Breaking News:

Pemkab Cirebon Imbau‎ Kepada Warga Untuk Tidak Memasung Anggota Keluarganya yang Alami Gangguan Jiwa

Pemkab Cirebon Imbau‎ Kepada Warga Untuk Tidak Memasung Anggota Keluarganya yang Alami Gangguan Jiwa

Penulis: Hakim Baihaqi | Editor: Mutiara Suci Erlanti
Tribun Jabar/Seli Andina Miranti
Ilustrasi Dipasung 

Laporan wartawan Tribun Jabar, Hakim Baihaqi

TRIBUNCIREBON.COM, CIREBON - ‎Pemerintah Kabupaten Cirebon mengimbau, kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Cirebon yang memiliki anggota keluarga mengalami gangguan jiwa untuk tidak memasung mereka.

‎Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Enny Suhaeni, mengatakan, orang yang mengalami gangguan jiwa, tetapi dipasung, hanya akan memperparah kondisi.

"Mereka akan lebih tersiksa kalau dipasung dan dikhawatirkan menimbulkan penyakit-penyakit baru," kata Enny di Jalan Tuparev, Kabupaten Cirebon, Senin (21/10/2019).

INILAH 7 Sosok Yang Dipanggil Jokowi & Disebut Bakal Jadi Menteri, Dari Bos Gojek Hingga Wishnutama

Pemkab Cirebon Bentuk Tim Penanggulangan Kesehatan Jiwa Masyarakat, Ini Tujuannya

Enny mengatakan, bila ada masyarakat yang masih dipasung, untuk segera melaporkan kepada pemerintah dan akan segera mendapatkan perawatan.

Pemerintah Kabupaten Cirebon, membentuk tim Penanggulangan Kesehatan Jiwa Masyarakat (PKJM), untuk mendukung program Jawa Barat bebas pasung 2019 dan penanggulangan orang dalam gangguan jiwa (ODGJ).

Diketahui tim PKJM tersebut diketuai langsung oleh sekretaris daerah dan melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD), pemerintah kecamatan, dan dinas kesehatan.

Nantinya tim tersebut akan menulusuri ke seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Cirebon, untuk mengetahui keberadaan masyarakat yang mengalami gangguan jiwa.

Beberapa Gejala Awal Mengalami Gangguan Jiwa Menurut Dinkes Kabupaten Cirebon

Masyarakat yang mengalami gangguan jiwa di Kabupaten Cirebon bisa mendapatkan pelayanan di setiap puskesmas, RSUD Arjawinangun, RSUD, dan rumah sakit swasta Mitra Plumbon.

Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Rahmat Sutrisno, mengatakan, program yang digagas oleh dinkes berdasarkan undang-undang

Tujuannya untuk menjamin setiap warganya untuk mendapat hak dasar, salah satunya tentang kesehatan.

"Negara menjamin warganya secara lahir batin untuk dilayani hak dasar kesehatannya, jika pelayanan itu belum optimal dan jaminan hak kesehatan belum terwujud bisa menyebabkan ketidakseimbangan di masyarakat," katanya.

Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved