Setelah Tunjuk Ahok Jadi Bos Pertamina, Menteri BUMN Erick Thohir Bersiap Jadikan Rudiantara Bos PLN

TRIBUNCIREBON.COM - Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, dipastikan menjabat sebagai Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara ( PLN). Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Kabinet, Pramono Anung di kantornya di Jakarta, Senin (25/11/2019).

Menurut Pramono, Rudiantara telah selesai menjalani fit and proper test dari Tim Penilai Akhir (TPA).

"Mudah-mudahan segera dilantik, yang jelas saya sudah tanda tangan," kata Pramono Anung, seperti dihimpun KompasTekno dari Antara, Senin (25/11/2019).

Kini, menurut Pramono, setelah TPA memutuskan, maka "bola" berada di kementerian BUMN. Untuk diketahui, proses rekrutmen seseorang menjadi direksi terutama direktur utama maupun komisaris utama di BUMN adalah melalui TPA.

"Di mana ketuanya Presiden, sekretarisnya saya, kemudian Pak Erick (Menteri BUMN) dan menteri terkait," ujar Pramono.

Rudiantara sendiri melepas jabatannya sebagai Menkominfo pada 23 Oktober lalu. Jabatan tersebut kemudian diambil alih oleh politisi Partai Demokrat, Johnny G. Plate.

Rudiantara menjabat sebagai Menkominfo sejak Oktober 2014. Sebelumnya, Rudiantara yang lahir di Bogor pada 3 Mei 1959, juga sempat menduduki jabatan di PLN pada 2006 sebagai Wakil Direktur Utama pada 2006 lalu. Di PLN, Rudiantara berperan besar dalam mencari pendanaan untuk proyek pembangkit listrik 10.000 megawatt.

Tapi Rudiantara kemudian mengundurkan diri dan kembali ke dunia telekomunikasi sebagai Komisaris Independen di PT Telekomunikasi Indonesia pada 2011, dan kemudian Komisaris Independen di PT Indosat Tbk sejak akhir 2012.

Menteri BUMN Tunjuk Ahok Jadi Komisaris Pertamina

Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok akan menjabat Komisaris Utama PT Pertamina.

"Insya Allah sudah putus dari beliau, Pak Basuki akan jadi Komut (Komisaris Utama) Pertamina," ujar Erick di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/11/2019).

"(Ahok) akan didampingi Pak Wamen (BUMN) Budi Sadikin jadi Wakil Komisaris Utama," lanjut dia.

Selain masuknya Ahok dan Budi Sadikin, mantan Dirut PT Telkomsel Emma Sri Martini menjabat Direktur Keuangan PT Pertamina.

"Juga ada Direktur Keuangan (Pertamina) yang baru, Ibu Emma dari yang sebelumnya Dirut PT Telkomsel," lanjut Erick.

Rencana penunjukan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk menjadi salah satu petinggi di perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) menuai pro dan kontra.

Ada yang menganggap Ahok tak pantas menjadi petinggi di salah satu perusahaan besar BUMN. Sebab, mantan Gubernur DKI Jakarta itu dianggap bukan sosok yang bersih.

Masuknya nama Basuki Tjahja Purnama (BTP) alias Ahok ke dalam salah satu jabatan direksi di Perseroan Badan Usaha Milik Negara ( BUMN) menurut Ekonom Senior Indef, Faisal Basri akan membawa ke arah perbaikan lebih baik.

Dia berharap Ahok tidak bekerja sendirian dalam mengubah kinerja perseroan yang akan dipimpin.

"Kalau tanpa tim ya berat. Ahok itu bukan malaikat, tapi roh Ahok bisa menjadi motor perubahan. Tapi itu juga nggak cukup, syarat perlunya harus dipenuhi," kata Faisal ditemui usai menghadiri Kongkow Bisnis Pas FM, di Jakarta, Rabu (20/11/2019) seperti dikutip dari artikel Kompas.com berjudul "Faisal: Ahok Itu Bukan Malaikat, tetapi Roh Motor Perubahan"

Lebih lanjut, Faisal mengkhawatirkan, bila Ahok ditugasi untuk mengubah kinerja perseroan secara individual maka akan terjadi chaos di tubuh internal.

Dengan alasan, Ahok bukanlah orang yang ahli dalam membidangi bidang tersebut.

Dia memberikan contoh, Dwi Soetjipto saat menjabat sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Tbk, banyak pejabat di bawahnya enggan bekerja sama.

"Kan repot, diganjel terus. Karena yang kerja sehari-hari kan birokrasi perusahaan itu," ujarnya.
Dwi Soetjipto dipecat sebagai Dirut Pertamina oleh Menteri BUMN Rini Soemarno pada November 2017 lalu.

Padahal Dwi dikenal memiliki track record yang bagus.

Namun Jokowi percaya kepada Dwi lalu memilihnya menjadi Kepala SKK Migas hingga sekarang.

Oleh sebab itu, Faisal sekali lagi dia menyarankan kepada Menteri BUMN, Erick Thohir untuk memberikan kewenangan serta jaminan kepada Ahok agar tidak terjadinya hambatan dalam mengubah perseroan yang akan diemban nantinya.

• Marwan Batubara Sebut Ahok Tak Penuhi Syarat di UU BUMN & Tak Layak Diangkat Jadi Pimpinan

• AHOK Akan Jadi Bos BUMN, Pengamat Politik: Berpotensi Hidupkan Kembali Cebong dan Kampret

• Djarot Ungkap Keinginan Ahok Saat Jadi Bos BUMN, Singgung Soal Tionghoa dan Minoritas

"Ya orang hebat bisa jadi tersandera kalau sistemnya sudah berat. Jadi tidak bisa satu orang saja. Jadi harus tim," lanjutnya.

Selain itu, dari sederet perusahaan BUMN yang ada, Faisal menyebut dua perseroan yang harus menjadi fokus, yaitu PT PLN (Persero) Tbk dan PT Pertamina (Persero) Tbk.

Pasalnya, kedua perusahaan ini memberikan kontribusi tertinggi di Kementerian BUMN.
Apalagi, di mata publik, PLN dan Pertamina kerap menjadi ladang para mafia.

"Kalau itu dijaga tidak dirampok, sudah bagus banget karena itu dua perusahaan terbesar," ucapnya.