Jokowi Mengamuk, Jengkel Tahu Cangkul Harus Impor, Berani Ucapkan Kata-kata ini dengan Nada Tinggi

TRIBUNCIREBON.COM - Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali diuji lagi kesabarannya.

Kali ini Jokowi mengamuk, meminta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk memprioritaskan barang produksi dalam negeri ketimbang barang impor.

//

Apalagi, jika memang industri dalam negeri bisa memproduksi barang tersebut, Jokowi meminta jangan sampai barang impor justru lebih diprioritaskan.

"Misalnya urusan pacul, cangkul, masa masih impor?" kata Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019, Rabu (6/11/2019).

"Apakah tidak bisa didesain industri UKM kita, kamu buat pacul tahun depan. Saya beli ini puluhan ribu cangkul," ujar Jokowi. 

Adapun Jokowi mengatakan, pacul hanya salah satu contoh barang yang bisa diproduksi dalam negeri tetapi justru diimpor.

Masih ada ribuan contoh barang lain.

"Enak banget itu negara yang di mana barang itu kita impor, padahal kita masih defisit transaksi berjalan, defisit neraca perdagangan," ucap Jokowi.

Selain itu, kata Jokowi, kadang impor dilakukan karena barangnya lebih murah ketimbang harus mengembangkan sendiri di dalam negeri.

Namun, impor yang terus-menerus akan membuat pertumbuhan lapangan kerja terhambat. Kondisi ini kemudian berujung pada terhambatnya pertumbuhan ekonomi.

Adapun Jokowi pun meminta LKPP mulai memetakan mana barang yang bisa dibeli dari dalam negeri dan mana yang harus impor.

"Kalau yang impor stabilo merah saja, enggak usah. Lha bagaimana kita masih senang impor, padahal neraca perdagangan kita defisit, tapi kita hobi impor," ucap Jokowi.

"Kebangetan banget, uangnya pemerintah lagi. Kebangetan kalau itu masih diteruskan, kebangetan," kata Jokowi dengan nada tinggi.

Minta Kurangi Ketergantungan pada Barang Impor

Presiden Joko Widodo ( Jokowi) meminta agar investasi yang masuk dapat menekan impor Indonesia.

Hal itu diutarakan Jokowi sejalan dengan peningkatan investasi di Indonesia.

Sehingga nantinya investasi akan berdampak pada pengurangan defisit transaksi berjalan (CAD).

"Harus kita pastikan peningkatan investasi terus bisa kita lakukan dalam saat yang bersamaan kita juga bisa mengurangi ketergantungan pada barang-barang impor," ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, seperti dikutip Kontan.co.id, Jakarta. Rabu (30/102019).

Selain itu investasi yang ada juga didorong untuk industrialisasi. Termasuk memberikan nilai tambah pada barang mentah yang selama ini diekspor Indonesia.

Kawasan industri di Morowali dapat dijadikan sebagai contoh pengembangan industri.

Ke depan Jokowi mendorong kawasan Tuban menjadi pusat industri petrochemical.

Adapun Jokowi juga meminta agar menterinya mengawasi investasi. Investasi yang memiliki potensi harus dikawal sehingga dapat menghilangkan hambatan.

"Betul-betul dikawal agar kita bisa segera mengejar defisit transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan," terang Jokowi.

Ia juga menegaskan kembali terkait iklim investasi.

Selain itu, Jokowi minta peringkat ease of doing business diperbaiki sehingga menarik kepercayaan investor.

Presiden Jokowi Disebut Obama-nya Indonesia

Media asal Inggris, The Guardian, menulis editorial atau pandangannya soal periode kedua Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Dalam editorial yang diunggah pada Minggu (3/11/2019) itu, The Guardian berpendapat Jokowi tak bisa diandalkan untuk membela hak-hak dasar warganya.

The Guardian memulai tulisannya soal bagaimana Jokowi menyatakan periode kedua dan terakhirnya bakal dijalani tanpa beban.

• Ibu di Indramayu Tinggalkan 2 Anak Kandungnya, Dibiarkan Kelaparan, Si Ibu Hidup dengan Pria Idaman

• Dua Orang Terseret Ombak Pantai Keusik Luhur Pangandaran, Satu Orang Berhasil Diselamatkan

Namun pertanyaannya, bagaimana kebebasan Jokowi untuk memerintah ini akan terlaksana?

"Lima tahun lalu dia dikenal secara luas sebagai Obama-nya Indonesia."

"Naiknya Jokowi dilihat sebagai langkah maju bagi negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia sekaligus negara berpenduduk muslim terbesar di dunia," bunyi editorial The Guardian.

Kemenangan Indonesia atas era otoritarian Orde Baru dinilai penting sebagai model demokrasi bagi Asia dan negara-negara muslim.

Latar belakang Jokowi yang sederhana dan bebas dari kroni Orde Baru mengantarkannya sebagai sosok yang dijagokan. Ia berhasil meraih kursi gubernur DKI Jakarta, lalu presiden.

"Seperti Obama, dia membawa harapan di tengah politik yang rusak," ujar redaksi The Guardian.

Di periode kedua, Jokowi mengusung slogan kampanye "Indonesia Maju".

Namun banyak pendukungnya melihat Indonesia justru sedang berjalan mundur.

Masalah mendesak seperti hak asasi manusia (HAM), toleransi beragama, serta kualitas demokrasi, dinilai malah menurun.

• Sule Kaget Mantan Istrinya Sudah Menikah 9 Bulan Lalu & Tak Beritahu Anak, Ini Sosok Suami Lina

Meskipun langkah Jokowi membangun infrastruktur dan kesejahteraan sosial dipuji, ada kegagalan lain yang membuat Jokowi dikritik.

Di antaranya kegagalan menjegal korupsi dan kekerasan. Kemudian memberi lahan bagi kelompok Islam garis keras alih-alih menekan mereka.

Jokowi dinilai sadar soal masalah ini sebagai penghambat kebijakan ekonominya yang dipuji.

"Wakil Presiden yang baru, Ma'ruf Amin, adalah ulama Islam konservatif yang kuat."

• Presiden Jokowi Akan Tunjuk Dewan Pengawas KPK, Basuki Tjahaja Purnama Atau Ahok Jadi Kandidat Kuat

"Ia punya sejarah intoleransi terhadap penganut agama minoritas dan kelompok LGBT," tulis The Guardian.

The Guardian kemudian membahas bagaimana Jokowi menuai kemarahan setelah menunjuk lawannya, Prabowo Subianto, sebagai menteri pertahanan.

Padahal, mantan jenderal yang juga mantan menantu Soeharto itu diduga terlibat dalam penculikan dan kekerasan terhadap aktivis 1998.

Penunjukkan Prabowo oleh Jokowi dinilai sengaja dan disadari.

Sebab pada 2016 lalu, Jokowi juga melakukan langkah yang sama saat menunjuk Wiranto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM.

Wiranto juga dituduh melakukan kejahatan HAM oleh tribunal atau pengadilan yang didukung Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

• JADWAL Pemadaman Listrik Kabupaten Indramayu Selasa 5 November 2019, Ini Daftar Wilayah & Waktunya

Iklim politik Indonesia yang selalu membutuhkan rekonsiliasi dengan lawan, kembali dipertanyakan.

The Guardian menyayangakan kecilnya porsi oposisi di parlemen yang hanya seperempat.

"Penunjukan ini membuat aktivis dan warga Indonesia ketakutan. Mereka juga khawatir soal arah kebijakan negara. Paling mendasar, warga bertanya-tanya untuk apa dilaksanakan pemilu," tulis The Guardian.

Selain itu, The Guardian juga menyoroti keputusan Jokowi mempertahankan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly.

• Ditinggal Ibunya yang Pura-pura Beli Sabun ke Warung, Refi dan Pian Harapkan Ibunya Pulang

Pasalnya, aksi unjuk rasa telah berlangsung selama beberapa pekan untuk memprotes kebakaran hutan dan RKUHP serta sejumlah undang-undang yang ditentang keras oleh sebagian warga.

Terakhir, The Guardian mengingatkan bahwa memang harapan tak ada yang sempurna. Presiden tak bisa menyenangkan semua warganya.

"Tapi kini makin jelas bahwa ia tak bisa diandalkan untuk membela hak-hak dasar warganya. Jelas juga bahwa warga tak seharusnya berharap seorang politikus bisa menjadi penyelamat," tulis mereka.

"Tekanan untuk reformasi dan oposisi yang sebenar-benarnya hanya bisa datang dari luar parlemen. Masyarakat sipil Indonesia butuh semua pertolongan yang ada."

• Perppu KPK Tak Kunjung Diterbitkan, Mahfud MD sebagai Menkopolhukam Dianggap Gagal Dorong Jokowi

Jokowi Diminta Punya Independensi dalam Tegakkan HAM di Periode Kedua

Sementara itu, Deputi Koordinator KontraS Feri Kusuma meminta agar Presiden Joko Widodo ( Jokowi) memiliki independensi, dan sikap yang tidak diintervensi kelompok partai politik, untuk selesaikan masalah pelanggaran HAM pada periode kedua pemerintahannya.

"Jokowi harus punya independensi dan sikap tidak diintervensi oleh kelompok-kelompok partai politik dan institusi negara dalam proses kemajuan dan penegakan HAM. Dia punya otoritas itu maka harus diselesaikan," kata Feri di Kantor KontraS, Senin (21/10/2019).

Kendati demikian, setelah melihat lima tahun ke belakang, atau pada masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, pihaknya ragu Jokowi akan menyelesaikan persoalan HAM.

Apalagi, dalam pidato kenegaraan pasca-dilantik Minggu (20/10/2019) kemarin, Jokowi sama sekali tak menyinggung soal HAM.

Pada tahun 2014, atau ketika mencalonkan diri sebagai Presiden, Jokowi dianggap sebagai harapan baru dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM.

Namun, hal tersebut hanya sebatas harapan bagi para korban dan keluarga korban.

"Tapi sekurang-kurang optimistis itu, presiden tetap presiden sebagai kepala negara. Itu tantangan kita untuk mendorong persoalan ini diselesaikan," kata dia.

• Ahok Diisukan Jadi Dewan Pengawas KPK di Tengah Polemik APBD DKI, Pemilihan Langsung oleh Jokowi

Feri mengatakan, Jokowi harus menyelesaikan soal pelanggaran HAM berat masa lalu, menghapus hukuman mati, menyelesaikan soal kebebasan beragama, berkeyakinan dan beribadah.

KontraS juga meminta Jokowi menyelesaikan masalah penyiksaan yang masih terjadi, utamanya dalam proses penegakkan hukum.

"Kami harap kabinet kedua Jokowi benar-benar mendengar yang disampaikan masyarakat sipil, seperti di pidato kemarin, kita tidak bisa berdiri di titik yang sama terus sehingga harus ada pembaruan dalam proses penyelesaian pelanggaran HAM, penegakan hukum, dan reformasi militer," ucap dia.