Begini Cara AHOK Terpilih Jadi Komisaris Utama Pertamina, Bakal Ditetapkan Senin Dalam RUPS

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2005, memerintahkan Menteri BUMN menyampaikan hasil penjaringan calon direksi kepada TPA

Editor: Machmud Mubarok
Instagram Agan Harahap
Ahok pakai baju Pertamina 

TRIBUNCIREBON.COM, JAKARTA - Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok resmi ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menjelaskan, ada mekanisme penunjukan Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina.

Menurut dia, mulanya nama Ahok diajukan oleh Menteri BUMN Erick Thohir ke Presiden Jokowi.

“Kalau untuk dewan komisaris dan dewan direksi perusahaan strategis harus persetujuan Presiden. Itu pak Erick ke istana, sudah mengusulkan nama-nama ke Presiden, dan Presiden sudah mengeluarkan persetujuan yang sudah diusulkan Pak Eric,” ujar Arya di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (22/11/2019).

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2005, memerintahkan Menteri BUMN menyampaikan hasil penjaringan calon direksi kepada TPA untuk mendapatkan penilaian akhir.

Pengangkatan direksi dan komisaris BUMN juga berdasarkan hasil penilaian TPA.

Berdasarkan instruksi tersebut, TPA terdiri dari Presiden, Wakil Presiden, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri BUMN, Sekretaris Kabinet dan Kepala Badan Intelijen Negara serta Menteri Teknis yang kegiatan usaha dari BUMN yang bersangkutan.

DOKTER di Mojokerto Setubuhi Siswi SMP di Ruang Praktik, Korban Diberi Uang Rp 1,5 Juta Oleh Pelaku

WOW, Pramusaji Alias Pelayan di Cafe Ini Nyaris Telanjang dan Hanya Pakai Celemek

Pada tahun yang sama, Presiden mengubah struktur TPA melalui instruksi Presiden nomor 9/2009, yakni Presiden (sebagai Ketua), Wakil Presiden (sebagai Wakil Ketua), Menteri Keuangan, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara dan Sekretaris Kabinet (sebagai Sekretaris).

“Maka setelah keluar surat persetujuan dari presiden akan dilakukan RUPS. RUPS akan dilakukan hari Senin untuk Pertamina mengangkat dewan komisaris dan dewan direksi Pertamina,” kata Arya.

Sebelumnya, Erick mengumumkan Ahok telah ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Pertamina. Ahok didampingi Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin sebagai Wakil Komisaris Utama PT Pertamina.

TERBONGKAR Misteri Keberadaan Soeharto Saat Sejumlah Jenderal Dibantai Pada Peristiwa G30S/PKI

Penunjukan Ahok sebagai Komisaris Utama PT Pertamina terjadi di tengah penolakan sejumlah pihak. Sebab, ia pernah berstatus sebagai narapidana dan kini ia merupakan kader PDI-P.

"Insya Allah sudah putus dari beliau, Pak Basuki akan jadi Komut (Komisaris Utama) Pertamina," ujar Erick di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/11/2019).

"(Ahok) akan didampingi Pak Wamen (BUMN) Budi Sadikin jadi Wakil Komisaris Utama," lanjut dia.

Selain masuknya Ahok dan Budi Sadikin, mantan Dirut PT Telkomsel Emma Sri Martini menjabat Direktur Keuangan PT Pertamina.

"Juga ada Direktur Keuangan (Pertamina) yang baru, Ibu Emma dari yang sebelumnya Dirut PT Telkomsel," lanjut Erick.

Rencana penunjukan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk menjadi salah satu petinggi di perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) menuai pro dan kontra.

Ada yang menganggap Ahok tak pantas menjadi petinggi di salah satu perusahaan besar BUMN. Sebab, mantan Gubernur DKI Jakarta itu dianggap bukan sosok yang bersih.

Masuknya nama Basuki Tjahja Purnama (BTP) alias Ahok ke dalam salah satu jabatan direksi di Perseroan Badan Usaha Milik Negara ( BUMN) menurut Ekonom Senior Indef, Faisal Basri akan membawa ke arah perbaikan lebih baik.

Dia berharap Ahok tidak bekerja sendirian dalam mengubah kinerja perseroan yang akan dipimpin.

"Kalau tanpa tim ya berat. Ahok itu bukan malaikat, tapi roh Ahok bisa menjadi motor perubahan. Tapi itu juga nggak cukup, syarat perlunya harus dipenuhi," kata Faisal ditemui usai menghadiri Kongkow Bisnis Pas FM, di Jakarta, Rabu (20/11/2019) seperti dikutip dari artikel Kompas.com berjudul "Faisal: Ahok Itu Bukan Malaikat, tetapi Roh Motor Perubahan"

 AHOK Kesal Dapat Banyak Penolakan Terhadap Wacana Jadi Bos BUMN: Hidup Gua Ditolak Melulu

Lebih lanjut, Faisal mengkhawatirkan, bila Ahok ditugasi untuk mengubah kinerja perseroan secara individual maka akan terjadi chaos di tubuh internal.

Dengan alasan, Ahok bukanlah orang yang ahli dalam membidangi bidang tersebut.

Dia memberikan contoh, Dwi Soetjipto saat menjabat sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Tbk, banyak pejabat di bawahnya enggan bekerja sama.

"Kan repot, diganjel terus. Karena yang kerja sehari-hari kan birokrasi perusahaan itu," ujarnya.
Dwi Soetjipto dipecat sebagai Dirut Pertamina oleh Menteri BUMN Rini Soemarno pada November 2017 lalu.

 Rocky Gerung Setujui Netizen yang Sebut Kabinet Jokowi Kabinet Indonesia Maju Mundur Kaya Syahrini

Dirut Pertamina Dwi Soetjipto menjelaskan kepada wartawan terkait penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) premium dan solar, di kantor kepresidenan, Kompleks Istana, Jakarta, Rabu (30/3/2016). Pemerintah akhirnya memutuskan harga bahan bakar minyak (BBM) berjenis premium dan solar masing-masing turun Rp 500, berlaku mulai 1 April 2016. TRIBUNNEWS/HERUDIN
Dirut Pertamina Dwi Soetjipto menjelaskan kepada wartawan terkait penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) premium dan solar, di kantor kepresidenan, Kompleks Istana, Jakarta, Rabu (30/3/2016). Pemerintah akhirnya memutuskan harga bahan bakar minyak (BBM) berjenis premium dan solar masing-masing turun Rp 500, berlaku mulai 1 April 2016. TRIBUNNEWS/HERUDIN (TRIBUNNEWS/HERUDIN)

Padahal Dwi dikenal memiliki track record yang bagus.

Namun Jokowi percaya kepada Dwi lalu memilihnya menjadi Kepala SKK Migas hingga sekarang.

Oleh sebab itu, Faisal sekali lagi dia menyarankan kepada Menteri BUMN, Erick Thohir untuk memberikan kewenangan serta jaminan kepada Ahok agar tidak terjadinya hambatan dalam mengubah perseroan yang akan diemban nantinya.

"Ya orang hebat bisa jadi tersandera kalau sistemnya sudah berat. Jadi tidak bisa satu orang saja. Jadi harus tim," lanjutnya.

 MANFAAT Daun Salam Sebagai Obat Alami Sembuhkan Diare dan Mencegah Kanker Payudara

Selain itu, dari sederet perusahaan BUMN yang ada, Faisal menyebut dua perseroan yang harus menjadi fokus, yaitu PT PLN (Persero) Tbk dan PT Pertamina (Persero) Tbk.

Pasalnya, kedua perusahaan ini memberikan kontribusi tertinggi di Kementerian BUMN.
Apalagi, di mata publik, PLN dan Pertamina kerap menjadi ladang para mafia.

"Kalau itu dijaga tidak dirampok, sudah bagus banget karena itu dua perusahaan terbesar," ucapnya.

Dibela Fahri Hamzah

 Mantan politikus PKS Fahri Hamzah membela Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok soal polemik rencana jadi bos perusahaan BUMN.

Dalam berbagai kesempatan baik di media sosial maupun saat wawancara dengan pers, Fahri Hamzah cenderung menilai Ahok punya hak untuk jadi bos perusahaan BUMN.

Fahri yang kini mendirikan partai bernama  Gelora itu mengatakan masyarakat keliru menganggap Ahok tidak memiliki hak lagi menjadi pejabat di Indonesia.

 Dihina Jelek, Keponakan Dewi Perssik Rosa Meldianti Pamer Foto Baru, Netizen Singgung Soal Ketiaknya

Untuk diketahui Ahok merupakan mantan narapidana kasus penodaan Agama. Ahok telah divonis bersalah dua tahun penjara dan telah bebas pada 24 Januari 2019 lalu.

"Kekeliruan orang yang menganggap seolah-olah Ahok itu sudah tidak (hak) punya apa-apa di atas bumi republik ini. Itu enggak benar," ujar Fahri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2019).

Baca: Tanggapi Ahok Masuk BUMN, Fahri Hamzah Sentil KPK soal Penyadapan: Pakai Audit, Bukan Ngintip

Baca: Iwan Fals: Ahok Ini Baru Diusulin Saja Sudah Geger Lagi, Ada Apa Ya?

Menurut Fahri Ahok sudah menjalankan hukuman pidana atas kasus penistaan agama.

Oleh karena itu ia memiliki hak yang sama atas hukum.

Fahri juga meminta Menteri BUMN Erick Thohir meluruskan isu dan pro kontra yang berkembang mengenai Ahok masuk BUMN.

"Berlakulah Pasal 27 UUD itu bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum, dan pemerintahan, dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tanpa ada kecuali," ujarnya.

Alasan membela

Dukungan Fahri untuk Ahok juga dilontarkan dalam wawancara dengan Kompas TV.

Fahri yang juga mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah itu menyarankan Ahok ditempatkan di BUMN yang dianggap paling korup.

Keberadaan Ahok di BUMN yang paling Korup, kata Fahri, akan menjadi pembuktian apakah Ahok berani membuka praktik korupsi di BUMN.

Hal itu disampaikan Fahri saat diwawancarai jurnalis Aiman Witjaksono dalam program Aiman KompasTV, Senin (19/11/2019) malam.

Fahri Hamzah dalam program Aiman Kompas TV, Senin (18/11/2019).
Fahri Hamzah dalam program Aiman Kompas TV, Senin (18/11/2019). (Tangkap Layar KompasTV)

Di awal keterangannya, Fahri mendukung Ahok masuk ke BUMN.

Dengan catatan, masuknya Ahok ke BUMN sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Kalau itu dia (pemerintah,-Red) bikin clear, belalah sudara Basuki dengan terbuka. Saya akan bela jika itu tidak ada kesalahan. Harus fair dong. Semua orang di Republik ini berhak mendapatkan hak-haknya. Gak boleh orang selama-lamanya kita siksa," kata Fahri sebagaimana dikutip Tribunnews.com dari tayangan Aiman Kompas TV, Senin (18/11/2019) malam.

Fahri mengakui BUMN membutuhkan sosok Ahok.

"Kalau soal talenta, saya mengatakan BUMN itu memerlukan saudara Ahok," kata politikus Partai Gelora ini.

Ahok diperlukan, lanjut Fahri, karena BUMN membutuhkan sosok yang tegas dan keras.

"Karena ada beberapa institusi di BUMN itu yang memerlukan orang keras, orang tegas," ujar dia.

Ahok Kesal

Tidak sedikit publik menolak Ahok jadi bos BUMN, dan tidak sedikit pula publik setuju Ahok jadi bos BUMN nanti.

Adanya penolakan Ahok jadi bos BUMN tersebut, ditanggapi langsung oleh pria bernama lengkap Basuki Tjahaja Purnama alias BTP tersebut.

 Iwan Fals Sebut Ahok Sang Pendobrak,Komentari Soal Jabat BUMN: Luar Biasa Baru Diusulin Udah Geger

Dilansir dari wartakota, terkait masyarakat menolak Ahok jadi bos BUMN, Ahok pun tak menampik bila dirinya selalu ditolak masyarakat.

Di sisi lain, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut katakan siap apabila nanti dirinya ditunjuk menduduki jabatan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

 MANFAAT Daun Salam Sebagai Obat Alami Sembuhkan Diare dan Mencegah Kanker Payudara

Menurutnya ketika diminta tugas oleh negara harus siap dengan tugas tersebut. 

"Ya kalau ditunjuk, diminta tugas ya harus siap dong. Kita masih siap lah," ujarnya dilansir YouTube Kompas TV, Rabu (20/11/2019).

Ketika ditanya mengenai isu menjadi petinggi Pertamina, Ahok enggan menjawabnya. 

"Kamu tanya Pak Erick dong aku nggak tahu," ungkapnya.

Ia juga menambahkan jika hidup ini gak ada yang setuju 100%.

 Marko Simic Dikabarkan Bakal Hengkang Dari Persija Jakarta, Jakmania: Top Scorer Perlu Dipertahankan

Terkait penolakan dari berbagai kalangan, Ahok menjawab dirinya sudah terbiasa ditolak.

"Kayaknya hidup gua ditolak melulu," ujarnya.

Sebelumnya, Ahok bertemu dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir di kantor Kementerian BUMN, Rabu (13/11/2019).

 Iwan Fals Sebut Ahok Sang Pendobrak,Komentari Soal Jabat BUMN: Luar Biasa Baru Diusulin Udah Geger

 Rizal Ramli Tolak Ahok Jadi Bos BUMN: Bangsa Kita Hampir Terpecah Gara-gara Ahok

 Andre Rosiade Peringatkan Ahok BTP yang Bakal Jadi Bos BUMN untuk Tidak Memaki-maki Orang

Setelah bertemu dengan Erick Thohir, Ahok mengaku bicara banyak hal mengenai BUMN.

"Intinya banyak bicara soal BUMN, saya mau dilibatkan di salah satu BUMN," ujar Ahok dikutip dari Kompas.com.

Mengenai pos dan jabatan yang akan dipegangnya di BUMN, Ahok belum bersedia menjawabnya.

"Saya cuma diajak masuk ke salah satu BUMN. Kalau untuk bangsa dan negara, saya pasti bersedia," imbuh dia.

Erick Thohir menyatakan, Ahok akan segera menduduki jabatan di sebuah perusahaan pelat merah.

 VIDEO Warga Lihat Mobil Bergoyang, Ternyata Siswi SMA Sedang Berhubungan Badan Dengan Kekasihnya

"Segera, mungkin di awal Desember," ujarnya dilansir YouTube tvOneNews, Rabu (13/11/2019).

Ketika ditanya mengenai jabatan komisaris Pertamina yang gencar diisukan akan dipegang Ahok, Erick Thohir mengungkapkan belum bisa berkomentar mengenai hal tersebut.

Menurutnya, perlu banyak figur untuk membantu BUMN.

Ia juga menambahkan Ahok adalah sosok yang konsisten, sudah jelas track record-nya, dan diharapkan bisa membangun BUMN.

"Ya saya rasa beliau juga tokoh yang konsisten, yang sudah jelas track record-nya, dan bisa terus membangun," kata Erick pada awak media.

Saat ditanya mengenai kesediaan Ahok menjabat di sebuah perusahaan BUMN, Erick pun meminta wartawan untuk bertanya langsung pada eks Bupati Belitung Timur ini.

 VIDEO - HEBOH Makam Kuno di Indramayu Diduga Wali Allah, Didatangi Ribuan Peziarah

"Silakan tanya beliau, mustinya udah," tandas dia.

Sementara itu, Wakil Menteri BUMN, Budi Gunadi Sadikin mengatakan, BUMN membutuhkan talenta dari putra putri terbaik bangsa untuk bisa bergabung.

Hal ini ia ungkapkan setelah Ahok berkunjung ke Kementerian BUMN.

"Nah kita membutuhkan talent talent putra putri terbaik bangsa untuk bisa bergabung dengan BUMN."

"Untuk menjalankan amanah Pak Presiden yang disampaikan oleh Pak Menteri. Jadi saya rasa arahnya ke sana," ujarnya dilansir YouTube Kompas TV, Rabu.

Menurutnya Presiden Jokowi akan dengarkan aspirasi dan tahu siapa yang bisa membangun BUMN kedepannya.

Budi juga menambahkan, Jokowi meminta BUMN tak berjalan sendiri dan membangun ekosistem dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). (*)

Rizal Ramli Tolak Ahok Jadi Bos BUMN

 Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Rizal Ramli tak setuju diangkatnya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai petinggi BUMN.

Hal itu diungkapkan Rizal Ramli saat menjadi bintang tamu di acara Apa Kabar Indonesia Malam pada Sabtu (16/11/2019).

Rizal Ramli mengatakan, Ahok masih memiliki banyak kasus yang belum terselesaikan.

 Arya Sinulingga Minta Publik Tak Terpaku Kasus Masa Lalu Ahok: Lihat Sisi Profesional

"Sebetulnya sih sederhana, Ahok punya banyak kasus keuangan," ujar Rizal Ramli dikutip TribunWow.com dari Talk Show tv One pada Minggu (18/11/2019).

Lantas, Rizal Ramli membeberkan kasus-kasus yang belum ditangani tuntas oleh Ahok.

"Pembelian Rumah Sakit Sumber Waras, beli tanah Cingkareng dari DKI, kasus Trans Bus itu yang importer Tiongkok," ucapnya.

"Kasus-kasus itu menunjukkan dia tidak biasa dengan Good Goverment," tambah Rizal Ramli.

Selain itu, Rizal Ramli menilai Ahok akan menjadi biang kerok dalam keributan baru.

Ia kemudian mengungkit kembali Pemilihan Daerah DKI Jakarta pada 2016 lalu.

"Yang kedua hari ini Indonesia juga sudah banyak masalah ya kan? Inget enggak bangsa kita hampir terpecah gara-gara Ahok pemilihan Gubernur, orang berantem," katanya.

Sehingga, Rizal Ramli menyayangkan langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kok ciptakan Pak Jokowi ciptakan masalah baru gitu," tutur Rizal Ramli dilansir dari Tribunwow.com

Pria 64 tahun tersebut kemudian mengungkapkan lagi alasannya mengapa tak setuju Ahok menjadi petinggi satu di antara BUMN.

Ahok dianggap tidak memiliki pengalaman dalam perusahaan.

"Nah yang kedua dia tidak punya corporate experience (pengalaman perusahaan)  saya ledek kelas Glodog

"Maksudnya itu ga punya pengalaman corporate yang bagus padahal masih banyak anak-anak muda yang bisa punya pengalaman eksekutif yang bagus termasuk temen-temen Tionghoa," katanya.

Kemudian, Rizal Ramli tak segan menyebut Ahok hanya memiliki modal keributan.

"Itu akan memberikan nilai tambah yang lebih besar kepada Ahok yang modalnya keributan doang," ujarnya.

 Kabar dan Penampilan Terkini Veronica Tan Mantan Istri Ahok, Gagas Kegiatan Musik di Rusun

Lihat videonya sejak menit awal:

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Begini Mekanisme Penunjukan Ahok Jadi Komut Pertamina", https://money.kompas.com/read/2019/11/22/184338926/begini-mekanisme-penunjukan-ahok-jadi-komut-pertamina.
Penulis : Akhdi Martin Pratama
Editor : Bambang Priyo Jatmiko

Sumber: Kompas.com
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved