Media Internasional Soroti Ahok Jadi Komisaris Utama Pertamina, Bakal Jadi Sosok Penggebrak
Politisi PDI-P itu bakal dipercaya untuk membenahi perusahaan energi pelat merah yang pernah disebut sebagai "negara dalam negara" itu.
TRIBUNCIREBON.COM - Media internasional mengulas Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjadi Komisaris Utama Pertamina karena dianggap sebagai sosok penggebrak.
Penunjukan mantan Gubernur DKI Jakarta itu diutarakan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di kompleks Istana Kepresidenan Jumat (22/11/2019).
Media internasional seperti Nikkei Asian Review memilih judul Former Jakarta governor makes comeback in prominent Pertamina role.
Dalam ulasannya, harian yang berbasis di Tokyo itu mengulas penjelasan Erick mengapa Ahok dipilih sebagai Komisaris Utama Pertamina.
Diwartakan Reuters via Euronews, Pertamina menghadapi serangkaian target, seperti memotong impor energi dan meningkatkan kapasitas kilang.
"Kami membutuhkan seseorang yang bisa melakukan terobosan. Kami butuh sosok penggebrak itu (di Pertamina)," kata Menteri Erick.
• Disangka Teroris, 2 Pria yang Diamankan Polisi Saat Salat Jumat Cuma Peserta Festival Tajug 2019
• 2 Orang Ditangkap Saat Ikut Salat Jumat dengan Maruf Amin, Gerak-geriknya Dianggap Mencurigakan
• Kisah KH Maimun Zubair atau Mbah Moen Didatangi Rasulullah SAW dalam Mimpi Titip Dzurriyahnya Mondok
Politisi PDI-P itu bakal dipercaya untuk membenahi perusahaan energi pelat merah yang pernah disebut sebagai "negara dalam negara" itu.
Sebab, Pertamina sebelumnya memegang hak untuk memberikan konsesi minyak dan gas kepada perusahaan lain, dilaporkan Nikkei.
Perusahaan yang pernah menjadi lumbung uang Indonesia di periode 1967-1998 itu acap dikritik karena birokrasinya terlalu gemuk dan tidak efektif.
Selain itu, seperti diberitakan media Singapura The Straits Times, Pertamina yang merupakan BUMN strategis juga disebut dilanda korupsi.
September lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bambang Irianto tersangka terkait dugaan suap perdagangan minyak mentah dan produk kilang Pertamina.
Penunjukan Ahok sebagai komisaris utama tentu tidak semuanya setuju. Ada juga sekelompok orang yang menyuarakan penolakannya.
Seperti Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Arie Gumilar yang mengaku membentangkan spanduk penolakan.
• Ibu-ibu 61 Tahun Ketahuan Bercinta dengan Berondong, Ngaku Itu Anaknya, tapi Dua-duanya Tanpa Busana
• PREVIEW Liga Inggris, Crystal Palace Vs Liverpool FC, Kemungkinan Besar Salah dan Robertson Tak Main
Mengutip dari Tribunnews.com, Kompas.com bertanggal 18 November 2019 memaparkan apa saja tuntutan yang dituangkan dalam spanduk tersebut.
Di antaranya, Pertamina wajib utuh, tolak siapa pun yang suka bikin rusuh, memilih figur tukang gaduh, dan bersiaplah Pertamina segera runtuh.
Menanggapi isu tersebut, Erick pun memberikan pembelaan. "Berikan kami waktu untuk bekerja, dan mari kita lihat hasilnya," paparnya.
Masuknya nama Basuki Tjahja Purnama (BTP) alias Ahok ke dalam salah satu jabatan direksi di Perseroan Badan Usaha Milik Negara ( BUMN) menurut Ekonom Senior Indef, Faisal Basri akan membawa ke arah perbaikan lebih baik.
Dia berharap Ahok tidak bekerja sendirian dalam mengubah kinerja perseroan yang akan dipimpin.
"Kalau tanpa tim ya berat. Ahok itu bukan malaikat, tapi roh Ahok bisa menjadi motor perubahan. Tapi itu juga nggak cukup, syarat perlunya harus dipenuhi," kata Faisal ditemui usai menghadiri Kongkow Bisnis Pas FM, di Jakarta, Rabu (20/11/2019) seperti dikutip dari artikel Kompas.com berjudul "Faisal: Ahok Itu Bukan Malaikat, tetapi Roh Motor Perubahan"
• AHOK Kesal Dapat Banyak Penolakan Terhadap Wacana Jadi Bos BUMN: Hidup Gua Ditolak Melulu
Lebih lanjut, Faisal mengkhawatirkan, bila Ahok ditugasi untuk mengubah kinerja perseroan secara individual maka akan terjadi chaos di tubuh internal.
Dengan alasan, Ahok bukanlah orang yang ahli dalam membidangi bidang tersebut.
Dia memberikan contoh, Dwi Soetjipto saat menjabat sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Tbk, banyak pejabat di bawahnya enggan bekerja sama.
"Kan repot, diganjel terus. Karena yang kerja sehari-hari kan birokrasi perusahaan itu," ujarnya.
Dwi Soetjipto dipecat sebagai Dirut Pertamina oleh Menteri BUMN Rini Soemarno pada November 2017 lalu.
• Rocky Gerung Setujui Netizen yang Sebut Kabinet Jokowi Kabinet Indonesia Maju Mundur Kaya Syahrini

Padahal Dwi dikenal memiliki track record yang bagus.
Namun Jokowi percaya kepada Dwi lalu memilihnya menjadi Kepala SKK Migas hingga sekarang.
Oleh sebab itu, Faisal sekali lagi dia menyarankan kepada Menteri BUMN, Erick Thohir untuk memberikan kewenangan serta jaminan kepada Ahok agar tidak terjadinya hambatan dalam mengubah perseroan yang akan diemban nantinya.
"Ya orang hebat bisa jadi tersandera kalau sistemnya sudah berat. Jadi tidak bisa satu orang saja. Jadi harus tim," lanjutnya.
• MANFAAT Daun Salam Sebagai Obat Alami Sembuhkan Diare dan Mencegah Kanker Payudara
Selain itu, dari sederet perusahaan BUMN yang ada, Faisal menyebut dua perseroan yang harus menjadi fokus, yaitu PT PLN (Persero) Tbk dan PT Pertamina (Persero) Tbk.
Pasalnya, kedua perusahaan ini memberikan kontribusi tertinggi di Kementerian BUMN.
Apalagi, di mata publik, PLN dan Pertamina kerap menjadi ladang para mafia.
"Kalau itu dijaga tidak dirampok, sudah bagus banget karena itu dua perusahaan terbesar," ucapnya.
Dibela Fahri Hamzah
Mantan politikus PKS Fahri Hamzah membela Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok soal polemik rencana jadi bos perusahaan BUMN.
Dalam berbagai kesempatan baik di media sosial maupun saat wawancara dengan pers, Fahri Hamzah cenderung menilai Ahok punya hak untuk jadi bos perusahaan BUMN.
Fahri yang kini mendirikan partai bernama Gelora itu mengatakan masyarakat keliru menganggap Ahok tidak memiliki hak lagi menjadi pejabat di Indonesia.
• Dihina Jelek, Keponakan Dewi Perssik Rosa Meldianti Pamer Foto Baru, Netizen Singgung Soal Ketiaknya
Untuk diketahui Ahok merupakan mantan narapidana kasus penodaan Agama. Ahok telah divonis bersalah dua tahun penjara dan telah bebas pada 24 Januari 2019 lalu.
"Kekeliruan orang yang menganggap seolah-olah Ahok itu sudah tidak (hak) punya apa-apa di atas bumi republik ini. Itu enggak benar," ujar Fahri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2019).
Baca: Tanggapi Ahok Masuk BUMN, Fahri Hamzah Sentil KPK soal Penyadapan: Pakai Audit, Bukan Ngintip
Baca: Iwan Fals: Ahok Ini Baru Diusulin Saja Sudah Geger Lagi, Ada Apa Ya?
Menurut Fahri Ahok sudah menjalankan hukuman pidana atas kasus penistaan agama.
Oleh karena itu ia memiliki hak yang sama atas hukum.
Fahri juga meminta Menteri BUMN Erick Thohir meluruskan isu dan pro kontra yang berkembang mengenai Ahok masuk BUMN.
"Berlakulah Pasal 27 UUD itu bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum, dan pemerintahan, dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tanpa ada kecuali," ujarnya.
Alasan membela
Dukungan Fahri untuk Ahok juga dilontarkan dalam wawancara dengan Kompas TV.
Fahri yang juga mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah itu menyarankan Ahok ditempatkan di BUMN yang dianggap paling korup.
Keberadaan Ahok di BUMN yang paling Korup, kata Fahri, akan menjadi pembuktian apakah Ahok berani membuka praktik korupsi di BUMN.
Hal itu disampaikan Fahri saat diwawancarai jurnalis Aiman Witjaksono dalam program Aiman KompasTV, Senin (19/11/2019) malam.

Di awal keterangannya, Fahri mendukung Ahok masuk ke BUMN.
Dengan catatan, masuknya Ahok ke BUMN sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
"Kalau itu dia (pemerintah,-Red) bikin clear, belalah sudara Basuki dengan terbuka. Saya akan bela jika itu tidak ada kesalahan. Harus fair dong. Semua orang di Republik ini berhak mendapatkan hak-haknya. Gak boleh orang selama-lamanya kita siksa," kata Fahri sebagaimana dikutip Tribunnews.com dari tayangan Aiman Kompas TV, Senin (18/11/2019) malam.
Fahri mengakui BUMN membutuhkan sosok Ahok.
"Kalau soal talenta, saya mengatakan BUMN itu memerlukan saudara Ahok," kata politikus Partai Gelora ini.
Ahok diperlukan, lanjut Fahri, karena BUMN membutuhkan sosok yang tegas dan keras.
"Karena ada beberapa institusi di BUMN itu yang memerlukan orang keras, orang tegas," ujar dia.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Media Internasional Ulas Ahok Jadi Komisaris Utama Pertamina karena Dianggap Sosok Penggebrak", https://internasional.kompas.com/read/2019/11/23/10274651/media-internasional-ulas-ahok-jadi-komisaris-utama-pertamina-karena?page=2.
Penulis : Ardi Priyatno Utomo
Editor : Ardi Priyatno Utomo