Unjuk Rasa Mahasiswa di Bandung Ricuh, Polda Jabar Ungkap Diduga Ada Kelompok Provokatif Kericuhan

Unjuk Rasa Mahasiswa di Bandung Ricuh, Polda Jabar Ungkap Diduga Ada Kelompok Provokatif Kericuhan

Unjuk Rasa Mahasiswa di Bandung Ricuh, Polda Jabar Ungkap Diduga Ada Kelompok Provokatif Kericuhan
Tribun Jabar/Gani Kurniawan
Aksi mahasiswa berujung ricuh dengan polisi saat berusaha masuk Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat di Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (23/9/2019). Ribuan mahasiswa dari puluhan kampus di Jawa Barat itu berunjukrasa menolak pengesahan UU KPK dan KUHP oleh DPR. 

Massa berlarian ke arah Gedung Sate, Gasibu dan arah Jalan Trunojoyo atau Ariajipang.

Polisi pun langsung melakukan barikade di dua arah, untuk mengahalau massa tidak kembali ke area titik demo.

Polisi Terluka

eorang anggota Polisi yang bertugas mengamankan aksi unjuk rasa menentang Revisi UU KPK, UU KUHP, UU PKS, dan UU Pertanahan, Senin (23/9/2019) diwarnai kerusuhan.

Dalam aksi unjuk rasa itu, dilaporkan seorang anggota polisi terluka, diduga di bagian kepala.

Hal tersebut seperti terlihat pada dua foto yang didapat tribunjabar.id.

Sejumlah polisi terluka saat amankan unjuk rasa mahasiswa di Bandung
Sejumlah polisi terluka saat amankan unjuk rasa mahasiswa di Bandung (Humas Polda Jabar)

Meski begitu, belum ada kabar lanjutan mengenai terlukanya anggota polisi yang ikut mengamankan aksi unjuk rasa mahasiswa tersebut.

Sebelumnya, ribuan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Bandung Raya melakukan longmarch dan aksi unjuk rasa menentang Revisi UU KPK, UU KUHP, UU PKS, dan UU Pertanahan, Senin (23/9/2019).

Mereka awalnya melakukan longmarch dari Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat ke Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat pukul 12.00. Sesampainya di gedung dewan, mereka kembali berorasi.

Para mahasiswa ini melakukan aksinya memakai jas almamater masing-masing perguruan tingginya. Mereka di antaranya berasal dari Unisba, UIN Bandung, Telkom University, Unpas, dan Unjani. Dalam aksinya, mereka membawa sejumlah poster bertuliskan "Demokrasi Mati Suri", "Selamatkan KPK", "Save KPK" dan poster penolakan lainnya.

Presiden Mahasiswa Telkom University, Yusuf Syahputra Gani, mengatakan dalam aksi ini mahasiswa mengajukan beberapa tuntutan. Di antaranya, menolak semua rancangan undang-undang yang merugikan masyarakat yang tengah digodok pemerintah.

Seorang anggota polisi yang ikut mengamankan aksi unjuk rasa menentang Revisi UU KPK, UU KUHP, UU PKS, dan UU Pertanahan terluka, Senin (23/9/2019).
Seorang anggota polisi yang ikut mengamankan aksi unjuk rasa menentang Revisi UU KPK, UU KUHP, UU PKS, dan UU Pertanahan terluka, Senin (23/9/2019). (Istimewa)

"Kami menolak RUU KPK, RUU KUHP, RUU PAS (pemasyarakatan), dan RUU Pertanahan. Kami meminta audiensi dengan Ketua DPRD Jabar," ujar Yusuf dalam kesempatan tersebut.

Presiden Mahasiswa Teknik Universitas Pasundan, Fauzan Rizky Bayu Pratama, mengatakan mahasiswa ingin menyuarakan aspirasi masyarakat Jabar. Walaupun berbeda-beda kampus, semua mahasiswa melebur jadi satu untuk tujuan yang sama, menolak RUU KPK, RUU KUHP dan RUU PAS, dan RUU Pertanahan.

"Kami di sini satu perjuangan. Tujuan kami sama satu. Hari ini kami sampaikan pada DPRD Jabar mahasiswa Jabar mengugat dan hadir untuk menolak RUU KPK, RUU KUHP," kata Fauzan dalam orasinya.

Fauzan mengaku bangga karena dalam aksi tersebut ada sekitar 1.500 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta yang bersatu, merapatkan barisan menolak empat RUU bermasalah.

"Kami mahasiswa Bandung Raya, mahasiswa Jawa Barat hadir di sini hanya ingin menyuarakan aspirasi yang sudah lama terbungkam dan tidak pernah didengar oleh pejabat," kata dia.

Dalam aksi tersebut, teriakan "revolusi" terus dikumandangkan. Aparat kepolisian pun melakukan pengamanan dan pengaturan lalu lintas selama aksi berlangsung. 

Editor: Mutiara Suci Erlanti
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved