HEADLINE Koran Tribun Jabar Edisi 3 Oktober 2019: Banyak PNS Tak Tahu Kerjanya

Sekitar 20 persen PNS di Jawa Barat ternyata tidak mengetahui apa yang harus mereka kerjakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya saat. . .

HEADLINE Koran Tribun Jabar Edisi 3 Oktober 2019: Banyak PNS Tak Tahu Kerjanya
Tribun Jabar/M Syarif Abdussalam
Gubernur Jabar Ridwan Kamil melayani pertanyaan wartawan di Gedung Negara Pakuan Bandung, Senin (12/8). 

TRIBUNCIREBON.COM - Sekitar 20 persen PNS di Jawa Barat ternyata tidak mengetahui apa yang harus mereka kerjakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya saat datang ke kantor.

Hal ini terungkap dari survei Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) RI terhadap para PNS di pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, di Jabar.

"Dari survei itu, rata-rata pegawai di Jabar, tidak hanya Pemprov tapi juga kabupaten/kota, tidak bisa menjawab apa yang mereka kerjakan. Tidak bisa menghubungkan tugas fungsi yang ada di SK (surat keputusan) dengan apa yang dikerjakan. Jadi, tidak nyambung," kata Didid Noordiatmoko, Sekretaris Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, pada Kementerian PANRB RI, di sela Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) dan Reformasi Birokrasi di Provinsi Jabar, di Gedung Sate, Rabu (2/10).

Hasil survei yang mereka lakukan tahun lalu itu, ujarnya, harus menjadi koreksi para atasan tiap pegawai.

"Ini agak berbahaya. Bukan salah mereka. Kalau itu ada di staf paling bawah, tentu ini kewajiban atasan. Atasan harus me-review, melakukan supervisi, mengingatkan, apa yang harus mereka kerjakan, bukan apa yang mereka ingin kerjakan," katanya.

Didid berharap evaluasi tahun ini memberikan hasil terbaik, setelah selama setahun pemerintah di Jabar berbenah diri.

Tahun lalu, katanya, pihaknya sudah memberikan sejumlah rekomendasi untuk mengatasi hal tersebut.

"Rekomendasinya agar secara berkala, atasan mengadakan refreshing. Bukan outbound, tapi rapat berkala, review capaian anak buah, ingatkan bahwa ada yang tidak cocok di tugasnya, kemudian dikembalikan ke tugasnya. Dan ini harus dilakukan berjenjang oleh setiap atasan langsung, dilakukan banyak atasan sehingga masif perbaikannya," katanya.

Di tingkat nasional, kata Didid, angka PNS yang tidak mengerti pekerjaan sesuai tugasnya ini berada di angka lebih dari 20 persen.

Walaupun angka di Jabar lebih rendah dari nasional, katanya, ini bukanlah sesuatu yang sudah bisa dibanggakan.

"Dua puluh persen PNS se-Jabar ini ada berapa juta orang. Banyak. Memang kami survei random. Tidak semua, tapi 20 persen angkanya terlalu banyak. Mudah-mudahan setahun ini ada perbaikan," katanya.

Didid mengatakan, pihaknya menargetkan tahun ini angka PNS yang tidak mengerti pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsinya sudah di bawah angka 10 persen. Idealnya, katanya, angka tersebut berada di bawah 5 persen.

Program e-RK

Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, mengatakan, untuk menurunkan angka rata-rata 20 persen PNS di Jabar yang tidak mampu bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing itu, Pemprov bersama 27 kabupaten dan kota di Jabar akan menerapkan sistem evaluasi melalui Elektronik Remunerasi Kinerja (e-RK).

"Itu (e-RK) adalah aplikasi yang harus diisi oleh PNS setiap hari kerja. Apa yang diisi adalah apa yang dikerjakan, nyambung atau tidak dengan tupoksinya, kemudian memberikan bukti lampiran. Orang malas tidak bisa mengisi karena tidak tahu yang dideskripsikan," kata Ridwan Kamil.

Editor: Fauzie Pradita Abbas
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved