Anggota Komisi V DPRD Jabar, Dukung Komisi IX DPR RI Tolak Kenaikan Tarif Iuran BPJS Kesehatan

Kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, yang mencapai 100 persen terus

Anggota Komisi V DPRD Jabar, Dukung Komisi IX DPR RI Tolak Kenaikan Tarif Iuran BPJS Kesehatan
Kolase
Ilustrasi BPJS Kesehatan 

TRIBUNCIREBON.COM, BANDUNG - Kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, yang mencapai 100 persen terus menjadi perdebatan di Komisi IX DPR RI.

//

Rapat Komisi IX dinilai sudah tidak dihargai lagi dan harus digelar rapat lagi baik dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) maupun Direktur Utama BPJS Kesehatan.

Kenaikan iuran ini membuat masyarakat miskin menjerit. Seperti yang disampaikan Wakil Ketua Komisi IX Nihayatul Wafiroh dari Fraksi PKB yang kemudian viral di media sosial.

Menyikapi hal tersebut, anggota Komisi V DPRD Jabar dari Fraksi PKB, Dadan Hidayatulloh mendukung langkah Komisi IX, yang menolak kenaikan iuran BPJS kelas III. Sebab kenaikan iuran tersebut telah mencekik rakyat miskin.

“Saya sepakat dan mendukung langkah Nihayatul Wafiroh yang menolak kenaikan iuran BPJS,” ujar Dadan Hidayatulloh, Rabu (7/11/2019).

 Kabar Gembira bagi Penggemar Liga Italia, RCTI Kembali Siarkan Serie A

Dadan menilai kebijakan pemerintah pusat menaikan iuran BPJS untuk semua kelas, sangat tidak logis. Apalagi kenaikan iuran itu dengan alasan BPJS defisit. “Kenaikan iuran sudah tidak logis dan akan menindas rakyat kecil yang saat ini sedang menjerit,” kata Dadan.

Sebagai anggota DPRD Jabar, ia akan terus menggelorakan penolakan kenaikan iuran BPJS di semua kelas.

“Ini bukti keberpihakan PKB hadir di saat jeritan masyarakat kecil yang butuh diperjuangkan oleh wakil rakyat yang duduk di legislatif yang berada di seluruh tingkatan,” ujar Dadan yang kini menjabat Wakil Ketua Fraksi PKB DPRD Jabar itu.

Menurut Dadan, pemerintah pusat sebaiknya mengkaji ulang kenaikan iuran BPJS. Terutama iuran BPJS kelas III, yang mayoritas pesertanya dari kalangan masyarakat kecil.

“Pemerintah harus melakukan kajian ulang terkait kenaikan iuran BPJS. Jangan sampai masyarakat kecil menjadi korban,” katanya.

 Bawaslu Pantau Petahana yang Maju pada Pilkada Serentak 2020

Editor: Fauzie Pradita Abbas
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved