SBY Perintahkan Semua Kader Demokrat untuk Dukung Pemerintahan Jokowi-Maruf Amin, Sinyal Bergabung?

TRIBUNCIREBON.COM - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan kepada seluruh kadernya untuk mendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin lima tahun ke depan.

Demikian diungkapkan SBY ketika memberikan pembekalan anggota legislatif periode 2019-2024 di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (10/9/2019).

"Etika politik Partai Demokrat adalah memastikan pemerintahan yang sudah terpilih dengan demokratis ini kami dukung penuh sampai selesai lima tahun, karena kompetisi sudah berakhir dan itulah DNA Partai Demokrat," tutur Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan.

SBY, lanjut Hinca, juga menyatakan, Partai Demokrat akan mendukung pemerintah dalam memajukan Tanah Air. Meski demikian, apabila dalam perjalanan ada kebijakan yang dinilai kurang baik, Partai Demokrat akan tetap memberikan kritik membangun.

"Etika politik kami begitu, yang sudah baik terus kami dukung. Tapi kalau ada yang kurang baik, ya kami harus kritisi supaya baik," ujar dia.

Ketika ditanya apakah Partai Demokrat akan tetap menjadi partai tengah atau menjadi partai oposisi, Hinca menekankan, partainya akan menjadi partai penyeimbang.

"Kalau sikap partai itu kan dari dulu kami ini partai penyeimbang, dukungan kepada pemerintah yang ada ini adalah dukungan, agar pemerintahan ini baik ke depan. Kalau dia baik, kan semua kami baik," lanjut dia.

Sementara, soal acara pembekalan anggota legislatif terpilihnya sendiri, Hinca mengatakan, lancar dan komprehensif.

Ia yakin arahan SBY akan ditaati oleh seluruh kadernya yang berada di parlemen.

"Hari ini, acara pembekalan yang sangat komprehensif dan mereka siap untuk menjalankan itu semua," ujar Hinca.

Loyalis SBY ingin Demokrat gabung Jokowi

Ketua DPP PDI-P Andreas Hugo Pareira menilai sudah terlambat jika ada keinginan Partai Demokrat untuk bergabung dengan koalisi pendukung pasangan Joko Widodo atau Jokowi - Maruf Amin.

Adapun KPU sudah mengumumkan pemenang pemilu legislatif dan Pilpres 2019.

Dan pelantikan presiden tinggal menunggu 20 Oktober.

Menurut Andreas yang anggota DPR RI, seharusnya Partai Demorkat gabung sebelum Pemilihan Presiden ( Pilrpes 2019 ) pada 17 April 2019 lalu. Bukan sekarang.

"Seharusnya ini sudah dilakukan sebelum pilpres. Sudah sangat terlambat apabila baru sekarang diekspresikan," ujar Andreas, Anggota Komisi I DPR RI.

Namun pernyataan ini juga bisa diartikan, partai yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) ini ingin mendukung pemerintahan Jokowi - Maruf Amin.

Andreas Pareira menduga, keinginan Demokrat mendukung Jokowi - Maruf Amin karena berharap akan ada power sharing dalam kabinet nanti.

Dia yakin Jokowi akan jeli dalam menilai banyaknya dukungan yang mengalir terus setelah dinyatakan KPU sebagai pemenang Pilpres 2019.

"Soal ini tentu presiden Jokowi akan lebih jeli melihat kemungkinan-kemungkinan dukungan yang mengalir pascakemenangan dan mengelola dukuangan-dukungan tersebut sehingga pemerintahan lima tahun kedepan tetap efektif.”

Belakangan, Partai Demokrat mulai terbuka menunjukkan sikap politik untuk mendukung pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi - Maruf Amin yang akan berkausa 2019-2024.

Hal ini dikemukakan loyalis SBY sekaligus Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean.

"Ya itu sikap resmi dan opsi terdepan. Tapi semua kembali ke Pak Jokowi," kata Ferdinand Hutahaean, awal pekan ini.

"Kapan? Sikap itu sudah resmi diputuskan pasca-40 hari berkabung Partai Demokrat meski tak diumumkan secara resmi, karena menunggu disampaikan secara formal pada saat yang tepat," ucapnya.

Hari berkabung dimaksud berpijak pada wafatnya Kristiani Herawati atau Ani Yudhoyono, 1 Juni lalu.

Menurut Ferdinand Hutahaean, Partai Demokrat masih menjalin komunikasi intens dengan partai-partai dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) dan Jokowi.

Ia mengatakan, Partai Demokrat siap membantu pemerintah jika Presiden terpilih Joko Widodo mengajak bergabung.

"Saya tegaskan kembali bahwa semua ini nanti kita kembalikan kepada Pak Jokowi sebagai pemegang hak konstitusionalnya," ucap Ferdinand.

 "Kami percaya dan yakin bahwa Pak Jokowi mampu menyusun dan merumuskan siapa-siapa yang akan Beliau ajak dalam pemerintahannya nanti," ujar Ferdinand Hutahaean.

Adapun Ferdinand Hutahaean menambahkan, sikap resmi Partai Demokrat yang mendukung pemerintahan Jokowi - Maruf Amin nantinya akan disampaikan secara resmi oleh Ketua Umum, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Terpisah, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menilai rencana Partai Demokrat bergabung dalam koalisi Jokowi - Maruf, dapat memperkuat posisi di parlemen.

"Tentu koalisi bisa di parlemen, bisa dibanyak tempat," kata Airlangga di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Airlangga menilai, dukungan partai politik ke pemerintah, tidak harus berada di dalam jajaran kabinet tetapi bisa melalui parlemen.

"Partai politik kan kursinya di parlemen, jadi tentu akan memperkuat koalisi di parlemen," ucap Airlangga yang menjabat sebagai Menteri Perindustrian.

Airlangga melihat kuatnya dukungan dari parlemen ke pemerintah, tentunya dapat membantu dalam membuat perundang-undangan dan persetujuan anggaran. "Kebijakan pemerintah kan ada yang membutuhkan persetujuan parlemen, dengan semakin besar koalisi tentu akan memperkuat posisi pemerintah," kata Airlangga.

Sementara PDI-P memberikan dukungan sepenuhnya terhadap keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membentuk dua kementerian baru, yaitu ekonomi kreatif dan investasi.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P, Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Rabu (14/8).

“Apa yang diputuskan Presiden Jokowi sejalan dengan hasil keputusan Kongres V Partai, khususnya terkait dengan desain Dewan Pimpinan Partai dan desain kabinet yang senapas, saat Struktur Partai juga memasukkan Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital, dan Ketua Bidang Industri dan investasi," ujar Hasto.

Adapun PDI-P juga memberikan landasan ideologis atas tugas kementerian tersebut, termasuk politik investasi guna memerkuat kedaulatan Indonesia di bidang ekonomi.

Dia menjelaskan, ekonomi kreatif dan digital dengan pelaku ekonomi sebagian besar diisi oleh kalangan usia muda produktif, mendapat perhatian luas dari Partai.

Hal ini berangkat dari realitas bagaimana PDI-P menerima dukungan signifikan dari pemilih muda.

“PDI-P tercatat sebagai Partai dengan jumlah kepala daerah dan anggota legislatif terbesar yang diisi anak muda. Dengan ruang kepemimpinan muda yang lahir melalui proses rekrutmen dan pendidikan kader tersebut, maka Partai menyatakan kesiapannya untuk jemput bola atas kebijakan Pemerintah yang pro terhadap kaum muda Indonesia untuk berkreasi,” kata Hasto.

PDI-P juga memersiapkan anak muda untuk aktif secara luas di dunia politik, di lapangan ekonomi, maupun mengekspresikan seluruh energi kreatifnya di bidang kebudayaan.

"Guna memberikan dukungan terhadap kebijakan Presiden tersebut, PDI-P berpandangan pentingnya dibangun inbond logistic melalui penguatan infrastruktur digital secara terintegrasi, penguatan manajemen, pemasaran, dan kemampuan produksi dengan menerapkan teknologi proses yang paling tepat yang berpijak pada daya inovasi para pemuda Indonesia,” ujar Hasto. 

Adapun Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang mengatakan komposisi menteri merupakan hak preogatif presiden. Partai-partai pengusung sebaiknya tidak mengklaim posisi menteri tertentu. Parpol pendukung menurutnya hanya bisa mengusulkan nama-nama calon menteri yang dinilai layak mengisi kabinet Jokowi-Ma'ruf.

"Jadi bahwa kalau ada keinginan ya usulkan saja, contoh kayak PDI-P usulkan lebih dari yang lain ya sah-sah saja, engga ada masalah. Kan tergantung presidennya, ya kan," ujar Oesman Saptadi Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. (*)