Ibukota Negara Pindah dari Jakarta, Anies Baswedan Minta Hal Ini Kepada Pemerintah Jokowi

Kehadiran Anies di Kantor Bappenas sendiri adalah untuk menghadiri rapat membahas pemindahan ibu kota.

Ibukota Negara Pindah dari Jakarta, Anies Baswedan Minta Hal Ini Kepada Pemerintah Jokowi
Tribunnews/Jeprima
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan 

TRIBUNCIREBON.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan, pemerintah pusat harus dapat memastikan ketersediaan payung hukum bagi status baru DKI Jakarta setelah ibu kota baru Indonesia ditetapkan.

"Harus dipastikan bahwa untuk peran perekonomian di Jakarta terfasilitasi di peraturannya yang baru. Karena Jakarta akan ditempatkan sebagai pusat perekonomian," ujar Anies saat dijumpai di Kantor Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2019).

Kehadiran Anies di Kantor Bappenas sendiri adalah untuk menghadiri rapat membahas pemindahan ibu kota.

Dalam rapat itu, Anies mengaku, tidak memberikan usulan apapun terkait rencana pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta.

Ia mengapresiasi rencana pemindahan ibu kota itu. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya dapat memastikan bahwa program pembangunan pemerintah pusat di Jakarta tetap terlaksana sesuai jadwal.

"Tidak ada usulan khusus. Kami mengapresiasi saja bahwa Bapak Presiden, pemerintah pusat itu terus akan melaksanakan rencana pembangunan yang sudah disepakati untuk di Jakarta," lanjut dia.

Perempuan Bercadar yang Sempat Diamankan Densus Dipulangkan: Saya Tak Terlibat Teroris

Baru Pulang Beli Sayur, Suami Dikabari Istrinya Hamil Setelah 8 Tahun Menanti, Menangis Sesenggukan

Diincar Persija, Ajax Hingga Juventus, Bocah 14 Tahun Ini Justru Pilih Tim Ini, Lihat Sosoknya

Salah satu pekerjaan rumah yang belum rampung, antara lain soal transportasi.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa memastikan, pemerintah pusat akan menyediakan payung hukum baru bagi DKI Jakarta setelah pemindahan ibu kota baru dilaksanakan.

Payung hukum baru bagi Jakarta tersebut, lanjut Suharso, dibuat bersamaan dengan payung hukum ibu kota baru.

"Ada peraturan perundangan yang melekat, yang sekarang tersedia dan tertitip di beberapa UU. Itu yang akan kami tarik menjadi undang-undang tersendiri yang disebut sebagai proses Omnibus Law," ujar Suharso.

Halaman
123
Editor: Machmud Mubarok
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved