Puluhan PNS Kabupaten Bandung Gugat Cerai Pasangannya, Ada Juga yang Minta Izin Poligami

Para PNS diimbau untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif dan tidak mendukung ke arah-arah yang membuat keutuhan rumah tangga menjadi tidak kondu

Puluhan PNS Kabupaten Bandung Gugat Cerai Pasangannya, Ada Juga yang Minta Izin Poligami
Net
Ilustrasi Pegawai Negeri Sipil 

Laporan Wartawan Tribun, Mumu Mujahidin

TRIBUNCIREBON.COM, SOREANG - Hingga Oktober 2019 ini Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bandung mencatat ada 60 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung yang bercerai.

"Sampai periode Oktober ini yang masuk ke BKPSDM untuk gugat cerai yang dilakukan PNS itu berjumlah 60 orang. Mereka terdiri dari tenaga pendidikan, tenaga kesehatan dan tenaga teknis lainnya," tutur Kepala BKPSDM Kabupaten Bandung, Wawan Ridwan, di Soreang, Kamis (14/11/2019).

Wawan menuturkan dari jumlah 16.300 pegawai yang ada di Pemkab Bandung hanya 60 orang yang melakukan gugat cerai sampai Oktober 2019. Menurutnya, penyebab perceraian di kalangan PNS ini merupakan masalah klasik.

"Mungkin ada ketidakcocokan yang sudah sekian lama sejak terjalinnya pernikahan, ada masalah ekonomi. Kalau untuk orang ketiga mungkin saja ada tapi persentasinya tidak terlalu banyak," kata Wawan.

Selaku pemerintah, BKPSDM tentu harus memberikan pembinaan terlebih dahulu sebelum memfasilitasi dari sisi regulasi dan secara administrasi. Untuk melakukan perceraian ini para PNS harus mendapatkan izin dari atasan langsung.

"Kemudian ada proses penasehatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerahnya masing-masing (atasan). Kemudian diajukan oleh BKPSDM dan diberikan penasehatan kembali sampai semaksimal mungkin. Kami sarankan untuk mengurungkan niatnya (bercerai)," ujarnya.

Densus 88 Amankan Wanita Bercadar, Pemilik Kos Dipeluk: Doakan Saya ya Bu, Saya Dibilang Teroris

Inul Daratista Pisah Ranjang dengan Sang Suami dan Anaknya saat Tidur, Terungkap Penyebabnya

Menurutnya jumlah PNS yang bercerai banyak dilakukan oleh tenaga pendidik atau guru. Menurutnya hal itu wajar mengingat jumlah tenaga pendidik di Kabupaten Bandung saja mencapai 10 ribu pegawai.

Wawan juga menambahkan BKPSDM juga sempat menerima pengajuan poligami dari seorang PNS di Kabupaten Bandung. Namun pemerintah melalui BKPSDM menolak permohonan izin tersebut.

"Ada kasus 1 yang meminta izin untuk poligami, seorang PNS laki-laki tapi tidak tidak izinkan karena memang syarat ketentuan tidak terpenuhi," ungkapnya.

KESAKSIAN Sopir Bus Sinar Jaya Selamat dari Kecelakaan Maut: Saya Gak Ngantuk Hanya Seliwir ke Mata

Sebabkan Kecelakan Maut & Tewaskan 7 Orang, Sopir Bus: Hukuman Penjara Untuk Saya Berapa Tahun Pak?

Selain harus mendapat izin dari atasan, beberapa syarat untuk berpoligami juga harus mendapat izin dari istri. Atau istri tidak dapat memberikan keturunan serta pihak istri tidak bisa melayani suami.

Halaman
123
Editor: Machmud Mubarok
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved