Syarat Administrasi Tak Lengkap, Mendagri Tunda Persetujuan Perpanjangan Izin FPI

beberapa syarat yang belum lengkap di antaranya Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan susunan kepengurusan

Tribunnews
Mendagri Tjahjo Kumolo. 

TRIBUNCIREBON.COM - Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Tjahjo Kumolo menyebut Front Pembela Islam ( FPI) masih belum melengkapi 10 dari 20 syarat administrasi dalam permohonan perpanjangan surat keterangan terdaftar (SKT) sebagai organisasi kemasyarakatan.

Tjahjo mengatakan, Kemendagri masih menunggu FPI melengkapi syarat tersebut.

"Laporan Dirjen kami dari 20 persyaratan baru diserahkan 10 persyaratan, kan kami harus menunggu dulu dong, menunggu dulu persyaratan lengkap," kata Tjahjo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (8/7/2019).

Pria Ini Tergoda Istri Tetangga, Lihat Pakai Daster Langsung Peluk dari Belakang, Si Wanita Teriak

Lihat Istri Tetangga Pakai Daster, Pria Ini Ngaku Langsung Bergairah, Dekati Lalu Peluk Si Wanita

Menurut dia, beberapa syarat yang belum lengkap di antaranya Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan susunan kepengurusan yang belum ditandatangani.

"Menyerahkan anggaran dasar rumah tangga kok enggak diteken. Terus susunan kepengurusannya enggak ada tanda tangannya," ujarnya.

Politisi PDI-P itu menyatakan, pihaknya berhak mempertanyakan syarat yang belum dilengkapi oleh ormas yang mengajukan perpanjangan SKT, termasuk FPI.

TERUNGKAP Motif Galih Ginanjar Bilang Bau Ikan Asin, Ingin Mempermalukan Fairuz Mantan Istrinya

Sempat Acuhkan Anaknya, Galih Ginanjar Menangis Karena Kangen & Ingin Bermain dengan Anaknya

Tjahjo mengaku tak ingin terjebak memperpanjang SKT FPI, namun sejumlah persyaratan belum dilengkapi.

"Kalau saya setujui kan melanggar, ini belum diteken kok sudah diterima. Saya enggak mau ada jebakan jebakan, saya enggak mau," tuturnya.

Tjahjo membantah pemerintah melakukan diskriminasi kepada FPI. Menurut dia, semua ormas diperlakukan sama ketika mengajukan perpanjangan SKT.

"Enggak ada (diskriminasi). Semua ada evaluasi, ada track recordnya," ujarnya.

Pada Permendagri No. 57 tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan SIstem Informasi Organisasi Kemasyarakatan, masa berlaku SKT adalah 5 tahun. SKT milik FPI sudah habis masa berlakunya sejak 20 Juni lalu. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Mendagri: FPI Belum Lengkapi 10 Syarat Perpanjangan Izin Ormas", https://nasional.kompas.com/read/2019/07/08/18200401/mendagri-fpi-belum-lengkapi-10-syarat-perpanjangan-izin-ormas.
Penulis : Ihsanuddin
Editor : Diamanty Meiliana

Editor: Machmud Mubarok
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved