Anggaran Bawaslu untuk Pilkada 2020 Indramayu Minim, Disebut Rawan Kecurangan

Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Kabupaten Indramayu, Nurhadi saat ditemui Tribuncirebon.com di ruangannya, Jumat (15/11/2019).

Anggaran Bawaslu untuk Pilkada 2020 Indramayu Minim, Disebut Rawan Kecurangan
Tribuncirebon.com/Handhika Rahman
Ketua Bawaslu Kabupaten Indramayu, Nurhadi, Jumat (15/11/2019). 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Handhika Rahman

TRIBUNCIREBON.COM, INDRAMAYU - Minimnya anggaran yang alokasikan Pemda untuk Bawaslu Kabupaten Indramayu untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 mendatang rawan kecurangan.

Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Kabupaten Indramayu, Nurhadi saat ditemui Tribuncirebon.com di ruangannya, Jumat (15/11/2019).

Dirinya mengatakan, dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Pemda Indramayu, Bawaslu hanya difasilitasi anggaran sebesar Rp 23.073.626.500.

"Kalau standar idealnya itu seharusnya Rp 33 miliar, standar sedangnya Rp 27 miliar, standar minimumnya Rp 25 miliar, tapi mungkin karena kemampuan Pemda hanya segitu, mau tidak mau," ujar dia.

Meski demikian, disampaikan Nurhadi, pihaknya tidak bisa berbuat banyak dengan minimnya anggaran tersebut.

Dalam hal ini, Bawaslu Kabupaten Indramayu akan memangkas anggaran untuk keperluan bimtek seminimal mungkin.

"Mengurangi volume kegiatan seminimal mungkin untuk pembina pengawas, yang tadinya 6 kali mungkin jadi 4 atau 5 kali, pembinaan sampai tingkat kecamatan atau desa mungkin sekali, nanti kita sesuaikan," ujar dia.

Padahal rangkaian kegiatan Bawaslu dalam Pilkada 2020 dinilai padat, mulai dari pengawasan saat tahap pencalonan, pengawasan penentuan DPT, pengawasan kampanye, pengawasan dana kampanye, pengawasan logistik, hingga pengawasan penghitungan suara dan rekapitulasi.

Berkurangnya jumlah pembinaan baik kepada pengawas maupun masyarakat dalam serangkaian kegiatan ini yang menjadi kekhawatiran Bawaslu Kabupaten Indramayu.

Menurut Nurhadi, kecurangan pemilu biasanya didasari dengan ketidaksiapan penyelenggara Pilkada.

Mereka mesti mendapat bimtek lebih agar pelaksaan Pilkada 2020 Kabupaten Indramayu bisa sukses terselenggara dengan jujur dan adil.

"Ya kembali lagi, karena anggarannya terbatas," ucap dia.

Penulis: Handhika Rahman
Editor: Fauzie Pradita Abbas
Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved