Iuran BPJS Kesehatan Naik 2020, Bupati Majalengka Khawatir Bakal Bebani APBD

Menurutnya, kondisi keuangan BPJS saat ini dinilai sedang dihadapkan kepada beberapa persoalan.

Iuran BPJS Kesehatan Naik 2020, Bupati Majalengka Khawatir Bakal Bebani APBD
Tribun Cirebon/Eki Yulianto
Bupati Majalengka Karna Sobahi 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto

TRIBUNCIREBON, MAJALENGKA - Rencana kenaikan tarif iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan ditanggapi serius oleh Bupati Majalengka, Karna Sobahi, Selasa (3/12/2019).

Menurutnya, kondisi keuangan BPJS saat ini dinilai sedang dihadapkan kepada beberapa persoalan.

"Jika solusi memang harus menaikkan iuran, itu dinilai bukan solusi tepat. Karena bukan satu-satunya solusi yang dapat menuntaskan persoalan," ujar Karna Sobahi, Selasa (3/12/2019).

Karna menilai, masih banyak pemikiran mengenai penataan ulang manajemen BPJS sehingga tidak harus membebani masyarakat.

Kenaikan iuran itu, kata dia, bukan menjadi satu-satunya jalan yang tepat.

"Kalau akhirnya harus dinaikkan segera perbaiki pelayanan kepada peserta BPJS dalam memperoleh pelayanan. Sebab masyarakat masih belum puas dengan pelayanan BPJS," ucap dia.

IURAN BPJS Kesehatan Naik di 2020, Dinkes Indramayu Khawatir Peserta Kelas III Tunggak Iuran

Orang nomor satu di Majalengka itu menyampaikan, kalau takar kemampuan masyarakat sampai sekarang sudah banyak yang tidak mampu membayar, apalagi jika awal tahun depan ditetapkan.

Oleh karena itu, jelas dia, Pemda Majalengka merasa keberatan dengan kenaikan tersebut karena semakin membebani APBD untuk masyarakat kurang mampu.

"Kalau kenaikan itu diasumsikan kepada kewajiban iuran ASN dan Pemda, tentu berpengaruh. Sementara APBD kita sudah ditetapkan," kata Bupati.

Iuran BPJS Kesehatan Semakin Mahal, Jangan Kaget, Ini Besaran Kenaikan Tiap Kelasnya

Lebih jauh Bupati menambahkan, Pemkab Majalengka belum menghitung dan menganggarkan kembali tambahan untuk menyesuaikan dengan rencana kenaikan BPJS.

Terlebih, APBD Majalengka sudah ditetapkan belum lama ini.

"Tetapi kalau peruntukannya langsung untuk masyarakat tidak mampu merupakan sebuah keharusan," tutup Bupati.

Penulis: Eki Yulianto
Editor: Mumu Mujahidin
Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved