020 Majalengka Sudah Ditetapkan, Disnaker Hingga Saat Ini belum Terima Penangguhan UMK 2020

Polres Majalengka menerjunkan seluruh jajarannya untuk mengamankan aksi tersebut dengan siaga hingga tanggal 4 Desember 2019 besok.

Penulis: Eki Yulianto
Editor: Mumu Mujahidin
Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved