Beri Waktu Seminggu, Asosiasi Pedagang Pasar Baru Indramayu Tuntut 5 Poin untuk Pemerintah Indramayu

Ratusan pedagang Pasar Baru Indramayu yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Pasar Baru (ASPARU) melakukan aksi unjuk rasa di Gedung DPRD

Beri Waktu Seminggu, Asosiasi Pedagang Pasar Baru Indramayu Tuntut 5 Poin untuk Pemerintah Indramayu
Tribuncirebon.com/Handhika Rahman
Ratusan pedagang Pasar Baru Indramayu yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Pasar Bary (ASPARU) saat melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Indramayu, Selasa (29/10/2019). 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Handhika Rahman

TRIBUNCIREBON.COM, INDRAMAYU - Ratusan pedagang Pasar Baru Indramayu yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Pasar Baru (ASPARU) melakukan aksi unjuk rasa di Gedung DPRD Kabupaten Indramayu, Selasa (29/10/2019).

Koordinator aksi, Sugeng Wahyudi mengatakan, aksi tersebut dilakukan untuk mendesak pemerintah segera menindaklanjuti terkait pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) yang dilakukan oleh toko modern Cipto Gudang Rabat.

Adapun Perda yang dilanggar adalah Perda Nomor 4 Tahun 2014 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Serta Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

"Ada 5 tuntutan dari kami para pedagang Pasar Baru Indramayu," ujar dia kepada Tribuncirebon.com di sela-sela aksi unjuk rasa.

Pertama, menuntut kepada Plt Bupati Indramayu untuk melanjutkan kebijakan Bupati sebelumnya yang on the track dalam menindaklanjuti eksekusi Cipto Gudang Rabat.

Ratusan pedagang Pasar Baru Indramayu yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Pasar Bary (ASPARU) saat melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Indramayu, Selasa (29/10/2019).
Ratusan pedagang Pasar Baru Indramayu yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Pasar Bary (ASPARU) saat melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Indramayu, Selasa (29/10/2019). (Tribuncirebon.com/Handhika Rahman)

Kedua, demi menjaga marwah pemerintah daerah, Plt Bupati harus tegas melakukan eksekusi Cipto Gudang Rabat karena sudah tidak punya siup dan telah melanggar Perda Zonasi Jarak.

Ketiga, meminta Plt Bupati untuk mendesak kepala Bidang Satpol PP dan Kepala Dinas Satpol PP untuk mundur dari jabatannya karena telah menjadi obstruction atau halangan dalam mengeksekusi kasus Cipto Gudang Rabat dan diskriminatif dalam menegakkan Perda.

Ratusan pedagang Pasar Baru Indramayu yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Pasar Bary (ASPARU) saat melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Indramayu, Selasa (29/10/2019).
Ratusan pedagang Pasar Baru Indramayu yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Pasar Bary (ASPARU) saat melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Indramayu, Selasa (29/10/2019). (Tribuncirebon.com/Handhika Rahman)

Keempat, pemerintah daerah Plt Bupati harus berjuang dengan sungguh-sungguh mempertahankan keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Indramayu yang mencabut SIUP Cipto Gudang Rabat di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.

Kelima, menuntut dewan untuk mengawasi eksekutif pemerintah daerah secara maksimal dan kemastikan bahwa Plt Bupati akan mengeksekusi Cipto Gudang Rabat dan mengawal Plt Bupati mempertahankan kebijakan mencabut SIUP pada sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.

Tak Ada Ketegasan dari Pemda Soal Cipto Gudang Rabat, Ratusan Pedagang Pasar Indramayu Cari Keadilan

DPMPTSP Cabut SIUP Cipto Gudang Rabat: Silakan Buka Usaha, Tapi Regulasi Harus Ditempuh

Ini Alasan Cipto Gudang Rabat Masih Beroperasi Kata Dinas Perizinan, Masalah Sudah Masuk Pengadilan

"Kami memberi waktu selama satu minggu, jika tidak ditanggapi kami akan melakukan aksi yang jauh lebih besar," ujar dia. (*)

Penulis: Handhika Rahman
Editor: Muhamad Nandri Prilatama
Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved