Jurnalis Ciayumajakuning Protes RUU KUHP, Begini Tanggapan dan Janji Wali Kota Cirebon

Aliansi Jurnalis Ciayumajakuning pun mengecam tindakan aparat kepolisian yang tidak paham terhadap UU pers

Jurnalis Ciayumajakuning Protes RUU KUHP, Begini Tanggapan dan Janji Wali Kota Cirebon
TribunCirebon.com/Hakim Baihaqi
Para jurnalis Ciayumajakuning berdemo di depan Balai Kota Cirebon, Kamis (26/9/2019). 

Laporan Wartawan TribunCirebon.com, Hakim Baihaqi

‎TRIBUNCIREBON.COM - ‎Aliansi ‎Jurnalis Cirebon Indramayu Majalengka Kuningan (Ciayumajakuning), melakukan aksi protes terkait RUU KUHP yang dianggap menjadi pasal karet, salah satunya mengancam kebebasan jurnalis.‎

Massa yang tergabung dalam sejumlah media cetak, televisi, radio, online ini, bergerak dari Pendopo Bupati Cirebon, Jalan Kartini, menuju Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon, Jalan Siliwangi, Kamis (26/9/2019).

Di tengah aksi, Wali Kota Cirebon, Nashudin Aziz, Kapolres Cirebon Kota, Roland Ronaldy, beserta anggota DPRD‎ Kota Cirebon, menghampiri massa dan melakukan audiensi kecil.

Nashudin Aziz mengatakan, ia prihatin dengan adanya RUUKHUP yang menyebabkan adanya protes massa di beberapa daerah, tidak terkecuali di Kabupaten Cirebon.

"Kami akan menindaklanjuti keinginan tersebut untuk menjamin kebebasan pers," kata Aziz di sela aksi.‎

Najwa Shihab Tantang Ketua DPR RI Berdebat dengan Mahasiswa di Acara Mata Najwa, Beri Sindiran Pedas

‎Setelah itu, unsur forkompida Kota Cirebon pun menandatangani petisi penolakan dan berjanji akan menyampaikan penolakan tersebut ke pemerintah pusat.

‎Koordinator aksi, Faizal Nurathman, dalam rancangan pasal tersebut dianggap mengarahkan pers atau publik pada praktik otoritarian, seperti yang terjadi masa orde baru atau kepemimpinan Presiden Soehar‎to.

‎"Secara tidak langsung, dianggap menggeneralisasi pendapat kritis masyarakat, termasuk kritik pers sebagai penghinaan dan ancaman kepada penguasa," kata Faizal di sela aksi.

Kalahkan Unggulan Tuan Rumah, Gregoria Mariska Tunjung Tembus ke Perempat Final Korea Open 2019

Meskipun RUU KUHP tersebut telah ditunda oleh Presiden Joko Widodo dan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR) Republik Indonesia, masih ada keresahan, lantaran ditunda bukan dibatalkan.‎

Faizal mengatakan, Aliansi Jurnalis Ciayumajakuning secara tegas mendesak untuk menolak dan membatalkan pasal-pasal yang dianggap bertentangan dengan kebebasan pers.

"Keberadaan RUU KUHP Undang-undang Pers nomor 40 tahun 1999 sebagai pedoman jurnalis pun, praktiknya kerap diabaikan," katanya.

Selain itu, Aliansi Jurnalis Ciayumajakuning pun mengecam tindakan aparat kepolisian yang tidak paham terhadap UU pers, di mana sampai saat ini banyak jurnalis mengalami kekerasan ketikan melakukan peliputan peristiwa.‎


‎Faizal mengatakan, salah satu bukti nyata yang baru saja terjadi, yakni tiga orang jurnalis di Sulawesi Selatan (Sulsel) Jalan Urip Sumoharjo Makassar, Selasa (24/9/2019), mengalami kekerasan oleh aparat kepolisian.

‎"Apalagi, jika RUU KUHP disahkan menjadi Undang-Undang, dapat menjadi legitimasi berbagai tindakan serupa," katanya.‎

Menyikapi hal itu, kata Faizal, pihaknya menuntut dan mendesak agar‎ Presiden dan DPR RI tidak hanya menunda melainkan juga membatalkan RUU KUHP yang mengancam kebebasan Pers.

‎Kemudian kembali tegakan UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, serta hentikan‎ dan adili para pelaku tindak kekerasan terhadap jurnalis.

"Ini berpotensi menjadi kemunduran demokrasi di Tanah Air. Sebab, kemerdekaan pers adalah syarat mutlak demokrasi dapat ditegakan, dan harus dijamin dalam undang-undang," katanya. (*)

Penulis: Hakim Baihaqi
Editor: Machmud Mubarok
Sumber: Tribun Cirebon
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved