Ada ASN Yang Gunakan Gas Elpiji Bersubsidi, Ini Sanksi Yang Diberikan Bupati Anne

Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika telah menyiapkan sanksi untuk menindaklanjuti komitmen ASN yang tidak lagi menggunakan LPG

Ada ASN Yang Gunakan Gas Elpiji Bersubsidi, Ini Sanksi Yang Diberikan Bupati Anne
ISTIMEWA
Petugas saat merapikan gas melon di salah satu agen di wilayah Cirebon, Kamis (23/5/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Haryanto

PURWAKARTA - Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika telah menyiapkan sanksi untuk menindaklanjuti komitmen ASN yang tidak lagi menggunakan LPG bersubsidi.

Terlebih lagi dengan adanya aturan yang menjelaskan sasaran LPG bersubsidi, yang ada dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri ESDM No 26 Tahun 2009.

Anne menyebut tindakan tegasnya ini ialah agar seluruh ASN di Purwakarta bisa menaati aturan yang ada dan beralih menggunakan LPG Non-subsidi.

"Penggunaannya itu kan sudah ada peruntukannya gitu, ASN di Purwakarta yang telah memiliki penghasilan yang terbilang cukup sudah tidak berhak menggunakan LPG bersubsidi," kata Anne saat ditemui di acara peringatan Hari Konsumen Nasional ke-7 di Komplek Pemda Purwakarta, Nagritengah, Purwakarta pada Senin (15/7/2019).

Ia juga menjelaskan bahwa tindaklanjut sanksi yang diberikan kepada ASN yang melanggar akan melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Purwakarta.

Banyak Pemakaian Gas Elpiji 3 Kilogram Disalahgunakan, Ini Kata Pertamina MOR III

Ciptakan Mesin Penyedot Air Berasal dari Gas LPG, Petani Indramayu Ini Sebut Lebih Irit Pengeluaran

Sanksi yang akan diberikan bagi ASN yang terbukti menggunakan LPG 3 kilogram ialah pemotongan tunjangan.

Bahkan tidak hanya bagi ASN, Anne pun akan menindak pangkalan yang terbukti menjual gas subsidi tidak untuk peruntukkannya.

Terkait pengawasannya, Bupati yang akrab disapa Ambu ini mengajak seluruh masyarakatnya termasuk setiap pangakalan gas. Hal itu karena, menurut dua orang ASN akan mudah diketahui terutama di lingkungan masyarakat.

Sehingga pihaknya mempersilakan melaporkan apabila masyarakat mengetahui adanya ASN yang menggunakan gas bersubsidi atau lebih dikenal dengan gas melon.

"Sistem pengawasannya ya harus bersama-sama. Ada laporan dan ada bukti, silahkan laporkan ke kami, nanti akan ditindak melalui BKPSDM," ucapnya.

Dengan adanya program ASN menggunakan LPG 5.5 Kilogram atau LPG Pink, Dia mengaku tidak akan ada pengurangan kuota LPG bersubsidi ke wilayahnya.

Hanya saja saat ini target penggunaannya akan lebih terawasi dan sesuai aturan yang ada. Sebab kata Ambu, bahwa saat ini masih banyak yang menggunakan gas bersubsidi namun bukan peruntukannya.

Menurut data yang didapatkannya, penggunaan LPG Non Subsidi di Kabupaten Purwakarta baru mencapai 10 persen. Padahal, jika pengguna LPG telah sesuai aturan dan tepat sasaran, setidaknya ada 20 persen lebih penggunaan LPG mom Subsidi tersebut.

"Kalau diterapkan dengan benar artinya tidak akan ada yang menganggu, maka tidak akan ada lagi istilah kelangkaan karena itu sesuai dengan peruntukannya," ujar dia. (*)

Editor: Muhamad Nandri Prilatama
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved