Tegur 103 Kepala Daerah Mulai Gubernur Bupati dan Wali Kota, Mendagri Minta PNS Korup Dipecat

TRIBUNCIREBON.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memberikan teguran tertulis pertama kepada 11 Gubernur, 80 bupati dan 12 Wali Kota di Indonesia.

Mendagri meminta para kepala daerah itu memberhentikan secara tidak hormat alias Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau dipecat Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan mereka yang terlibat kasus korupsi.

"Per 1 Juli 2019 sudah diberikan teguran tertulis oleh Pak Mendagri kepada kepala daerah untuk segera PTDH dalam waktu 14 hari,” kata Plt Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik dalam keterangan tertulis yang dikutip dari Kompas.com, Rabu (3/7/2019).

Catatan Kemendagri, dari total sebanyak 2.357 PNS yang harus dilakukan pemberhentian secara tidak hormat, sebanyak 2.259 PNS berada di lingkup pemerintah daerah. Baik tingkat provinsi maupun kota/ kabupaten.

Hingga akhir Juni 2019, masih ada sebanyak 275 PNS yang belum diproses oleh PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) yang tersebar di 11 provinsi, 80 kabupaten dan 12 kota.

“Rinciannya 33 PNS di provinsi, 212 PNS di kabupaten dan 30 PNS di kota,” terang Akmal.

Pemecatan terhadap PNS yang tersandung masalah hukum diketahui telah dipertegas oleh Mahkamah Konstitusi baru-baru ini lewat putusan bernomor 87/PUU-XVI/2018.

Putusan MK itu mempertegas bahwa PNS yang telah memiliki keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap harus dipecat.

Hal itu juga berlaku bagi PNS koruptor.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Tegur 103 Kepala Daerah, Mendagri Minta PNS Korup Segera Dipecat"