Pemda Majalengka Ubah 7 Susunan Organisasi Tata Kerja, Berikut Ini SOTK Yang Diubahnya

Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka melakukan perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), Senin

Pemda Majalengka Ubah 7 Susunan Organisasi Tata Kerja, Berikut Ini SOTK Yang Diubahnya
Tribuncirebon.com/Eki Yulianto
Situasi rapat Paripurna dalam perubahan SOTK, Senin (14/10/2019) 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto

TRIBUNCIREBON, MAJALENGKA - Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka melakukan perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), Senin (14/10/2019).

Bertempat di Gedung DPRD Majalengka tepatnya di ruang Bhineka Yudha Sawala DPRD, perubahan SOTK itu dihadiri 40 anggota DPRD Kabupaten Majalengka, Sekretaris Daerah, para Kepala OPD dan Camat.

Bupati Majalengka, Karna Sobahi mengatakan perubahan SOTK ini sebagai nomenklatur serta susunan organisasi yang ada belum sepenuhnya mengacu pada peraturan.

Peraturan itu, yakni teknis tentang nomenklatur dan unit kerja yang dikeluarkan oleh masing-masing yang membidangi urusan pemerintahan.

"Pengajuan Raperda tentang perubahan atas Perda No 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka ini setelah dilakukan evaluasi menyangkut efektivitas kinerja pada SOTK yang ada saat ini," ujar Karna Sobahi, Senin (14/10/2019).

Karna melanjutkan, perubahan ini bertujuan untuk mewujudkan organisasi pemerintah yang tepat fungsi, ukuran dan sinergis secara berkelanjutan.

Selain itu, mewujudkan kelembagaan yang efektif dengan adanya keselarasan nomenklatur perangkat daerah dengan regulasinya.

"Sehingga, ada sinergitas antara program dengan kegiatan yang ada di tingkat Provinsi maupun pusat," ucap dia.

Ada beberapa lembaga yang diubah dan disesuaikan, masing-masing yaitu Dinas Bina Marga dan Cipta Karya (BMCK) diubah menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Perumahan Pemukiman dan Sumber Daya Air diubah menjadi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (untuk sub urusan sumber daya airnya merupakan bagian dari urusan pekerjaan umum dan penataan ruang).

Selanjutnya, Dinas Tenaga kerja dan Perindustrian (Disnakerin) diubah menjadi Dinas Ketenagakerjaan Koperasi dan UKM, Dinas Pangan dan Pertanian dan Perikanan diubah menjadi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan Perikanan, dan Satpol PP diubah menjadi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

"Ada juga Badan Keuangan dan Aset Daerah diubah menjadi Badan Pendapatan Daerah, dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik diubah menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik," kata Bupati.

Peringati Kesaktian Pancasila, Bupati Majalengka Bicara Komitmen Nilai Leluhur Pancasila

Belasan Pelajar Majalengka Diamankan Saat Unjuk Rasa, Bupati Karna Sobahi Beri Tanggapan Begini

Pemkab Majalengka Terus Benahi Sektor Bidang Kesehatan, Khususnya Sarana & Prasarana RSUD

Bupati menyampaikan, selain beberapa lembaga daerah tersebut terdapat juga beberaoat perangkat daerah yang hanya mengalami perubahan nomenklatur.

Perubahan itu, kata dia, disesuaikan dengan penilaian beban kerja.

"Diharapkan dengan adanya perubahan SOTK ini dapat meningkatkan hubungan yang harmonis dengan seluruh mitra kerja para pemangku kebijakan baik legislatif dan pemerintahan pust serta pemerintahan provinsi," ujarnya. (*)

Penulis: Eki Yulianto
Editor: Muhamad Nandri Prilatama
Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved