Ratusan Buruh Jabar Tolak Kenaikan Tarif Iuran BPJS Kesehatan, Tuntut Gubernur Tak Terapkan UMP

Gubernur harusnya membuat peraturan gubernur dalam bidang ketenagakerjaan dengan menempuh mekanisme yang benar

Ratusan Buruh Jabar Tolak Kenaikan Tarif Iuran BPJS Kesehatan, Tuntut Gubernur Tak Terapkan UMP
Tribun Jabar/M Syarif Abdussalam
Ratusan buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Jabar berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Rabu (2/10). Mereka menuntut sejumlah hal, di antaranya menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan relokasi industri dari kawasan Sungai Citarum ke tempat lain. 

Laporan Wartawan Tribun,  M Syarif Abdussalam

TRIBUNCIREBON.COM, BANDUNG - Ratusan buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Jabar berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Rabu (2/10). Mereka menuntut sejumlah hal, di antaranya menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan relokasi industri dari kawasan Sungai Citarum ke tempat lain.

Dalam orasinya, mereka menuntut pemerintah melakukan reformasi tentang upah minimum yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan pekerja atau buruh di Jawa Barat.

Gubernur Jawa Barat, katanya, harus berani memangkas disparitas Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Barat dengan cara mendongkrak kenaikan UMK yang masih rendah.

Suami Perkosa Anak Tiri, Istri Marah Besar, tapi Malah Usir Anak Kandungnya karena Dianggap Pelakor

Sering Dibilang Mirip Cewek, Abash Akhirnya Mau Buka Baju & Pamer Tubuh Usai Dibujuk Lucinta Luna

Gubernur pun dituntut tidak menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) karena tumpeng tindih dengan UMK yang sudah ada di setiap kabupaten kota.

"Gubernur dan instansi terkait dalam bidang ketenagakerjaan harus mengantisipasi dan mencari solusi terhadap dampak program Citarum Harum karena akan memunculkan perselisihan hubungan industrial antara pengusaha dengan tenaga kerja dalam hal perusahaan tutup atau relokasi karena tidak bisa mengelola limbah secara baik," kata Koordinator Aliansi Buruh Jabar dalam kesempatan tersebut.

Seharusnya, katanya, pemerintah bisa memfasilitasi industri di sekitar Citarum, terutama dalam hal penanganan limbah. Bukan tidak mungkin, katanya, industri tetap di sekitar Citarum dan sungai akan tetap bersih. Sekitar 250 industri di sekitar Citarum, katanya, kini tengah terganggu dengan wacana penutupan tersebut.

Seorang Ibu Diusir dari Acara Pernikahan Anak Kandungnya Sendiri, Menantu Tak Mau Bertemu Mertuanya

Ajat mengatakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kondusifitas ketenagakerjaan di Jawa Barat khususnya untuk melindungi tenaga kerja di Jawa Barat, Gubernur harusnya membuat peraturan gubernur dalam bidang ketenagakerjaan dengan menempuh mekanisme yang benar dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait. Jangan sampai, katanya, hanya meneruskan peraturan dari pusat.

"Aliansi Buruh Jabar tetap konsisten untuk menolak rencana Pemerintah Pusat yang akan melakukan revisi terhadap UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan," katanya.

Aliansi Buruh Jabar, katanya, mendesak kepada pemerintah pusat untuk mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Mereka pun menolak dengan tegas kenaikan iuran BPJS Kesehatan.

Halaman
12
Editor: Machmud Mubarok
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved