Lantik Praja IPDN di Jatinangor, Mendagri Tito Karnavian Soroti Budaya Kekerasan Masih Terjadi
Mendagri baru tersebut menyebut, ada nilai-nilai militer yang baik untuk diterapkan, namun ada pula yang harus ditinggalkan, seperti overmiliter.
lihat foto
Setelah dilantik menjadi Mendagri oleh Presiden Joko Widodo, Tito Karnavian langsung melakukan kunjungan kerja ke Papua. Mendagri Tito Karnavian mengatakan banyak permintaan pemekaran wilayah yang diajukan kepadanya.
"Pemekaran wilayah itu cukup banyak. Ada 183 yang meminta pemekaran wilayah. Anggaran kita kan terbatas maka dilakukan moratorium," ujar Tito, Rabu (30/10/2019) di komplek Istana Kepresidenan Jakarta.
Aspirasi teranyar datang saat Tito mendampingi Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja selama tiga hari di Provinsi Papua dan Papua Barat.
"Kemarin waktu kunjungan ke Papua, kita melihat aspirasi masyarakat. Diantaranya disiskusikan aspirasi pemekaran Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan Tengah," ujar Tito.
Tito sependapat dengan pemekaran wilayah di Papua, menurutnya ini akan berdampak pada percepatan pembangunan sekaligus menjaga situasi keamanan di Bumi Cenderawasih.
Dia menjamin wilayah lain tidak akan cemburu dengan keputusan pemerintah yang merestui pemekaran di Papua karena sudah diperhitungkan dengan faktor situasional dan berdasarkan data intelijen.
"Ini kan situasional. Kita kan dasarnya data intelijen. Kemudian data-data lapangan kita ada. Situasi nasional," singkat Tito.
Semantara ini, diungkap Tito, wilayah pemekaran yang sudah bulat ialah Papua Selatan dimana Gubernur Papua Lukas Enembe juga sudah menyetujui.
Dalam pembicaraan disela-sela kunjungan kerja, nantinya Papua Selatan itu meliputi Merauke, Asmat, Mappi, Boven Digoel.
husus Kabupaten Merauke, akan dimekarkan menjadi dua yaitu kota Merauke dan Kabupaten Merauke.
"Nah yang sudah bulat itu di Papua Selatan, mereka meminta dan Pak Gubernur juga menyetujui. Di Pegunungan Tengah ada aspirasi juga dari Lapago dan Mepago. Tapi kita ada keterbatasan anggaran. Maksimal hanya bisa dua, Papua Selatan yang gubernur dan bupatinya mau. Kemudian pegunungan tengah kita sinkronkan dulu," tuturnya.
Ditanya kira-kira berapa anggaran yang dibutuhkan untuk pemekaran? Tito menjawab belum tahu detailnya, dia meyakini anggarannya cukup besar.
Presiden Jokowi sendiri sudah berkomentar atas usulan pemekaran di Papua. Ketika meresmikan Jembatan Youtefa di Jayapura beberapa hari lalu, awak media sempat meminta tanggapan Jokowi.
"Pemekaran daerah Papua bagaimana pak? ," tanya awak media.
"Saya selalu mendengar aspirasi dari bawah. Aspirasi itu tadi waktu saya di Wamena sudah disampaikan kepada saya. Sehingga dari aspirasi itulah nanti akan kita tindaklanjuti. Toh yang jelas sampai hari ini kita masih moratorium untuk pemekaran. Tapi untuk aspirasi tadi segera saya tindaklanjuti," jawab Jokowi.
