Amien Rais Minta Jangan Ada Kader PAN yang Gabung Pemerintah Rezim Jokowi, Berani Ungkap Hal Ini

TRIBUNCIREBON.COM - Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais tidak ingin kader partainya bergabung dengan koalisi pemerintahan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi).

Adapun Amien Rais pun memperingatkan soal lonceng kematian bagi demokrasi Indonesia jika sampai koalisi dan oposisi tidak seimbang lantaran banyaknya yang ingin bergabung ke dalam pemerintahan.

Selain itu, Amien Rais yakin Jokowi juga menghendaki adanya oposisi sebagai penyeimbang pemerintah.

Untuk itu, Amien Rais berharap agar kader PAN tetap konsisten berada di luar pemerintahan serta tidak menyeberang ke koalisi Jokowi.

"Sama, (PAN) jangan sampai bergabung (ke koalisi pendukung pemerintah)," ujar Amien Rais.

Adapun Amien Rais menganggap seharusnya ada unsur koalisi dan oposisi di dalam pemerintahan eksekutif yang bisa saling menyeimbangkan.

• ORANG DEKAT Prabowo Berani Bongkar Maksud dan Tujuan Eks Danjen Kopassus itu Bertemu Jokowi

• Amien Rais Minta Prabowo Jadi Oposisi, Waketum PAN Justru Sebut Siap Gabung & Bantu Jokowi

"Demokrasi itu ada mekanisme check and balance. Jadi eksekutif melangkah dengan macam-macam langkah eksekutifnya itu, itu lantas yang check and balance namanya parlemen," tuturnya.

Maka dari itu, jika sampai seisi lembaga eksekutif hanya ada koalisi pemerintah, maka Amien Rais mengibaratkan seperti lonceng kematian bagi demokrasi Indonesia.

"Nah kalau parlemen sebagian besar sudah jadi tukang cap stampel atau juru bicaranya eksekutif itu artinya lonceng kematian bagi demokrasi," lanjutnya.

Dalam kesempatan itu, Amien Rais juga mengomentari tindakan politikus pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang saat ini tengah merapat ke pemerintahan.

Adapun Amien Rais menyebut hal itu lucu lantaran selama ini Jokowi tidak pernah menawari kursi atau jabatan kepada para politikus di kubu Prabowo.

Bahkan, Amien Rais menyebutnya seperti aib lantaran terlalu percaya diri akan diajak Jokowi untuk bergabung dalam pemerintahannya.

"Yang lucu, enggak ditawarin Pak Jokowi, tapi ada yang minta-minta. Itu kan aib. Jadi GR," kata Amien Rais di Kantor DPP PAN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (15/7/2019).

Meski menentang para politikus yang menyeberang ke koalisi pemerintah, Amien Rais sepakat pada rekonsiliasi antara Prabowo dan Jokowi.

Hanya saja, rekonsiliasi itu seharusnya tak diikuti dengan bagi-bagi kursi menteri.

"Buat saya rekonsiliasi itu sangat lucu kalau dalam wujud bagi-bagi kursi. Itu namanya bukan rekonsiliasi tetapi ya bagi-bagi kursi. Ada aibnya, ada negatifnya, ternyata politisi itu enggak ada lagi kekuatan moral. Enggak memegang disiplin partai dan lain-lain," ungkapnya.

Adapun Amien Rais juga mengungkapkan, akan berbahaya bagi demokrasi jika di parlemen tak ada oposisi.

"Kalau demokrasi tanpa oposisi itu demokrasi bohong-bohongan. Jadi demokrasi bodong. Wong demokrasi kok enggak ada oposisi gitu," kata Amien Rais.

"Apa gunanya dulu bertanding ada dua pasangan capres-cawapres, ujung-ujungnya kemudian lantas bagi-bagi (jabatan-red). Padahal maksudnya supaya ada alternatif, ada perspektif lain yang dikerjakan petahana itu," imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Amien Rais angkat bicara soal surat yang kabarnya dikirimkan Prabowo sebelum ia bertemu dengan Jokowi, Sabtu (13/7/2019).

Amien Rais menjelaskan, surat dari Prabowo itu berisi pernyataan bahwa calon presiden nomor urut 02 dalam Pilpres 2019 itu akan bertemu dengan Jokowi.

"Isinya, 'Pak Amien kemungkinan 13 Juli, jadi esok harinya, akan ada pertemuan dengan Pak Jokowi. Bagi saya, Pak Amien, kepentingan lebih besar yaitu keutuhan bangsa, NKRI, dan lain-lain. Itu lebih saya pentingkan'," Amien Rais membacakan isi surat Prabowo tersebut.

Adapun Amien Rais menegaskan, dirinya baru akan memberikan tanggapan lebih jauh setelah bertemu langsung dengan Prabowo.

"Sekarang saya belum ketemu dengan Pak Prabowo. Jadi singkatnya begini, saya tentu tidak bisa jelaskan secara detail mengapa Pak Prabowo sudah ketemu Jokowi. Tapi yang jelas, saya sebentar lagi atau besok pagi atau lusa akan bertemu (Prabowo)," lanjut Amien Rais.

Ancaman Jokowi bagi Pejabat yang Menghambat Birokrasi

Presiden RI terpilih Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan pidato pertamanya setelah ditetapkan sebagai presiden terpilih dalam Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019.

Pidato Jokowi ini disampaikan dalam acara Visi Indonesia yang berlangsung di Sentul International Convention Center, Bogor pada Minggu (14/7/2019).

Sebelum pidato dibacakan, terlihat Jokowi naik ke atas panggung bersama istrinya, Iriana Widodo.

Ma'ruf Amin juga naik ke atas panggung didampingi istrinya, Wury Estu Handayani.

Jokowi tampil dengan kemeja putih yang menjadi ciri khasnya.

Sedangkan Ma'ruf mengenakan kemeja dengan sarung.

Inilah fakta-fakta rangkuman pidato pertama Jokowi setelah ditetapkan sebagai presiden terpilih: 

Pembangunan SDM

Presiden terpilih Joko Widodo memastikan bahwa pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu prioritas pada pemerintahan periode keduanya kelak.

Menurut Jokowi, pembangunan SDM menjadi kunci Indonesia ke depan.

"Titik dimulainya pembangunan SDM adalah dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah," kata Jokowi.

Jokowi melanjutkan, usia anak-anak merupakan umur emas yang harus dijaga betul-betul untuk mencetak manusia Indonesia unggul.

Di samping itu, pada periode kedua pemerinatahannya, Jokowi akan fokus untuk memberantas stunting.

"Jangan sampai ada stunting, kematian ibu, atau kematian bayi meningkat. Tugas besar kita di situ," tutur Jokowi.

Infrastruktur tersambung ke pedesaan

 Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa pemerintahannya pada periode 2019-2024 akan memiliki fokus pada pembangunan infrastruktur.

"Pembangunan infrastruktur akan terus kita lanjutkan. Infrastruktur yang besar-besar sudah kita bangun," ucap Jokowi.

Namun, Jokowi mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur yang sudah dilakukan belum cukup.

"Ke depan, kita akan lanjutkan dengan lebih cepat dan menyambungkan infrastruktur besar tersebut, seperti jalan tol, kereta api, pelabuhan, dan bandara dengan kawasan-kawasan produksi rakyat," ujar mantan gubernur DKI Jakarta ini.

Tidak hanya itu, Jokowi juga berjanji pembangunan infrastruktur dapat dimanfaatkan semua kelompok masyarakat, termasuk masyarakat kecil.

Selain itu, infrastruktur akan disambung dengan kawasan pariwisata dan tak hanya ekonomi.

"Kita sambungkan dengan kawasan industri kecil, sambungkan dengan Kawasan Ekonomi Khusus, sambungkan dengan kawasan pariwisata.

Kita juga harus menyambungkan infrastruktur besar dengan kawasan persawahan, kawasan perkebunan, dan tambak-tambak perikanan," ujar Jokowi.

Hajar Pungli Izin

Menurut Jokowi, salah satu perhatiannya adalah mengundang investasi yang seluas-luasnya.

"Jangan ada yang alergi terhadap investasi. Dengan cara inilah lapangan pekerjaan akan terbuka sebesar-besarnya," kata Jokowi.

Dengan demikian, Jokowi pun memberikan ancaman kepada mereka yang menghambat investasi.

"Yang menghambat investasi semuanya harus dipangkas," kata Jokowi.

Secara khusus, Jokowi mengancam birokrasi yang lambat dan berbelit-belit.

"Apalagi ada punglinya. Hati-hati, ke depan saya pastikan akan saya kejar," ucap Jokowi.

"Saya kejar, saya kontrol, saya cek, dan saya hajar kalau diperlukan.

Tidak ada lagi hambatan-hambatan investasi karena ini adalah kunci pembuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya," ujar mantan wali kota Solo dan gubernur DKI Jakarta ini.

Tetap lanjutkan reformasi birokrasi

Reformasi birokrasi tetap salah satu perhatian utama Joko Widodo.

Pada periode 2019-2024 yang merupakan periode keduanya, Jokowi mengingkan struktur lembaga pemerintahan akan lebih sederhana.

"Agar lembaga semakin sederhana, semakin simpel, semakin lincah," ucap Jokowi.

Karena itu, Jokowi mengancam akan bersikap tegas kepada para birokrat yang memiliki pikiran lama dan tidak mau berubah.

"Ini juga hati-hati, kalau mindset birokrasi tidak berubah, saya pastikan akan saya pangkas. Tolong ini dicatat, karena kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin jadi kunci dalam reformasi birokrasi kita," ujar mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Jokowi pun mengancam akan memangkas lembaga dan mengancam pejabat yang menghambat reformasi birokrasi.

"Akan saya cek sendiri! Akan saya kontrol sendiri! Begitu saya lihat tidak efisien atau tidak efektif, saya pastikan akan saya pangkas, copot pejabatnya. Kalau ada lembaga yang tidak bermanfaat dan bermasalah, akan saya bubarkan," kata Jokowi.

Pesan pada Oposisi

Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi mengatakan bahwa dalam demokrasi, mendukung calon presiden dengan mati-matian itu dibolehkan.

Begitu juga dengan kehadiran oposisi.

Siapa pun boleh menjadi oposisi, sebab menurut Jokowi hal itu baik untuk demokrasi.

"Menjadi oposisi juga sangat mulia, silakan ingin jadi oposisi," kata Jokowi, dalam pidato pertamanya sebagai presiden terpilih dalam acara Visi Indonesia, Minggu (14/7/2019) malam.

"Asal jangan oposisi yang menimbulkan dendam, asal jangan oposisi yang menimbulkan kebencian, apalagi disertai hinaan, cacian, makian-makian," ucap mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Indonesia memiliki Tata Budaya 

Jokowi menilai hal itu tidak dapat dilakukan karena bangsa Indonesia memiliki norma agama, etika, dan tata krama.

Bangsa Indonesia juga memiliki tata budaya yang luhur.

"Kita harus ingat ini.

Pancasila adalah rumah kita bersama. Bersama kita sebagai saudara sebangsa setanah air," ucapnya.

 Jokowi menegaskan, tidak ada toleransi bagi mereka yang berupaya mengganggu Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia.

"Kita ini memiliki norma agama, etika, dan tata krama ketimuran.

Kita punya budaya yang luhur. Kita harus ingat ini, Pancasila adalah rumah bersama sebagai saudara se-bangsa dan se-Tanah Air," ujar Jokowi.

"Tidak ada toleransi sedikitpun bagi yang mengganggu Pancasila," tegas Jokowi.

Adapun Jokowi, tidak ada lagi yang mempermasalahkan Pancasila, tidak ada lagi orang Indonesia yang tak mau ber-Bhinneka Tunggal Ika.

"Tidak ada lagi orang Indonesia yang tidak toleran terhadap perbedaan, tidak ada lagi orang Indonesia yang tidak menghargai penganut agama lain, warga suku lain dan etnis lain," ujar Jokowi.

Indonesia, kata dia, ingin bersama dalam keberagaman sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika.

Dia menuturkan, pentingnya kerukunan dalam kehidupan bernegara.

"Bersaudara itu indah, bersatu itu indah.

Saya yakin, kita semua berkomitmen meletakan demokrasi yang keberadaban dan menjunjung tinggi kepribadian Indonesia untuk membawa Indonesia maju," ujar Jokowi.