Papua Memanas, 1 Anggota TNI Tewas, Sepanjang 2019 Sudah Ada 9 TNI/Polri Gugur di Papua
Aksi demo warga Papua menyikapi peristiwa di Surabaya kembali berlangsung di Papua. Kali ini di Kabupaten Deiyai, Rabu
lihat foto
“Sehingga persoalan yang kita ketahui nantinya akan diselesaikan dari sudut pandang Papua,” ujar Panglima.
Yang jelas, semua persoalan akan diselesaikan secara menyeluruh dan dari perspektif Papua.
“Apabila kami mengetahui permasalahannya kami tidak akan salah mengambil keputusan,” tandas Panglima.
Menurut Panglima, tawaran itu disambut positif.
“Tanggapan mereka positif untuk membuka dialog, kami siap bantu mereka, entah itu tenaga kesehatan tenaga pertanian, guru, semua kami bantu,” ujarnya.
Sementara itu Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, penambahan pasukan ke Kabupaten Nduga masih terus dilakukan, karena situasinya belum kondusif.
“Ada penambahan pasukan di Nduga untuk menyikapi peristiwa pembantaian 34 karyawan Istaka Karya yang sedang membangun jalan dan jembatan disana. Sebelumnya sudah ada peristiwa-peristiwa kekerasan tapi kita tak tambah pasukan, tapi kejadian 34 ini menghentakan kita semua, sehingga menambah pasukan untuk mengamankan daerah itu, sambil juga kami lakukan penegakan hukum,” ujar Kapolri.
Bila ada permintaan penarikan pasukan, sangat tak televan dengan kondisi yang terjadi di Nduga.
“Kalau ada penarikan pasukan, pertanyaannya adalah apakah ada yang bisa menjamin bahwa situasinya akan betul-betul aman, kemudian Egianus Kogoya cs tidak melakukan kekerasan. Kalau ada pejabat atau tokoh yang kredibe menjamin keamanan disana, kami bisa saja tarik pasukan dari sana. Nah kalu tidak ada yang bisa menjamin bagaimana,” tanya Kapolri.
Jika ada dialog semua siap, termasuk Panglima.
“Kalau ada dialog kita siap, bahkan Panglima TNI juga siap dialog. Intinya agar Papua ini tetap aman dan Damai sehingga pembangunan bisa jalan,” ucap Kapolri.
Tanggapan OPM terkait wacana dialog tersebut.
“Kami tidak punya urusan dengan panglima TNI, tapi Tentara Pembebasana Nasional Papua Barat (TPNPB) akan melakukan perundingan dibawa mediasi pihak ketiga yaitu PBB dengan pemerintah Indonesia dibawah delegasi President Indonesia,” ujar Juru Bicara OPM Sebby Sambon saat di konfirmasi mealui media sosialnya, Rabu 28 Agustus.
OPM menuntut Merdeka.
“Perang TPNPB dan OPM adalah menuntut hak kemerdekaan penuh, oleh karena itu penyelesaiannya melalui perundingan segitiga, bukan dialog dengan Panglima TNI,” tutupnya.
